RELOKASI MANDIRI BELUM TUNTAS, PEMKAB KARO MOHON PERPANJANGAN WAKTU

Tanah Karo (SIB) -Setahun pelaksanaan penanganan relokasi mandiri belum tuntas, Pemkab Karo mengajukan permohonan perpanjangan waktu ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Cq Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Hal itu sesuai surat Bupati Karo Terkelin Brahmana SH nomor 361/26666/BPBD/2016 tertanggal 9 November 2016, mengingat hingga saat ini pelaksanaan relokasi mandiri belum tuntas.

Padahal dana hibah relokasi mandiri Rp 190 miliar lebih untuk pengungsi 4 desa masing-masing Gurukinayan, Berastepu, Gamber, Kuta Tonggal dengan total penerima bantuan 1682 Kepala Keluarga (KK) untuk menerima Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) dan Bantuan Dana Rumah (BDR) telah tertampung ke kas daerah Pemkab Karo pada pertengahan Desember 2015.

Plt Kepala BPBD Karo Martin Sitepu melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Suharta Sembiring kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/12) mengakui adanya usulan dari BPBD Karo tentang perpanjangan waktu pelaksanaan relokasi mandiri.

Menurutnya dalam surat itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK 07/2015 tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana paling lambat 12 bulan setelah transfer dana dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKPUD) dan penyampaian perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh pemerintah daerah paling lambat sebulan sebelum kegiatan yang bersangkutan berakhir.

Menurutnya, mengingat telah ditransfer dana hibah pada tanggal 15 Desember 2015 sehingga batas akhir kegiatan relokasi mandiri adalah 15 Desember 2016 dan progres kegiatan hingga pada 9 November 2016 baru mencapai 15,50%.

Disinggung penyebab terlambatnya penyelesaian kegiatan relokasi mandiri, ia merincikan kegiatan relokasi mandiri baru bisa dilaksanakan setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA pada tanggal 13 Mei 2016.

Selain itu, masyarakat penerima manfaat mengalami kesulitan karena adanya sebagian masyarakat menginginkan lahan usaha tani atau lahan tapak rumah dalam satu hamparan sehingga memerlukan lahan yang cukup luas.

Selain itu, adanya sebagian masyarakat mencari lahan usaha tani dan lahan tapak rumah dekat dengan desa asalnya (di luar zona merah) sehingga adanya keterbatasan lokasi.

Demikian juga adanya perubahan lokasi lahan tani dan lahan tapak rumah sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan kegiatan. Adanya penolakan/keberatan dari masyarakat Desa Lingga terhadap lokasi pilihan masyarakat penerima manfaat di Desa Lingga. Adanya sebagian masyarakat mencari lahan yang murah khusus Bantuan Dana Rumah (BDR) untuk memenuhi spesifikasi rumah tahan gempa karena masyarakat tidak mempunyai kemampuan swadaya dana.

Lebih lanjut dikatakan, kedatangan tim pendamping/rekompak yang menyangkut BDR baru dimulai pada bulan Agustus 2016 sehingga proses kegiatan BDR mengalami keterlambatan. (B01/f)
sumber: hariansib

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *