ANDI ARIEF VS FADLI ZON SOAL MAHAR 500 M, SALAHNYA DI MANA?

Tilaria Padika – Teka-teki mahar Rp 500 Miliar dari Sandiaga Uno kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di-twit Wasekjend Partai Demokrat Andi Arief pelan-pelan terbongkar. Andi Arief akhirnya menyampaikan sumber informasinya.

Rupanya, menurut Andi, informasi mahar Rp 500 miliar itu dibocorkan sendiri oleh 4 anggota tim kecil Partai Gerindra saat pertemuan dengannya 7/8 sore. Bahkan menurut Andi, informasi mahar Rp 500 miliar itu adalah keterangan resmi dari tim kecil.

Ketiga anggota tim kecil Partai Gerindra yang Andi Arief maksudkan adalah Fadli Zon, Fuad Bawazier, Prasetyo, dan Sufmi Dasco (Detik.com, 11/08/2018).

Informasi dana sogokan kepada PAN dan PKS agar mengalah dan membiarkan Sandiaga menjadi cawapres Prabowo itu disampaikan tim kecil Gerindra ketika tim kecil Partai Demokrat bertanya mengapa nama Sandiaga tiba-tiba muncul.

Dikonfirmasi wartawan, Fadli Zon membantah pembicaraan dengan Partai Demokrat yang membahas dana Rp 500 miliar itu sebagai pembicaraan formal. Menurut Fadli Zon, saat itu mereka hanya brainstorming dan membicarakan peluang-peluang logistik (Detik.com, 11/08/2018).

Entah siapa yang benar soal ini. Andi Arief menyatakan pers, bahkan Prabowo tahu, dirinya tidak pernah berbohong, tidak pernah dramaturgi. Dia pasti ngotot untuk sesuatu yang dia tahu pasti kebenarannya.

Namun bisa juga benar kata Fadli Zon, soal uang itu hanya muncul dalam brainstorming rapat soal peluang logistik. Artinya ada pembicaraan soal sumber duit dan mahar atau logistik pemenangan namun tidak teralisasi.

Terlepas dari siapa yang jujur, siapa yang berbohong, urusan dana logistik pemenangan itu lumrah dalam transaksi dukung-mendukung dalam dunia politik Indonesia.

Pemenangan jelas butuh dana. Bagaimana agar tim untuk bergerak ke sana ke mari mendagangkan profil pasangan calon kepada rakyat? Bagaimana agar baligho dan stiker bisa dicetak? Bagaimana agar rapat-rapat umum bisa diadakan? Semuanya butuh uang.

Hanya saja memang lucu. Kekuasaan itu dibutuhkan baik oleh pasangan calon, pun oleh parpol. Kemenangan dan karena itu kekuasaan pasangan calon adalah juga kemenangan dan kekuasaan parpol pengusung. Bukankah itu berarti pembiayaan juga seharusnya ditanggung bersama?

Kalau senang mau dinikmati bersama, seharusnya susah pun demikian.

Menyerahkan pendanaan menjadi tanggungan pasangan calon semata akan menyebabkan kontrak politik berakhir ketika pasangan calon memenangkan kekuasaan. Parpol jadi kehilangan legitimasi untuk mendesak pasangan parpol melaksanakan agenda-agenda kebijakan yang telah disepakati sebagai platform.

Bukankah ini yang disadari Pak Prabowo dan karena itu bikin aksi penggalangan dana ke publik agar dengan demikian Parpol dan pasangan calon berutang kepada rakyat banyak, bukan kepada cukong?

Jadi jika benar soal dana Rp 500 miliar benar-benar ada, problemnya bukan kepada kebutuhan uangnya melainkan pada kegagalan parpol memandirikan sumber keuangannya, dan itu berarti kegagalan melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam politik.

Kegagalan melibatkan partisipasi aktif rakyat disebabkan parpol memang tidak berniat sungguh-sungguh melibatkan rakyat sebagai pemilik parpol. Rakyat diposisikan semata-mata pemilih di saat pemilu.

Selain itu, rakyat ogah-ogahan diajak terlibat karena mereka tidak melihat manfaat nyata pemilu dan berparpol selain bahwa 5 tahun sekali mereka berpeluang mendapat pendapatan ekstra Rp 50.000 – Rp 250.000 untuk setiap keterlibatannya dalam kampanye terbuka dan mencoblos. [@tilariapadika]

Sumber:
Detik.com (11/08/2018) “Bantah Andi Arief, Fadli Zon: Saya Tak Pernah Bicara Mahar Rp 500 M”
Detik.com (11/08/2018) “Andi Arief: Info Mahar Rp 500 M ke PAN-PKS dari Fadli Zon dkk”
Detik.com (11/08/2018) “Andi Arief: Saya Tidak Pernah Dramaturgi, Prabowo Tahu Itu.”

sumber: kompasiana.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *