PEMBANGUNAN BALAI DESA ( JAMBUR) KUBU COLIA DISOAL, BUPATI KARO DIMINTA TURUNKAN TIM PEMERIKSA

KaroDaily,KUBU COLIA – Pembangunan Balai Desa ( Jambur -red), Kubu Colia, Kecamatan Dolat Rayat, tahun TA 2016 mulai disoal. Selain karena tidak selesai, diduga terdapat kesesuaian antara realisasi anggaran yang turun dengan progres hasil kerja terakhir. Masalah ini pun telah sampai ke meja Bupati Karo.

Lewat surat tertanggal 14 Maret 2017 yang disampaikan Kamis (16/03/2017), Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Tanah Karo ke Bupati Karo, disebutkan jika dalam pembangunan Balai Desa ( Jambur -red), Kubu Colia yang dananya senilai Rp 543.883.200 dan bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2016 sarat “penyimpangan”.

Hal ini menurut Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Tanah Karo, Bastian Colia,SH, dapat dilihat dari dipaksakannya pengerjaan pembangunan jambur tersebut saat waktu mendekati akhir masa tenggat di bulan Desember.

“Kalau dilihat dari peletakan batu pertama jambur di tanggal 26 November 2016, pengerjaan sudah diakhir November 2016. Sisa di Desember tentu tidak dapat dikejar lagi penyelesaiannya”,ujar Bastian.

Kondisi ini pun lantas berpengaruh kepada progres hasil kerja yang diperkirakan tidak lebih dari 10 persen. Karena sambungnya fakta dilapangan pembangunan jambur itu baru menghasilkan penembokan keliling dan penimbunan tanah.

“Ini kan baru pengerjaan dasar saja,kan timbul banyak pertanyaan dari masyarakat atas ini”,tambahnya.

Sementara, dari informasi yang sampai ke pihaknya, dana yang telah dikucurkan untuk kegiatan itu telah lebih setengah dari jumlah keseluruhan anggaran.

“Informasinya telah mencapai 300 juta rupiah dana yang telah turun. Ini yang mesti dijelaskan oleh pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) nantinya”, tegasnya.

Kecurigaan pihaknya dan warga atas perjalanan pembangunan jambur Desa Kubu Colia makin tinggi tatkala hingga saat ini pihak TPK dan Pemdes tidak ada menyampaikan secara utuh dan terbuka di hadapan masyarakat atas kondisi yang terjadi.

“Kita menganggap wajar pertanyaan dan keluhan warga, karena masyarakat juga ikut dilibatkan dalam pembayaran tapak tanah yang sesuai aturan merupakan swadaya”, tambahnya.

Untuk itu, Bastian mengungkapkan jika pihaknya menyampaikan persoalan pembangunan jambur tadi ke Bupati Karo, Terkelin Berahmana,SH dengan tembusan Ka Inspektorat Pemkab Karo, Ka. BPPMD Karo dan Camat Dolat Rakyat.

“Kami memohon kepada Bupati Karo dan jajaran hal ini diperiksa, dan diselusuri penuh seluruh proses dan anggaran yang ada di dalam kegiatan itu. Karena saat ini telah terjadi keresahan di tengah tengah masyarakat”,tandasnya.(karodaily/iwan).
sumber: karodaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Jelajah Objek Wisata Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *