MA IZINKAN KORUPTOR NYALEG, CATAT: GERINDRA DAN PAN PALING BANYAK!

Ronindo – Sudah bisa diprediksi, MA memberi lampu hijau para eks koruptor nyalegbtahun depan. Bawaslu senang dan makin melonggarkan para eks koruptor ini eksis di Pileg 2019. Koruptor macam M Taufik pasti tertawa puas atak kebijakan keberpihakan MA pada para koruptor.

Ini bukan terobosan positif tapi terobosan bagi koruptor untuk tak lelah dan tak bosannya menggerogori uang rakyat. Kalau begitu Undang-Undang harus diubah atau diganti tapi DPR tak akan mendukungnya.

Kabar buruk malam ini, Mahkamah Agung (MA) sudah mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg.

“Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang,” juru bicara MA Suhadi kepada detikcom, Jumat (14/9/2018).

Tadinya KPU dan publik berharap Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 akan menjegak dan mengganjal (bacaleg) mantan narapidana korupsi. Seperti diketahui, pasal 4 ayat 3 peraturan tersebut memuat larangan mantan napi korupsi maju sebagai wakil rakyat. tapi terobosan positif ini ternyata kalah oleh Undang-Undang.

Dengan putusan itu, para mantan koruptor bernafas lega apalagi M Taufik. Para eks koruptor makin melenggang bebas nyaleg dan eksis sebagai anggota legislatif. Kenapa nggak sekalian para napi korupto dibebaskan saja dari penjara semuanya?

Ini terobosan mundur yang menjadi PR bagi Pemerintahan saat ini karena bertentangan dengan semangat untuk menjadikan pemerintahan bersih dan berintegritas.

Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan.

“Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK,” ucapnya.

Dengan putusan itu, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi: Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Putusan MA ini sangat berpihak dan menaikkan derajat koruptor. Membantu para mantan koruptor ini untuk berkarya mengisap uang rakyat dan turut melestarikan budaya korupsi. Menyedihkan kalau kondisinya seperti ini.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay sudah membeberkan, ada 34 calon anggota legislatif (caleg) berlatar belakang narapidana korupsi yang sudah diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Ada 34 caleg yang koruptor tetapi kemudian diloloskan Bawaslu. Kalau kita lihat, rasanya akan penuh caleg-caleg yang akan diisi oleh caleg eks napi korupsi yang diloloskan Bawaslu,” kata Hadar Nafis Gumay, dalam diskusi “Polemik Pencalonan Napi Korupsi: Antara Komitmen Partai dan Penuntasan di MA” di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (9/9).

Lalu partai mana yang dominan? Gerindra menduduki peringkat pertama yaitu dengan lima caleg eks napi korupsi, disusul Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak empat orang. Hebat kan kubu oposisi menghadirkan eks koruptor, seolah tak ada calon yang bersih lagi dari partai mereka.

Inilah wajah eks koruptor Gerindra, dari DKI yaitu M Taufik, mantan napi yang eksis sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ferrizal (DPRD Kab Belitung Timur), Mirhammudin (DPRD Belitung Timur), Al Hajar Syahyan (DPRD Tanggamus), dan Herry Kereh (DPRD Sulut).

Dari PAN ada empat yakni Masri (caleg DPRD Belitung Timur), Abdul Fatah (DPRD Jambi), M Afrizal (DPRD Lingga), dan Bahri Syamsu Arief (DPRD Cilegon). PAN ternyata kompakan untuk meloloskan para kadernya yang berpengalaman dalam hal pengkorupsian bersama Gerindra.

Selanjutnya, mengacu data yang dibeberkan Hadar, tiga orang caleg mantan napi korupsi yang diloloskan Bawaslu ada di Partai Golkar, PKP, Hanura, dan Partai Berkarya. Lalu dua caleg mantan koruptor ada di Partai Nasdem, Partai Garuda, Perindo, Demokrat. Sedangkan untuk PKS dan PBB masing-masing memiliki satu caleg mantan napi korupsi yang lolos.

Kabar baiknya ada empat parpol yang bersih, tidak memiliki satupun caleg mantan koruptor yaitu PDI Perjuanagan, PKB, PPP, dan PSI. Empat partai ini bandingkan dengan parti yang mengusung korupsi, jelas jumlahnya hanya sedikit.

Para pemilih tahun depan silakan mencatat parpol dan caleg yang bersih dan caleg serta parpol hitam pengusung eks napi koruptor terutama dari Gerindra dan PAN yang sangat dominan. Silakan diingat untuk ditenggelamkan di Pileg 2019.

Gerindra bersam PAN paling agresif mengkritik Pemerintahan, kritik Jokowi tapi ternyata kadernya juga rajin menyedot uang negara dan uang rakyat. Tak ada rasa malu bagi caleg Gerindra dan PAN ini untuk mengusung kembali calon legislatif mantan narapidana korupsi.

Langkah MA menciderai kepercayaan rakyat. Kebijakannya malah makin menodai perhelatan politik bangsa yang diinginkan rakyat untuk lebih maju dan bersih serta berwibawa. Meloloskan para caleg eks koruptor adalah langkah ngawur, para koruptor pasti akan tertawa dan tidur nyenayk untuk siap beraksi saat sudah menjadi anggota legislatif tahun depan.

#JokowiLagi

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *