DAPET WTP, INGAT ADA BANYAK KINERJA AHOK-DJAROT. TAHUN 2018 PERLU KERJA NYATA

Nurdiani Latifah – Sebenarnya saya ingin tertawa dengan tingkah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Demi ingin mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) rela mencium tangan anggota BPK. Bagi saya ini sangat tidak wajar. Artinya, Sandi merendahkan posisinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal yang paling penting adalah Anies-Sandi berani melakukan hal apapun demi meraih predikat tersebut tanpa melihat prestasi. Ini perlu menjadi refleksi kita semua. Sebenarnya kerja dari Anies-Sandi ini tidak banyak demi mendapatkan WTP. Kerja sebelumnya sudah dilakukan oleh Ahok-Djarot. Jadi, tidak usah memperkeruh suasana jika mendapatkan WTP ini adalah hasil kerja keduanya.

Sejak era Jokowi semua pembayaran dirintis dengan menggunakkan sistem online. Cara seperti ini, menurutnya, bisa mendeteksi segala kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Sistem seperti ini terus disempurnakan oleh Ahok dan Djarot. Pengelolaan aset memang berjalan lebih optimal pada pertengahan 2017. Hal itu tak lepas dari pemisahan pengelolaan aset dan keuangan pada awal 2017.

Dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK, yang memuluskan Pemprov DKI mendapat opini WTP adalah perbaikan sistem aset, pencatatan aset Dinas Pendidikan, serta penerbitan buku aset dan buku barang daerah. Sebelumnya, hingga tahun 2016, dua entitas itu dikelola bersamaan di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Saat Plt Gubernur Sumarsono menjabat, BPKAD lalu dipisah dengan pertimbangan besarnya aset yang dimiliki DKI, lebih dari Rp475 tiriliun. Pembenahan aset dan pengelolaan keuangan segera dilakukan antara lain dengan menyempurnakan sistem informasi aset, serta Kartu Inventaris Barang (KIB). Sistem informasi aset tersebut, merupakan pengembangan dari sistem e-budgeting yang dirintis sejak era Ahok memimpin DKI. Artinya, era Anies-Sandi tidak banyak melakukan perubahan.

Sandiaga Uno bahkan mengaku sempat pesimistis Jakarta mampu meraih predikat tersebut. Rasa pesimis itu muncul karena aset milik Pemprov DKI Jakarta yang belum terpetakan masih ada sekitar lebih dari Rp170 triliun. Penarikan piutang tersebut dapat berasal dari penerbitan surat prinsip pembebasan lahan dan surat izin penunjukan dan penggunaan tanah (SIPPT) yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Pada awal 2017, piutang dalam bentuk aset yang belum tertagih di DKI Jakarta senilai Rp11,8 triliun.

Pemprov DKI mampu menurunkan secara drastis nilai aset yang belum tercatat dari awalnya Rp170 triliun menjadi Rp3-4 triliun. Nilai itu terus turun hingga Sandi berangkat umrah, pada Kamis (24/5) lalu. Saat itu, aset yang belum tercatat tinggal tersisa di bawah Rp200 miliar. Permasalahan tersebut terkait dengan temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait anggaran, zaman Ahok-Djarot lebih terlihat lebih terbuka dibandingkan pada zaman Anies-Sandi. Salah satunya bisa dilihat dalam kasus anggaran lift rumah dinas sebesar Rp750 juta dalam alokasi anggaran di APBD 2018. Bahkan, lift tersebyt tiba-tiba saja pengadaan lift itu masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).

Ketidakterbukaan merupakan pintu masuk untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Apalagi, ternyata dalam anggaran renovasi rumah dinas dan pengadaan lift senilai Rp752 juta itu tidak melalui pembahasan bersama banggar DPRD. Atas masalah tersebut, terlihat zaman Anies-Sandi tidak masih ditemukannya anggaran siluman. Hal ini membuktikan masih belum maksimalnya kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan penerapan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jakarta.

Padahal selama ini, dengan diterapkannya e-budgeting, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI semakin sulit diubah. Atau dimasukkan anggaran yang tidak pernah dibahas dalam pembahasan anggaran. Tidak diterapkan E-Budgeting pada 2018 serta ditemukan anggaran siluman ini menjadi senjata makan tuan bagi Anies-Sandi pada tahun depan. Serta mempertaruhkan namanya, apakah memang layak kinerja Anies-Sandi untuk DKI Jakarta.

Kinerja Anies-Sandi ini benar-benar bekerja ini memang tahun ini. Tahun lalu, jangan dihitung secara utuh. Sebab, tak banyak kinerja yang dilakukannya. Dia hanya berambisi untuk memasukan janji-janji kampanyenya pada ABPD 2018. Saran saya, Anies-Sandi perlu menerapkan E-Budgeting agar pada 2018 mendapatkan kembali WTP. Tahun ini adalah kerja dari Anies-Sandi. Terutama untuk Anies, tidak udah berambisi untuk menjadi cawapres. Biarkan PKS mendapatkan haknya.
sumber: seword
fb: Bus Sinabung Jaya

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *