MERASA DI DISKRIMINASI, 220 KK WARGA PENGUNGSI SINABUNG TUNTUT KEJELASAN RELOKASI MANDIRI

Karo, Sorakaro.com-Hingga kini, nasib 220 Kepala Keluarga (KK) dalam Relokasi Mandiri Tahap II (Kedua) terhadap pengungsi Sinabung belum mendapat kejelasan dari Pemkab Karo. Juna Pranatha Milala mewakili pengungsi empat desa Berastepu, Guru Kinayan, Gamber dan Kuta Tonggal pertanyakan kepastian wacana tersebut, dan menurutnya dalam hal ini mediskriminasi pihaknya, Rabu (2/11) Kabanjahe.

Menurutnya, sehubungan dengan aksi damai yang dilakukannya dengan POSPERA, 4 oktober 2016 di gedung DPRD Sumatera Utara kemarin kemudian dilanjutkan ke kantor Gubernur, Ruben Tarigan Selaku wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara telah membahasnya bersama Pemprosu dalam RDP 18 Oktober lalu.

Dikatakan, hasil RDP tersebut , telah diputuskan DPRD Sumut untuk merekomendasikan pengungsi yang belum masuk data dalam Relokasi Mandiri tahap kedua, agar dimasukkan dalam data penerima bantuan rumah dan Lahan usaha tani,” terangnya.

Dalam waktu yang sama, sambungnya, Sarma Hutajulu ketua komisi A DPRD sumut telah mempertanyakan hal ini terkait Relokasi Mandiri kepada Martin Sitepu selaku kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Karo yang mewakili Terkelin Brahmana SH Bupati Karo waktu itu.

“Mengapa ada 220 Kepala Keluarga yang tidak dimasukkan dalam daftar Relokasi Mandiri tahap kedua, sedangkan mereka juga pengungsi dan terdaftar sebagai penerima sewa rumah dan lahan setiap tahunnya,”ungkapnya Juna menirukan suara Sarma Hutajulu

Sementara jawaban Martin Sitepu, sambung Juna menirukan,”yang tidak terdaftar dalam relokasi mandiri tahap kedua yang berjumlah 220 Kepala Keluarga akan segera kita verifikasi,”katanya

Berkas data nama kepala keluarga yang dilampiri fc KTP serta Kartu Keluarga pada saat yang sama juga telah diserahkan oleh Juna Milala ketika itu, dirinya sebagai perwakilan pengungsi empat desa. Ketua Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu dalam pertemuan itu juga menegaskan kepada Pemkab Karo agar permasalahan tersebut segera di tuntaskan,”kisah Juna

Dalam hal ini, Juna Pranatha Milala mewakili warga empat Desa yang tidak terdaftar dalam Relokasi Mandiri sejumlah 220 Kepala Keluarga, berharap dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten CQ BPBD agar segera mempercepat verifikasi data tersebut. (Dasa Duha/MS 001).
sumber: sorakaro

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *