PENGUNGSI SINABUNG KEMBALI UNJUK RASA DI KANTOR BUPATI

Kabanjahe (SIB) -Menilai penanganan relokasi mandiri lanjutan tahap II untuk 181 KK lamban, ratusan pengungsi Sinabung bersama GAR (Gerakan Alternatif Rakyat) berunjukrasa di Kantor Bupati Karo di Kabanjahe, Selasa (7/8).

Warga meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana beserta BPBD Karo untuk tidak mempersulit administrasi tentang penanganan darurat pengungsi Sinabung yang sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik. “Kami meminta Bupati Karo segera mempercepat relokasi mandiri, dana hibah sudah masuk pada tahun 2017 lalu, tapi sampai sekarang tidak terlaksana. Sementara gaji TPRM terus berjalan dan tidak ada progres,” kata koordinator pengungsi Juna.

Menanggapi hal itu, Kepala BPBD Karo Martin Sitepu menyampaikan kepada massa tentang pelaksanaan relokasi mandiri lanjutan tahap II sebanyak 181 KK terkendala akibat SK Tim Pendamping Relokasi Mandiri (TPRM) habis kontrak pada 15 Juli lalu. Sehingga anggaran yang diperuntukkan untuk gaji TPRM tidak ada untuk mendampingi pelaksanaan relokasi mandiri tersebut. “Terkait relokasi mandiri lanjutan tahap II 181 KK memang anggarannya sudah ditampung dalam anggaran melalui dana hibah. Dan sesuai peraturan, masyarakat diminta mencari lahan sendiri. Namun Akibat SK TPRM sudah habis kontrak pada 15 Juli lalu, tim pendamping tidak mau bekerja lagi. Hal inilah yang membuat pelaksanaan relokasi ini terkendala,” katanya.

Namun, kata Sitepu, sejauh ini sudah ada usaha yang dilakukan pihaknya untuk mengatasi hal tersebut.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menginstruksikan pelaksanaan relokasi itu diawasi bersama sama. Ia juga memerintahkan kepada kepala BPBD untuk berkoordinasi dan minta petunjuk penyelesaian kepada BNPB terkait persoalan ini. “Hari ini saya dan kepala BPBD akan berangkat mendatangi BNPB, supaya relokasi ini secepatnya terselesaikan,” katanya.

Kordinator Gerakan Alternatif Rakyat (GAR) Roi Sembiring dalam unjuk rasa itu menambahkan dan meminta kepada DPRD Karo dan Bupati Karo agar segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang bencana alam di Kabupaten Karo. “Lakukan juga RDP perihal penanganan bencana sinabung,secepatnya,” katanya.

Tidak hanya itu, GAR meminta kepada Bupati Karo untuk mempercepat proses relokasi tahap III di Siosar dan relokasi mandiri sebanyak 181 KK yang masih tersendat. Kemudian memberikan alat dan bahan pertanian serta pendidikan terhadap petani korban erupsi Gunung Sinabung. Disamping itu perlu memberi beasiswa bagi mahasiswa korban Sinabung dengan jelas dan tepat sasaran, serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan para korban erupsi Sinabung.

Setelah mendapat jawaban dari Pemkab Karo, massa pun akhirnya membubarkan diri. (B02/h)
sumber: hariansib
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *