KISAH SINGAPURA DENGAN PROGRAM PERUMAHAN UMUM YANG DIANGGAP PALING SUKSES DI DUNIA

Kampung-kampung di Singapura sudah lama hilang, digantikan oleh gedung-gedung apartemen yang merupakan program perumahan umum. Namun meski masa sudah berganti, aturan perumahan ini dianggap usang.

“Saya ingat merasa sangat bebas. Ada banyak lahan untuk berlarian,” kata Chuck Hio Soon Huat, sambil menyeruput kopinya di sebuah kedai kopi.

“Kami membuat mainan sendiri, memanjat pohon, mencelupkan kaki ke sungai, menembak burung, memetik buah.”

Hio mengenang masa kecilnya bersama teman dan mantan rekan kerjanya, Lam Chun See. Tempat makan di mana mereka tengah berbicara dirancang seperti banyak pusat jajanan lain di Singapura, namun ada versi sentimental dari rancangan itu, atap kuno warna pastel di dalam sebuah plaza yang modern.

Singapura yang mereka ingat sangat berbeda dengan negara kota kontemporer yang terkenal akan jalan-jalannya yang bersih, bangunan modern serta mal mewah.

Mereka berbicara soal tumbuh besar di kampung, desa-desa tradisional dengan rumah-rumah beratap seng yang kadang tak punya air atau listrik.
Hak atas foto NurPhoto via Getty Images
Image caption Kampung hampir tidak ada lagi di Singapura. Kampung Lorong Buangkok ini adalah salah satu yang tersisa.

Kini, kampung hampir tak ada lagi di Singapura, tergantikan oleh bangunan tinggi yang dianggap sebagai salah satu proyek perumahan umum yang paling ambisius dan paling sukses di dunia. Tapi apa yang mendorong munculnya program ini, dan seefektif apa program ini bisa melayani generasi Singapura berikutnya?

‘Sedikit bicara, banyak kerja’

Upaya untuk membangun perumahan umum di bawah pemerintahan Inggris dimulai pada 1920, namun perubahan berarti baru terjadi pada 1959, ketika People’s Action Party (PAP) mulai berkuasa, kata Han Ming Guang di Singapore Heritage Society.

“Ada kebutuhan untuk mengembangkan beberapa area kunci di Singapura dan untuk merumahkan orang-orang jauh dari kota karena pemimpin PAP ingin mengubah Singapura jadi lebih modern,” katanya.

Proses ini kemudian dipercepat ketika terjadi kebakaran di kampung pada 1961. Ribuan orang kehilangan rumah dan kekhawatiran pemerintah akan kondisi hidup yang kumuh dan padat pun semakin mendalam.

Pada 1960, Dewan Pengembangan Perumahan (HDB) didirikan dan dalam tiga tahun membangun lebih dari 31.000 flat. Dengan slogan ambisius, ‘sedikit bicara, banyak kerja’, ratusan ribu orang dipindahkan dari kampung ke flat-flat HDB, dan memunculkan banyak reaksi.

“Ada yang senang,” kata Han. “Selama ini, kelompok ini tinggal di lahan pemerintah atau berbagi ruang sempit dengan orang lain dan tak punya listrik atau WC. Pindah ke flat HDB bagi mereka adalah berkah.”

Tapi ada kelompok yang tak suka harus pindah. “Mereka mengusir kami,” kata Lam Chun See, 66, yang menulis soal hari-harinya tinggal di kampung dalam blog Good Morning Yesterday. “Mereka mengambil tanah kami.”

Lam merujuk pada Undang-undang Akuisisi Lahan yang mulai berlaku setahun setelah kemerdekaan Singapura pada 1965.

UU itu kontroversial namun Perdana Menteri Lee Kuan Yew menegaskan bahwa langkah ini penting. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah untuk membeli lahan untuk proyek perumahan dengan harga murah dan memindahkan orang ke luar pusat kota.

“Pemikiran di balik UU Akuisisi Lahan adalah kami harus berkorban demi negara,” kata Lam. “Tapi jika saya [pemerintah] mengambil lahan Anda, artinya saya menunjuk Anda untuk berkorban; buat saya itu tidak adil.”

Chuck Hio Soon Huat mengenang emosi yang berbeda. “Saya tidak merasa sedih sama sekali, mungkin saya masih muda. Pindah ke flat HDB terasa lebih enak, karena lebih bersih, lebih nyaman.”

Flat HDB awalnya tersedia untuk disewa, tapi kepemilikan rumah kemudian menjadi prioritas nasional yang didorong oleh Lee Kuan Yew, yang yakin bahwa hal ini bisa mendorong stabilitas nasional.

Setelah beberapa dekade pembangunan yang intensif, Singapura kini punya lebih dari satu juta flat HDB di 23 kawasan kota. Pada 1960, hanya 9% orang Singapura yang tinggal di perumahan publik; kini angka itu mencapai 80%, dan lebih dari 90% warga memiliki rumah.

Harga jual untuk pembangunan baru (dibangun sesuai pesanan) lebih rendah dari harga pasar — meski ada periode menunggu antara 3 sampai 4 tahun sebelum Anda bisa pindah — dan stok sewaan juga disubsidi secara besar-besaran untuk rumah tangga berpemasukan rendah. Angka terbaru menunjukkan bahwa flat HDB bisa mencapai 73% dari stok perumahan di Singapura.

Jalur yang ditentukan

Safura Ashari, seorang agen perumahan yang menjalani bisnis ini delapan tahun lalu setelah bercerai, membantu klien untuk menemukan flat HDB.

Perempuan usia 40 tahun ini tinggal di HDB di Pasir Ris, di timur Singapura. Menara-menara kembar berjajar di pinggir jalan, dan ada pusat makanan yang ramai, toko-toko, dokter, dokter hewan dan pasar. Kawasan ini tetap ramai dengan warga meski hujan.

Menurut Ashari, warga di sini sangat dekat satu sama lain. “Saya tidak mengunci pintu, saya berusaha untuk kenal dengan tetangga,” katanya. “Di lantai saya, ada orang India, Cina, Filipina, dan saya Melayu. Kami merayakan semua perayaan agama — Hari Raya, Natal, Diwali.”

Keragaman ini bukan suatu kebetulan — setiap HDB harus memenuhi kuota etnis yang ketat. Kebijakan Integrasi Etnis yang diterapkan pemerintah pada 1989 bertujuan untuk memastikan ada campuran etnis di flat-flat HDB, sesuatu yang menurut Lee Kuan Yew, akan mencegah komunitas “terpecah dan terasing dari satu sama lain”.

Bagi agen perumahan seperti Ashari, kebijakan ini bisa menyulitkan. “Saya pernah menjual properti selama dua tahun. Kuota Melayu sudah terpenuhi dan penjualnya orang Cina, jadi saya hanya bisa menjual ke orang Cina juga.”

Mempertahankan kuota etnis ini hanya satu faktor dalam aturan perumahan umum. Flat HDB yang baru malah hanya tersedia untuk pasangan yang sudah menikah. Mereka yang lajang harus menunggu sampai usia 35 untuk bisa membeli flat, itu pun mereka hanya bisa membeli flat yang sudah dijual lebih mahal daripada flat baru.

Mereka yang sudah bercerai pun mengalami tantangan — mereka bisa menyewa flat HDB selama 30 bulan setelah menjual rumah yang dibeli saat menikah, dan ini artinya mereka terbatas pada pasar yang lebih mahal, kata Corinna Lim, direktur eksekutif AWARE (Asosiasi Perempuan untuk Aksi dan Penelitian).

Para ibu yang tidak menikah juga baru bisa membeli flat HDB setelah mereka berusia 35, karena mereka tak diakui sebagai “keluarga inti”, katanya.

Alasannya, jika aturannya tidak dibuat ketat, maka dikhawatirkan bisa mendorong perceraian dan struktur keluarga tradisional, namun menurut Lim, tidak ada “bukti kuat” yang menunjukkan bagaimana tingkat perceraian akan meningkat jika aturan perumahan ini dilonggarkan.

“Kenyataannya akan selalu ada orang tua yang bercerai dan ibu yang tidak menikah yang butuh perumahan yang stabil, terlepas dari kebijakan sosial atau lingkungan,” katanya.

‘Steph’, yang melahirkan anak perempuan di usia 17, mengatakan bahwa kebutuhannya untuk punya rumah sama besarnya dengan keluarga lain.

“Keluarga bisa bermacam-macam bentuknya, dan kita harus mulai mengakui ini. Dengan saya tidak menikah tak membuat peran saya sebagai ibu berkurang atau bahwa saya menjadi tidak sama dengan warga Singapura lainnya.”

Raymond Yeo, 43, masih lajang saat dia membeli rumah pertamanya di usia 35. Kini, dia menikah dan siap untuk membeli flat yang lebih besar, namun dia merasa ragu akan sistem perumahan umum di negaranya. Dia sependapat dengan filosofi dasar soal perumahan umum, tapi menurutnya beberapa syarat dalam membeli unit HDB harus diubah.

“Pemerintah menunjukkan jalan yang mereka ciptakan untuk Anda, jadi jika Anda tidak menurutinya, Anda tidak dapat apa-apa. Jika Anda ingin punya rumah, Anda harus menikah dan berharap bisa membeli,” katanya.

“Saya merasa generasi yang lebih muda tak punya pilihan lain selain mengikuti jalur yang sudah dipilihkan untuk mereka itu.”

Ashari punya pandangan berbeda meski mengalami kesulitan-kesulitannya sendiri dalam hidup, dan dia tetap optimis dengan sistem HDB.

“Tak ada klien saya yang jadi tak punya rumah, apa pun situasi mereka dalam hidup,” katanya. Menurutnya orang bisa saja mengajukan pertimbangan sendiri ke HDB untuk mendapat solusi.

Banyak dari kepemilikan rumah terjadi karena subsidi atau tinggal dekat dengan orang dan punya akses ke Dana Providen Sentral (CPF), sebuah simpanan yang dimiliki semua orang Singapura yang bekerja dan wajib membayar. Ada aturan ketat soal membeli dan menyewakan flat HDB.

Ashari melihat perubahan sikap pada klien-kliennya selama beberapa tahun terakhir.

“Mereka yang lebih konservatif lebih mementingkan asal mereka punya rumah,” katanya, “tapi ada kelompok lain yang ingin HDB yang bagus di lokasi yang bagus juga. Mereka bilang: ‘Saya akan tinggal di sana selama lima tahun [sesuai aturan hukum] dan saya akan menyewakannya dan saya akan beli properti lain [yang ada di pasar].'”

Menjalin komunikasi

Tan Jin Meng, pria 53 tahun yang memegang gelar master di bidang kebijakan publik dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, telah mengamati kebijakan perumahan di Singapura. Terlepas dari debat soal ketimpangan ekonomi di negara kota ini, dia menyebut bahwa penyediaan perumahan umum menyediakan “keuntungan sosial yang sangat signifikan”.

Namun, menurutnya, perumahan telah menjadi alat politik — kontrak sosial antara warga negara Singapura dengan pemerintah yang berkewajiban untuk menyediakan rumah bagi mereka. “Ini menjadi penting karena pemerintah kini ‘bertanggung jawab’ — mereka tak bisa mengurangi keuntungan ini tanpa biaya [politik].”

Tan pun cemas dengan masa depan. Dia khawatir beberapa orang terlalu berfokus pada perumahan dan tak menabung untuk pensiun. Dia juga merasa orang-orang tua semakin terisolasi, meski blok HDB dirancang untuk mendukung interaksi sosial.

Di Pasir Ris, Ashari mengatakan dia memilih unitnya karena ada taman, area olah raga, lapangan basket, empat taman bermain dan aktivitas seperti Zumba dan badminton. Fitur desain ini dirancang untuk mendorong anak-anak muda untuk berkumpul, namun semangat kampung, menurut Tan, semakin terhapus di kalangan generasi lebih muda.

“Kami bukan orang-orang yang ramah,” katanya. “Kami cenderung menyendiri, jadi pemerintah khawatir akan bagaimana caranya menjangkau anak muda dan melibatkan mereka dalam aktivitas.”

Tan juga merasa generasi masa depan — yang mendapat pendidikan lebih baik dari orang tua mereka, punya pemasukan lebih besar dan anak yang lebih sedikit — akan menginginkan hal yang berbeda dari sektor perumahan.

Satu hal yang mungkin tak mereka terima adalah semua flat HDB punya kontrak kepemilikan 99 tahun. Setelah kontrak itu habis, maka pemerintah bisa mengklaimnya.

Singapura adalah negara yang masih muda dan apa yang terjadi ketika kontrak-kontrak pertama ini habis akan menjadi perdebatan hangat.

Selain itu, ada juga ungkapan, bahwa di Singapura, orang tidak melamar dengan “Maukah kamu menikah denganku?” tapi dengan “Mau membeli flat bersama?”

Angela Oh, 29, membeli flat HDB empat kamarnya bersama pria yang menjadi suaminya pada 2012, tapi dia baru menempati flatnya tahun ini. Sistem ini memungkinkan pasangan untuk mendaftarkan nama mereka untuk flat baru, tapi Anda harus menikah saat flat dibangun.

“Waktu pembangunan BTO (built to order/dibangun sesuai pesanan) yang panjang benar-benar mengurangi kebahagiaan dari sebuah lamaran,” katanya, karena pernikahan menjadi soal praktis saja. Jika hubungan Anda putus saat periode tunggu itu, uang Anda hangus dan Anda tak boleh mendaftar BTO lagi selama setahun.

Oh, yang tinggal lama di flat HDB, mengatakan bahwa dia dan suaminya “puas untuk menjadikan BTO mereka sebagai rumah abadi”. Tapi menurutnya generasinya punya pandangan berbeda dari orang tuanya.

“Orang tua kami mungkin berpikir bahwa flat HDB adalah akhir dari semuanya,” katanya. “Generasi sekarang punya banyak hal yang harus dipikirkan, bukan hanya soal punya rumah…kewarganegaraan global telah mengubah cara kita melihat dan berpikir soal lokasi rumah.”

Bagi para bekas penghuni kampung seperti Lam Chun See dan Chuck Hio Soon Huat, masa lalu selalu punya kenangannya sendiri.

“Di luar rumah, ada alam,” kata Lam. “Di sini, apa di balik pintu? Di flat HDB, kami tak punya luar rumah!” katanya tertawa. “Tapi kesalahan ini bukan pada HDB, ini soal urbanisasi,” katanya.

Hio mengangguk. “Ini harga yang harus dibayar untuk kemajuan,” katanya. “Tapi saya bangga bahwa kami ikut punya peran di sini.”
sumber: bbc.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *