DI PADANG, SISWI-SISWI KRISTEN PUN TERPAKSA BERJILBAB

Kewajiban berjilbab bagi seluruh siswi di semua sekolah negeri/ swasta—dari tingkat SD/MI, SLTP/MTS hingga SLTA/SMK/MA—di Padang berasal dari Instruksi Walikota Padang, Fauzi Bahar yang ditetapkan 7 Maret 2005. Sejak saat itu kontroversi pun meledak. Sebagaimana Perda-Perda atau aturan-aturan yang berbasis pada syariah di daerah-daerah lain, sasaran utama dari Instruksi Walikota Padang ini pada dua kelompok: perempuan dan non-muslim.

Jilbab yang merupakan pilihan pribadi dari perempuan yang ingin memakainya ataupun tidak, jilbab yang berhubungan erat dengan pemahaman pribadi seseorang terhadap agamanya, namun dengan Instruksi tersebut perempuan akan terpaksa memakai jilbab. Kelompok non-muslim pun di daerah-daerah yang menerapkan peraturan berbasis pada syariah, akan merasa terganggu, bahkan terancam kebebasannya, baik sebagai warga negara atau sebagai pemeluk agama yang berbeda dari Islam.

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Cover Jurnal Perempuan edisi 60 “Awas Perda Diskriminatif”. Siswa dan sekolah di Padang Sumatera Barat sedang mengikuti ucapara bendera hari Senin, lihat siswi-siswi yang seluruhnya memakai jilbab. ini sekolah umum negeri bukan sekolah swasta agama atau madrasah.

Alasan Walikota

Dalam acara Topik Minggu di SCTV, 9 Agustus 2006, Walikota Padang, Fauzi Bahar memberikan alasan-alasan yang konyol di balik penerapan kewajibab jilbab itu. Menurutnya, ada beberapa keuntungan yang didapat. Pertama, murid SD, SMP, hingga SMA terhindar dari gigitan nyamuk “Aedes aegypti” (jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah) dengan berbusana muslimah. Kedua, anak-anak gadis tidak gengsi masuk sekolah karena setelah mereka berjilbab tidak perlu malu karena tidak memakai perhiasan, baik kalung atau anting. Ketiga, sejak diterapkannya kewajiban jilbab, wilayah Padang telah aman dari penjambretan, karena perempuannya telah tertutup. Fauzi Bahar juga menambahkan dengan memberi contoh lain yaitu wilayah di Bukit Tinggi yang cuacanya dingin, maka perempuan yang naik motor tidak akan kedinginan atau masuk angin karena berjilbab!

Alasan Walikota ini jelas mengada-ada. Perlindungan dan pemberantasan terhadap nyamuk yang menyebabkan demam berdarah tidak ada hubungannya dengan busana muslim. Melalui program Departemen Kesehatan untuk memberantas nyamuk jenis ini dikenal langkah 3 M: Menguras, Menutup, dan Mengubur. Menguras bak mandi, untuk memastikan tidak adanya larva nyamuk yang berkembang di dalam air dan tidak ada telur yang melekat pada dinding bak mandi. Menutup tempat penampungan air sehingga tidak ada nyamuk yang memiliki akses ke tempat itu untuk bertelur. Mengubur barang bekas sehingga tidak dapat menampung air hujan dan dijadikan tempat nyamuk bertelur.

Ternyata Walikota Padang ini menambahkan satu kata M: memakai busana muslimah! Alasan kedua juga jelas tidak pernah ada, siswi yang tidak masuk karena malu tidak memakai perhiasan. Jelas-jelas sekolah adalah tempat belajar, bukan pesta, atau mejeng sehingga tidak ada hubungannya dengan persoalan perhiasan dan busana. Sedangkan penjabretan adalah masalah kriminal, tidak ada hubungannya dengan busana perempuan. Kemiskinan dan pengangguran adalah sebab utama dari penjambretan, serta lemahnya penegakan hukum dari aparat pemerintah. Untuk menghindar dari penjambretan dengan mewajibkan perempuan harus berbusana tertutup sama saja dengan menyatakan penyebab pelecehan seksual terhadap perempuan karena perempuan berpakaian terbuka. Bukan pelaku pelecehan dan kejahatan yang dihukum, namun justeru perempuan yang terus disalahkan. Di sinilah perempuan menerima diskriminasi dan kekerasan yang berlapis.

Dalam dialog Topik Minggu tersebut, Fauzi Bahar dengan penuh percaya diri, menyatakan tidak ada protes dari wali murid, karena aturan itu hanya diwajibkan untuk siswa muslim, sedangkan yang non-muslim tidak diwajibkan. Fauzi Bahar mengulang-ulang pernyataan ini hingga dalam wawancaranya yang terbaru dengan Tempo edisi 8, 14-20 April 2008. Menurutnya jika ada sekolah yang terbukti memaksakan pemakaian jilbab terhadap siswa nonmuslim, ia akan menindak tegas. ”Sebutkan dan akan kami copot kepala sekolahnya,” ucapnya.

Namun kenyataan di lapangan membuktikan yang berbeda dari pernyataan Fauzi Bahar. Melalui penelitian yang saya lakukan di Padang, Sumatera Barat selama seminggu, 31 Maret hingga 4 April 2007 membuktikan banyaknya siswi-siswi non muslim yang terpaksa berjilbab, bila tidak memakai mereka tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Fokus penelitian saya adalah, “Dampak Peraturan Busana Muslimah (Jilbab) terhadap Guru dan Siswi Non Muslim di Sekolah-sekolah Negeri Umum”.

Perda Syariah dalam Ranah Sumatra Barat

Penduduk Sumatera Barat adalah mayoritas muslim, mereka membanggakan diri dengan slogan, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (adat yang bertopang pada syariat [Islam], dan syariat [Islam] yang betopang pada al-Quran). Melalui slogan ini pula, persepsi keislaman sangat kuat di ranah Minang itu, dan menganggap suku Minang dengan Islam seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam konteks Sumatera Barat secara umum, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudarto, seorang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sumatera Barat, telah ada sekitar 23 Perda berbasis Syariah yang terbagi menjadi empat macam. Pertama Perda yang masuk dalam kategori anti-maksiat. Kedua, Perda wajib bisa baca al-Quran. Ketiga Perda yang mewajibkan busana muslim. Keempat Perda zakat.

Dari jenis-jenis Perda tersebut yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, selain Perda Busana Muslim adalah Perda anti-Maksiat, karena menganggap perempuan sebagai sumber maksiat, sehingga objek sasaran tangkapnya selalu perempuan. Sudarto mencontohkan dalam aksi-aksi sweping yang dilakukan baik oleh aparat keamanan atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), misalnya kalau terjadi penangkapan terhadap pasangan dari sebuah hotel yang selalu menjadi sasaran comooh dan korban adalah perempuan.

Islam sebagai simbol sangat kuat di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Melalui survei sosial keagamaan yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Juli 2007 menunjukkan temuan-temuan yang mencengangkan dan mengkhawatirkan.

Secara mayoritas, Padang yang berpenduduk 787.740 jiwa (data tahun 2004) berafiliasi pada partai yang berdasarkan agama (Islam) 53.7%. Sedangkan partai nasionalis sekuler hanya mencapai 31.7%. Sementara perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rata-rata sama di Padang.

Dalam masalah pandangan masyarakat Padang terhadap bentuk negara dan isu aturan-aturan negara dengan berdasarkan pada syariah memperoleh jawaban yang ambigu. Ketika ditanya “apakah Indonesia negara Islam atau bukan” jawabannya: 97% bukan, negara Islam 2.4%, namun ketika ditanya “setuju atau tidak setuju aturan-aturan berdasarkan ajaran Islam”, jawabannya: setuju (58.5%), tidak setuju (36.6%).

Dua isu berbasis syariah: wirid dan busana muslim juga memperlihatkan hasil yang mencengangkan. Ketika responden ditanya “perlukah Perda kewajiban wirid bagi siswa/i” jawabannya adalah: perlu (87.8%), tidak perlu (9.8%). Dan saat dilanjutkan dengan pertanyaan “tidakkan Perda ini diskriminatif terhadap warga lain yang tidak beragama Islam” jawabannya: tidak diskriminatif (87.8%), ya (7.3%).

Sedangkan kewajiban busana muslim (jilbab dan baju yang menutupi seluruh tubuh perempuan: kecuali wajah dan dua telapak tangannga) hasilnya: perlu (92.7%), dan tidak perlu (4.9%). Ketika ditanya “apakah Perda tersebut tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama lain” jawabannya: tidak diskriminatif (80.5%), diskriminatif (14.6%).

Meskipun sangat tinggi harapan dan dukungan masyarakat Padang terhadap Perda Syariah, namun ketika ditanya “siapa yang punya usul/inisiatif pertama kali Perda itu”, jawabannya adalah: pemerintah daerah (75.6%), sedangkan ormas/kelompok masyarakat (12.2%). Demikian juga ketika ditanya “draft Perda itu dibuat siapa”, jawabannya: Pemda (76.6%). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga eksekutif (pemerintah daerah) memiliki peran yang sangat sentral dalam mengusulkan dan membuat peraturan yang berdasarkan syariat Islam.

Demikan dengan Peraturan busana muslim di Kota Padang yang berasal dari Instruksi Walikota Padang, Fauzi Bahar, nomor 451.422/Binsos-iii/2005. Instruksi tersebut ditujukan kepada: Kepada Dinas Pendidikan Kota Padan, kepada Kantor Departemen Agama Kota Padang, Ketua DMI Kota Padang, Camat se Kota Padang, Lurah se Kota Padang.

Instruksi Walikota itu berisi 12 poin. Aturan busana muslim termaktub dalam poin kesepuluh, “BAGI Murid/Siswa SD/MI,SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA se Kota Padang diwajibkan berpakaian Muslim/Muslimah yang beragama Islam dan bagi non Muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian (memakai baju kurung bagi Perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki)”.

Dari Instruksi tersebut, Kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang, Dr. H. Mardjohan, M.Pd menyebarkan Instruksi tersebut melalui “Surat Pengantar Instruksi Walikota Padang” bernomor 1565/420.DP/TU.2/2005 tanggal 30 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kepada SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta dan Kacabdin Pendidikan berserta SD yang berada dalam jajarannya.

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Foto kenangan alumni 2003-2004 dari sekolah menengah umum negeri di Padang, karena belum diterapkan kewajibab busana muslimah, sisiwi-siswinya banyak yang tidak memakai jilbab.

Sebagaimana yang termaktub dalam Instruksi tersebut, atau dalih Walikota melalui wawancara baik di media, atau pun komentar-komentar resminya, murid-murid non-muslim tidak diwajibkan berbusana muslim.

Temuan saya selama melakukan penelitian di Padang, siswi-siswi non-muslim di sekolah umum negeri dan swasta: SMP, SMU, SMK, SMP-SMU PGRI, SMP-SMU Pertiwi, dan lain-lain (kecuali di sekolah-sekolah Katolik) terpaksa memakai jilbab. Saya melakukan wawancara dengan beberapa siswi Kristen dan orang tua murid mereka. Demikian wawancara dengan pendeta dan pastor gereja yang merupakan tempat pengaduan segala keluh-kesah dari anggota jemaat mereka.

Beberapa temuan:

1. Melalui pengamatan secara langsung terhadap beberapa sekolah negeri umum pemerintah dan swasta, dari SMP, SMU, dan SMK seluruh siswi-siswinya memakai jilbab. Jilbab bagi siswi disamakan dengan aturan baju seragam yang menjadi kewajiban siswi untuk masuk sekolah, seperti baju putih lengan panjang, dan rok warna abu-abu (untuk SMA), biru (untuk SMP) dan merah (untuk SD), sepatu hitam, kaos kaki putih, dan topi sekolah.

2. Pandangan umum sekolah-sekolah negeri telah berubah menjadi sekolah agama (madrasah) melalui busana muslimah yang dikenakan oleh siswi—sedangkan siswa berkewajiban memakai baju “taqwa” (koko) pada hari Jumat—sekolah-sekolah umum negeri juga dipenuhi dengan papan, baleho, dan simbol-simbol keislaman lainnya. Selain itu setiap jumat ada kuliah tujuh menit (Kultum) yang berisi ceramah agama yang tujuannya menguatkan keimanan.

3. Secara umum kondisi umat Kristen di Padang merasa tertekan dengan adanya Perda-perda dan aturan yang berdasarkan syariat Islam. Kondisi tersebut disampaikan oleh anggota jemaat Gereja Kristen Protestan atau pun Katolik pada gereja.

4. Instruksi tersebut yang telah berusia tiga tahun telah menyebabkan siswi-siwi non muslim terpaksa memakai jilbab.

5. Pengakuan tersebut bisa disimpulkan sebagai kecenderungan umum di Padang, karena diperkuat juga oleh kesaksian para pendeta dan pastor yang menerima secara langsung keluhan anggota-anggota jemaatnya karena anak-anak mereka harus memakai jilbab ke sekolah.

6. Alasan siswi dan orang tua murid yang tetap menyekolahkan putri-putri mereka di sekolah umum negeri: (a) sekolah umum negeri lebih murah (b) lulusan sekolah umum negeri lebih mudah diterima di Perguruan Tinggi terkenal di Jawa (c) ingin mengikuti lomba, olimpiade, dan kegiatan lainnya yang lebih diprioritaskan pada sekolah umum negeri (d) ingin mengenal kemajemukan suku dan agama.

7. Orang tua yang ingin menghindar dari aturan tersebut memindahkan anak-anak mereka secara langsung ke sekolah-sekolah Katolik/Kristen, atau menyekolahkan anak-anak mereka di luar daerah Sumantera Barat: Bengkulu, Riau, Medan, dan lain-lain. Sejak ditetapkan aturan tersebut, puluhan siswi Kristen pindah sekolah ke luar daerah Sumantera Barat. 8. Aturan tersebut tidak hanya memaksa siswi non muslim untuk memakai jilbab, namun juga siswi-siswi muslimah yang terpaksa memakai jilbab sebagai peraturan sekolah. Dari survei yang dilakukan oleh Sumatera Barar Intellectual Society (SIS) yang dipublikasikan di Padang Ekspres, Minggu 30 Maret 2008, 69 persen siswi-siswi sekolah dari SMP hingga SMU dalam sehari-harinya di luar sekolah tidak memakai jilbab, dan hanya 31 persen siswi yang sehari-harinya memakai jilbab.

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Berada di sekolah umum negeri yang dipenuhi tulisan-tulisan Arab, petikan dari ayat aquran, hadis atau pepatah Arab.

Kondisi Kelompok Non-Muslim

Kewajiban busana muslimah pada siswi-siswi sekolah di Padang menyebabkan kekerasan psikis dan teologis terhadap siswi-siswi non-muslim. Hal ini terbukti pada Fransiska Silalahi, Siswi kelas 3 SMU 1 Padang yang terpaksa memakai jilbab ke sekolah selama tiga tahun. Sejak Siska—demikian ia biasa disapa—duduk di kelas 1 di tahun 2005 sewaktu aturan busana muslimah ditetapkan.

Awalnya Siska enggan memakai jilbab pada hari pertama ia masuk sekolah. Namun ia ditegur kakak kelasnya karena tidak memakai jilbab. Siska berkelit bahwa ia non-muslim. Siska tidak bisa lagi berkelit setelah ada pengumunan dari kepala sekolahnya siswi non muslim pun wajib memakai jilbab.

Meskipun dalam proses belajar dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah Siska yang beragama Kristen tidak pernah menerima perlakuan diskriminatif, namun ia tetap menyesalkan adanya peraturan busana muslimah, karena mewajibkan siswi-siswi non muslim berjilbab (wawancara Siska di Box).

Seorang pendeta bernama John Robert Pardede dari Gereja Metodis Indonesia (GMI) menyatakan bahwa pemaksaan aturan-aturan yang berbasis pada syariat Islam telah membuat sakit hati kelompok non muslim, dan mereka juga terpaksa mengingkari hati nurani.

Menurut pengakuan Pendeta John, ia sering mendapat keluhan dari anggota jemaatnya, “tidak hanya anak-anak Kristen yang diwajibkan memakai jilbab di sekolah-sekolah, namun juga jemaat kami yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) terpaksa memakai jilbab,” katanya. Untuk menghindari dari peraturan tersebut banyak anggota jemaat Kristen yang memindahkan anak-anak mereka ke sekolah Kristen dan Katolik, “hal ini dilakukan agar anak-anak mereka terhindar dari pemaksaan itu,” tambahnya.

Sebagai kelompok minoritas, Pendeta John melihat posisi ini sangat rumit dan tidak berdaya. Ketika ditanya tentang penolakan dari kalangan Kristen, menurutnya Kristen tidak bisa melawan.

“Kami tidak bisa melawan, kami sadar inilah resiko menjadi kelompok minoritas, kami hanya terus introspeksi, kami melihat tidak ada jalan lain kecuali dengan mematuhi aturan ini,” kata Pendeta John.

Ketika Pendeta John menerma keluh-kesah dari anggota jemaatnya karena anak-anak mereka terpaksa memakai jilbab, Pendeta John hanya bisa membesarkan hati mereka dan berkata, “tidak apa-apa tutup kepala kalian dengan jilbab, tapi tutup hati kalian dengan iman kepada Allah kita.”

Bagi Pendeta John, jilbab tetaplah simbol agama tertentu yang sebenarnya tidak bisa dijadikan peraturan umum agar dipakai oleh seluruh anggota masyarakat yang berbeda dari agama itu. “kami melihat jilbab sebagai simbol agama (Islam) yang diharuskan dipakai oleh pemeluk agama lain (nonmuslim), dan kami (Kristen) sering mengingkari hati nurani kami, kami terpaksa memakai simbol-simbol yang tidak kami yakini,” tutur Pendeta John.

Memakai jilbab karena terpaksa harus dijalani oleh kalangan Kristen di Padang, meskipun menyakitkan perasaan. Rasa sakit ini juga dirasakan oleh anggota jemaat Pendeta John yang menceritakan keluhan mereka. “Mereka merasa sakit, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.”

“Pernah suatu ketika saya datang ke rumah jemaat, dan anak-anak mereka datang ke sekolah, yang perempuan memakai jilbab, saya agak kebingungan dan tidak enak hati, jemaat saya Kristen kok anak-anaknya pakai jilbab, hampir saja saya tidak mengenal mereka, karena memakai jilbab itu,” kata Pendeta John.

Sedangkan bagi seorang ibu dan guru sekolah di sebuah sekolah umum di Padang yang menganut agama Kristen Protestan dan seorang ibu dari dua siswi yang terpaksa pakai jilbab ke sekolah, baginya peraturan tersebut memberi kesan ingin menghilangkan komunitas agama Kristen dan agama lain di luar Islam. (lihat bagian wawancara dengan seorang ibu wali murid dan guru sekolah)

Dampak psikologis lain yang didapat oleh siswi-siswi non muslim adalah rendah diri. Hal ini diungkapkan oleh Romo Agus dari Keuskupan Padang. Menurut Romo Agus di atas kertas ia mengakui bahwa aturan tersebut diperuntukkan mengatur guru dan siswa yang muslim, namun kenyataannya di sekolah-sekolah siswi-siswi non muslim dipaksa untuk memakai jilbab.

Menutur Romo Agus perasaan siswi-siswi nonmuslim itu sebenarnya menolak untuk berjilbab, tapi mereka tidak mau dikeluarkan dari komunitas sekolah dan dijauhi teman-temannya karena tidak memakai jilbab.

“Secara psikologis, mereka sebenarnya menolak untuk memakai jilbab, tapi mereka juga tidak mau merasa ditolak oleh teman-temannya dan sekolahnya kalau tidak memakai jilbab,” tutur Romo Agus. “Perasaan itu juga muncul ketika teman-temannnya yang memakai jilbab tidak ikhlas untuk bergaul karena dianggap bukan bagian dari komunitas, dengan demikian mereka yang sebenarnya ingin menolak mau tidak mau harus melaksanakan peraturan ini, karena mereka mau ditolak oleh komunitasnya,” kata Romo menambahkan.

Romo Agus menyayangkan peraturan yang diskriminatif ini ada di sekolah. “Padahal seharusnya sekolah adalah komunitas pendidikan yang terbuka, satu sama lain saling menerima,” kata Romo Agus. Namun dengan adanya aturan tersebut, tujuan pendidik untuk mebuka karaktar siswa tidak tercapai karena adanya penyeragaman itu. “Dengan berlakunya penyeragaman uniform (semua harus berjilbab), ini berarti siswa tidak dididik untuk menerima kemajemukan dan pluralitas, sehingga mereka hanya mengerti bahwa kehidupan pendidikan hanya satu warna saja,” tambah Romo Agus.

Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Robert Marthin, Ketua PGI Sumatera Barat. Aturan kewajiban jilbab tersebut merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap kurang lebih 22.000 pemeluk Kristen di Sumatera Barat. Menurut catatan yang dimiliki antara tahun 2005-2006, kurang lebih ada 22 siswi yang melanjutkan studinya di luar kota ini atau mereka kembali ke kampung meskipun orang tuanya berada di Padang. Menurut Pendeta Marthin, awalnya aturan jilbab di sekolah-sekolah tidak mengejutkan pemeluk Kristen, namun ketika siswi-siswi Kristen harus pakai jilbab mereka langsung tertekan.

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Siska siswi kelas 3 dari SMU I Padang, beragama Kristen dan telah tiga tahun memakai jilbab setiap masuk sekolah. Kini ia mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Jawa dan bisa terbebas dari aturan jilbab.

“Memakai jilbab atau tidak memakai jilbab bukan hal yang mengejutkan, tetapi yang sangat berdampak dan membuat shock adalah ketika siswi-ssiwi Kristen juga harus memakai jilbab. Perlakuan dan komentar tidak adil tidak hanya behenti di sini, meskipun siswi-siswi Kristen sudah memakai jilbab, tidak lepas dari komentar. Misalnya keluar perkataan, orang Kristen kok pakai busana Muslim?” kata Pendeta Marthin dalam wawancaranya dengan Jurnal Perempuan ketika ditanya kondisi terakhir umat Kristen di Padang. Kondisi yang serba salah, apabila siswi Kristen tidak memakai jilbab maka mereka tidak akan bisa masuk sekolah dan mengikuti pelajaran, memakai jilbab pun tidak lepas dari komentar tadi: orang Kristen memakai simbol Islam.

Menghadapi situasi yang rumit ini, Pendeta Marthin telah berusaha untuk memberikan respon, baik terhadap pemerintah atau kepada jemaat gerejanya. “Ada dua cara yang kami tempuh. Pertama, gereja melalui PGI mencoba membicarakan hal ini kepada Pemerintah, dalam hal ini Walikota. Kedua, memberikan pemahaman tentang hal ini kepada para orang tua. Akhirnya kami berkata kepada para jemaat di Padang bahwa yang penting adalah keimanan, soal busana atau berpakaian hanyalah tampilan luar, tapi yang penting iman dan keinginan untuk belajar yang baik dari anak dan pemberian pemahaman kepada anak agar mengerti kondisi yang seperti itu. Mau bagaimana lagi, sebab jika kita tidak mengikuti, siswa-siwi kita mau bersekolah di mana?” kata Pendeta Marthin.

Peraturan kewajiban jilbab terus jelas-jelas sangat diskriminatif baik terhadap siswa perempuan dan kelompok non-muslim di Kota Padang. Namun Pemerintah dan anggota Legislatif tidak melihat adanya unsur diskriminasi ini. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Walikota selalu tidak mengaku bahwa peraturan ini telah memakan korban siswi non-muslim. Demikian pengakuan dari Dra. Nurmaini Jamar, Sekretaris Fraksi PAN, DPRD Kota Padang, Komisi Pendidikan ketika ditanya peraturan tersebut ia mengatakan “wajar-wajar saja”.

“Aturan ini tidak masalah untuk siswa yang muslim, karena untuk sesama muslim memang ada aturan. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Padang yang mayoritas penduduknya muslim menurut saya wajar-wajar saja asal peraturan ini tidak diberlakukan pada yang non-Muslim,” katanya.

Ketika ia disodorkan fakta dari lapangan peraturan itu juga dipaksakan juga ke siswi non-muslim, ia menjawabnya sebagai “kasus”. “Itulah yang saya sebut kasus, karena yang terjadi antara peraturan dan keyataan di lapangan tidak sama. Jika terjadi kasus-kasus seperti ini di lapangan, seharusnya kita carikan solusinya bersama. Pihak yang mengeluarkan peraturan tentu ada aturan-aturan yang mengatur hal ini. Kita yang mengetahui kasus-kasus di lapangan seperti ini, perlu melaporkan kasus ini kepada pihak-pihak yang mengeluarkan peraturan (penguasa) untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan karena tentu ada sanksi terhadap orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap peraturan yang telah ditentukan ini,” tambah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang sama dengan walikota Padang.

Rekomendasi

Melalui fakta yang terjadi di lapangan, kewajiban jilbab terhadap siswi-siswi di Kota Padang dan Sumatera Barat ada beberapa hal yang bisa dijadikan rokemendasi.

Pertama, mencabut instruksi Walikota itu yang jelas-jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap siswi perempuan secara umum, siswi muslim, dan non-muslim yang terpaksa memakai jilbab secar khusus. Dalam konteks Islam, hukum jilbab masih memiliki perbedaan pemahaman, ada yang mewajibkan dan ada pula yang tidak mewajibkan (seperti almarhum Prof. Dr. Nurcholish Madjid, KH Abdurrahman Wahid, dan ahli tafsir Prof. Dr. Quraish Shihab). Hukum jilbab tidaklah seperti kewajiban dasar-dasar Islam seperti syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Jilbab bukanlah persoalan pokok (ushul).

Di Padang, Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab
Petugas ucapara bendera dengan jilbab dan topi sekolah. Jilbab sudah masuk dalam aturan seragam sekolah negeri/swasta yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu aturan yang mewajibkan jilbab maka telah menafikan keragaman tafsir dalam Islam dan sebagai bentuk pemaksaan satu pendapat atau satu pemahaman terhadap pemahaman dan pendapat yang lain. Lebih-lebih dalam konteks ini siswi-siswi non-muslim pun harus mematuhi aturan ini. Dan bagi siswi-siswi non-muslim aturan jilbab ini merupakan memaksakan satu simbol agama kepada penganut agama yang lain dengan menggunakan dalih aturan-aturan sekolah.

Dalam konteks Sumatera Barat sendiri, slogan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah bukanlah satu-satunya slogan yang dikenal dan ditaati—slogan ini baru populer setelah adanya kecenderungan Islam Politik. Sedangkan dua ujaran lain adat salingka nagari (adat menurut wilayah) dan Sakali aia gadang, sakali tepian berubah (Sekalia air pasang, maka tepian akan berubah) masih menjadi pegangan dalam masyarakat Minang. Dua pepatah ini menunjukkan keberagaman dan kelenturan adat yang dipegang di masing-masing nagari, dan juga aturan tersebut tidak bersifat jumud, selalu ada kesempatan untuk berubah. Namun dua pepatah bijak ini kurang populer dibandingkan dengan slogan yang pertama karena adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah telah menjadi ideologi politik.

Kedua, mengembalikan fungsi sekolah umum negeri kepada fungsi awalnya, sebagai sekolah pemerintah yang disubsidi oleh negara dan disediakan untuk anak negeri Indonesia terlepas agama, suku, dan bahasanya. Di sekolah umum negeri, tunas-tunas muda bisa belajar kebhinnekaan suku, agama dan adat-istiadat. Oleh karena itu tidak diperbolehkan satu agama, satu suku, dan satu adat menguasai sekolah umum negeri. Karena sekolah tersebut disediakan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia tanpa memandang agama, suku, dan bahasanya.

Oleh Mohamad Guntur Romli (Tulisan ini dimuat di Jurnal Perempuan edisi 60, November 2008)
sumber: bersatulahdalamgerejakatolik

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *