DUH, GARA-GARA SANDIAGA SEORANG KADES DI PENJARA

Anto Cahaya – Seorang Kades di Kabupaten Mojokerto, Jatim harus menerima kenyataan pahit terancam penjara 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Semua ini akibat buta terhadap tokoh yang dipuja. Dan menutup mata atas kapasitasnya sebagai Kepala Desa. Tokoh tersebut tak lain adalah Sandiaga. Dan Kades tersebut bernama Suhartono, yang bersangkutan kepergok Panwascam Kutorejo terlibat dalam kampanye Sandiaga Uno di Mojokerto pada hari Minggu (21/10/2018) lalu.

Perlu diketahui agar kemudian tidak digoreng oleh pihak oposisi dan pendukungnya yang rata-rata brangasan dan berpikir terbalik. Bagaimana seharusnya sikap seorang Kades atau sanksi bagi Kepala Desa yang terlibat dalam Kampanye Pemilu? Pada dasarnya kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu serta dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Perbuatan kepala desa yang membuat kebijakan untuk mengajak warga di desanya agar mendukung atau memilih seorang peserta pemilu dapat saja dianggap membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu atau merupakan keterlibatan kepala desa dalam kampanye Pemilu. Akan tetapi, tentunya hal tersebut harus dibuktikan dulu.

Kepala Desa yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Nah, pada kasus Kades Suhartono ini telah dengan jelas turut mengkampanyekan salah satu paslon dalam hal ini Sandiaga Uno wacapres nomor urut 02. Kronologinya dapat kita baca pada rilis berita detik berikut ini. Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kecamatan Kutorejo Suhartono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Pemilu. Kades yang akrab disapa Nono ini diduga terlibat dalam kampanye cawapres nomor 2 Sandiaga Uno di Mojokerto beberapa waktu lalu.

“Kami menyatakan P21 memenuhi syarat formal dan material untuk tersangka tindak pidana pemilu atas nama Suhartono, Kades Sampangagung,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono kepada wartawan di kantornya, Rabu (28/11/2018).

Rudy menjelaskan, Suhartono dianggap telah melanggar Pasal 490 juncto Pasal 482 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Tindakannya dinilai menguntungkan salah satu peserta Pilpres 2019. Tersangka pun terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

Suhartono kepergok Panwascam Kutorejo terlibat dalam kampanye Sandiaga Uno di Mojokerto pada hari Minggu (21/10/2018) lalu. Saat itu Nono bersama warganya mencegat rombongan Sandiaga yang akan berkampanye di Wisata Air Panas Padusan, Pacet. Penghadangan itu dilakukan di Jalan Desa Sampangagung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhruddin Asy’at menuturkan, saat itu Suhartono diduga sengaja menggalang ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga. Oleh sebab itu, Suhartono dan warganya menghadang rombongan Sandiaga saat menuju ke Pacet.

“Waktu kunjungan Sandiaga ke Pacet, kades ini membuat acara penyambutan. Jadi kades ini melakukan tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu,” tandasnya. -detik.com-

Jadi sangat jelas sebagai Kepala Desa semestinya yang bersangkutan netral dan tidak terlibat secara langsung mengkampanyekan salah satu paslon terlebih sampai memobilisasi warganya ini jelas sebuah penggaran yang berat dalam undang-undang Pemilu. Kades ini seharusnya sadar dia adalah bagian dari pemerintah atau aparat pemerintah sudah seharusnya netral.

Nah, saya tidak mengerti juga mengapa seorang Sandiaga dan rombongannya saat itu tidak mencegahnya. Barangkali sudah mencegahnya kalau dari pernyataan Sandiaga Uno tapi cara mencegahnya seperti apa itu yang dipertanyakan. Semestinya harus lebih tegas lagi. Bukan justru hanya sebatas lips service saja karena merasa ada dukungan dari seorang Kepala Desa beserta warganya. Sehingga seperti membiarkan dan membenarkan tindakan tersebut.

Kalau kemudian si Kades ini beralasan mengapa yang bersangkutan ikut kampanye Sandiaga Uno, karena dia melihat ada kepala daerah semisal Bupati atau Gubernur terlihat ikut mendukung salah paslon, ini tentu beda. Dukungan mereka secara pribadi dan tidak memprovokasi atau memobilisasi massa. Apalagi saat calon yang didukung datang ke kotanya. Kalau semisal yang datang seorang Jokowi sekalipun, bisa jadi seorang Jokowi datang bukan kapasitasnya sebagai calon Presiden tapi seorang Presiden dalam rangka agenda kerja tentu akan didampingi kepala daerah setempat.

Tapi yang pasti atas kasus ini Sandiaga Uno telah sukses menggiring warganya sendiri ke dalam masalah hukum. Dan terancam dihukum 1 tahun penjara juga denda 12 juta. Ini nampaknya tanda-tanda buruk Sandiaga dalam upayanya menjadi RI 2. Demikian, salam.

#01JokowiLagi

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *