TANGKAP BUPATI KLATEN, KPK SITA RP2M

KLATEN– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan (OTT), pagi kemarin.

Kader senior PDIP Jawa Tengah ini menjadi kepala daerah keempat selama 2016 yang ditangkap basah KPK saat menerima uang suap. Penangkapan Sri Hartini diduga terkait suap mutasi dan promosi jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Dalam penangkapan ini, KPK menyita uang suap sekitar Rp2 miliar yang diletakkan dalam dua kardus.

Tak tanggung-tanggung, jumlah pejabat sektoral susunan organisasi tata kerja (SOT) yang bakal dilantik Sri rencananya mencapai 850 orang. Namun akibat penangkapan ini, acara pelantikan yang direncanakan tadi malam akhirnya batal digelar. Selain Sri, KPK juga menangkap 7 orang lain, termasuk 3 PNS. “Tangkap tangan ini terkait dengan pengisian jabatan sejumlah posisi di Kabupaten Klaten sebagai tindak lanjut penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Tadi malam sekitar pukul 22.54 WIB, 6 mobil operasional KPK memasuki pelataran KPK dan parkir di dekat tahanan bawah tanah KPK. Delapan pihak yang terdiri dari 3 perempuan dan 5 laki-laki turun dengan dikawal ketat belasan penyidik KPK. Sri Hartini tampak mengenakan jilbab putih, busana biru muda, dan celana abu-abu.

Saat digelandang masuk ruang basemen KPK, Sri menutup mukanya dengan jilbab. Dua dus sedang berisi uang yang diduga hasil suap teronggok di bagasi belakang mobil Toyoya Kijang Innova putih. Febri mengatakan, maksimal dalam 1 x 24 jam akan ada peningkatan status penyelidikan ke penyidikan. “Besok dipastikan terkait proses penyidikan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan apa saja yang dilakukan penyitaan dan lebih lanjut.

Konferensi pers dilakukan sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB,” bebernya. Uang suap yang berupa pecahan rupiah, dolar Amerika diketahui bukan berasal dari satu orang, tetapi beberapa orang pegawai/eselon di lingkungan Pemkab Klaten. Penerimaan uang juga dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penangkapan terhadap Sri Hartini dan beberapa pihak lain dilakukan sesaat setelah terjadi serah terima uang suap.

Dia memastikan, suap yang diterima Hartini terkait dengan pengurusan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. “Misal naik eselon untuk menduduki jabatan tertentu,” ujar Alexander kemarin. Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi anak buahnya yang berhasil dalam penangkapan Sri Hartini.

“Anak-anak di lapangan yang tidak kenal lelah, tidak mengenal libur,” puji Agus. Sri Hartini menjadi kepala daerah keempat yang ditangkap dalam OTT KPK tahun ini. Tiga kepala daerah sebelumnya adalah Bupati Subang Ojang Suhandi, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, dan Wali Kota Cimahi Atty Suharty.

Sejumlah saksi mengungkapkan, Sri Hartini dicokok penyidik KPK saat berada di rumah dinas (rumdin) Bupati Klaten di Jalan Pemuda Kecamatan Klaten Tengah sekitar pukul 09.00. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klaten yang bertugas di rumdin bupati, Wahman, mengemukakan, Ketua DPC PDIP Klaten 2006-2010 ini masih terlihat di rumdin sejak pagi hingga sekitar pukul 10.00. “Tapi setelah itu enggak lihat Bupati.

Ada barang-barang yang diambil (KPK), tapi isinya apa saja tidak tahu,” ujarnya. Dari pantauan KORAN SINDO, seusai penangkapan orang nomor 1 di Klaten tersebut, tim KPK menggeledah rumdin dan menyegel kendaraan dinas Bupati bernomor AD 100 C. Penggeledahan dilakukan sekitar dua jam, pukul 10.00-12.00. Di rumdin Bupati, KPK menyita sejumlah barang yang dikemas dalam kardus dan tas koper.

Selain itu tim KPK menyegel ruang kerja Bupati, Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKD di Kompleks Pemkab Klaten. Selain diberi stiker putih bertuliskan “KPK”, petugas menambahkan lakban di daun pintu masuk sehingga ruangan tidak dapat dibuka siapa pun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan OTT terhadap Bupati Klaten Sri Hartini itu mengejutkan.

“Kalau benar terjadi, berarti tidak pernah belajar karena beberapa waktu lalu (terjadi OTT) di Kebumen,” katanya di Semarang kemarin. Menurut Ganjar, OTT terhadap Bupati Klaten Sri Hartini itu menjadi pukulan telak bagi Provinsi Jawa Tengah, apalagi jika kasus dugaan suap tersebut terkait dengan mutasi jabatan. “Itu lebih parah lagi. Sekarang Jawa Tengah lagi coba seleksi terbuka untuk berkompetisi. Itu berarti memalukan,” katanya.

Ganjar berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah guna pengarahan atas pencegahan berbagai praktik tindak pidana korupsi. Dia berharap KPK menempatkan petugas di seluruh kabupaten/ kota guna mencegah terjadinya berbagai praktik tindak pidana korupsi. “Kayaknya kita mesti pinjam orang KPK untuk kita taruh di seluruh kabupaten/ kota, termasuk provinsi,” katanya.

Dipecat dari PDIP

Buntut OTT kemarin, Sri Hartini langsung dipecat dari keanggotaan PDIP. DPP PDIP menilai perbuatan yang dilakukan Sri Hartini sangat tidak pantas dan partai meminta maaf atas penyalahgunaan kekuasaan tersebut. “Terhitung pukul 12.30 WIB siang ini yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin partai,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta kemarin.

Hasto menjelaskan, setelah mendapat kabar Bupati Klaten kena OTT KPK, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan untuk diberi sanksi pemecatan seketika. “Tindakan yang bersangkutan sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat,” ujar Hasto. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya sudah menerima tembusan keputusan DPP mengenai pemecatan Sri Hartini sebagai keanggotaan partai.

“Surat pemecatannya sudahsaya terima,” kataBambang. Menurutnya pemecatan anggota PDIP menjadi kewenangan DPP partai. “DPD PDIP Jawa Tengah sebagai representasi DPP diberi tembusan terkait keputusan DPP tersebut,” tandasnya. Sri Hartini yang berpasangan dengan Sri Mulyani dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 17 Februari 2016 silam. Pada 2000-2005, Sri Hartini tercatat sebagai seorang istri bupati Klaten, Haryanto Wibowo.

Selanjutnya, pada 2005-2015, Sunarna, suami wakil bupati saat ini Sri Mulyani, memimpin Klaten. Sri Hartini menjadi wakil bupati pada periode 2010- 2015. Pengamat kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono menilai, OTT KPK atas Bupati Klaten menjadi salah satu bukti bahwa komitmen antikorupsi dan pakta integritas yang pernah dibuat hanya formalitas. “Yang menjadi menarik adalah karena Bupati Klaten adalah kader murni PDIP.

Orang berharap dia tidak silau terhadap uang karena kadernya partai wong cilik, ternyata keliru,” ujar Teguh. Menurut Teguh, komitmen di atas kertas saja tidak cukup karena itu lebih bersifat formalitas di depan orang banyak. Menurutnya, komitmen itu perlu dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan.

“Buktikan mereka tahan terhadap godaan atau tidak,” imbuhnya. Teguh mengatakan, komitmen para kepala daerah itu juga butuh kontrol dari masyarakat. “Saya yakin, KPK turun itu juga karena ada laporan dari masyarakat atau bisa jadi laporan korban,” ujar dia.

endah budi karyati/ amin fauzi/muh slamet/sabir laluhu
sumber: koran-sindo

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *