PAKAI ISU SARA, RISALAH ISTIQLAL ‘TAK BISA’ GERAKKAN MASSA SIGNIFIKAN

Penggunaan isu atau sentimen ras dan agama diprediksi tidak mampu menggerakkan massa secara signifikan, menurut Ikrar Nusa Bakti, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), saat menanggapi ‘Risalah Istiqlal’.

Ikrar merujuk Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, ketika sejumlah masjid di Jakarta melalui khotbah salat Jumat menyeru kepada umat Islam agar tidak memilih pemimpin non-muslim.

“Hasilnya tidak signifikan. Masyarakat di Jakarta bukan cuma majemuk, pikirannya juga sangat kritis dan maju. Makanya kampanye-kampanye yang sangat sektarian ataupun berbau SARA itu tampaknya tidak akan mampu menggerakkan massa untuk tidak memilih tokoh bukan Islam,” kata Ikrar kepada BBC Indonesia.

Prediksi Ikrar ditujukan pada penyelenggaraan deklarasi politik sejumlah ulama, tokoh politik nasional, dan pimpinan organisasi masyarakat di Masjid Istiqlal, Minggu (18/9) lalu.

Acara yang dihadiri Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, dan pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Shihab itu disebut ‘Risalah Istiqlal’. Dalam risalah itu, ada sembilan butir yang dibacakan.

Sembilan butir ‘Risalah Istiqlal’

1. Kepada seluruh umat Islam merapatkan barisan untuk memenangkan pemimpin muslim yang lebih baik.

2. Diserukan kepada partai pro-rakyat agar berupaya maksimal untuk menyepakati satu calon pasangan, calon gubernur muslim.

3. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk beramai-ramai menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI 2017.

4. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk berpegang kukuh kepada agamanya dengan hanya memilih calon muslim, dan haram memilih non-muslim dan haram pula golput.

5. Diserukan kepada kaum muslimin untuk menolak, melawan, dan melaporkan segala bentuk suap, baik itu berbentuk money politic maupun serangan fajar.

6. Pentingnya partai politik pro-rakyat untuk memaksimalkan daya yang mereka miliki serta melibatkan seluruh potensi atau elemen umat untuk memenangkan pasangan cagub cawagub yang disepakati umat.

7. Mengokohkan ukhuwah dan mewaspadai segala bentuk fitnah dan adu domba yang ditujukan kepada calon yang diusung oleh umat.

8. Mengingatkan seluruh pengurus KPU DKI, RT/RW yang ditugasi sebagai KPPS untuk mengawal dan mengawasi jalannya Pilkada, agar terwujud Pilkada DKI yang jujur dan adil.

9. Mengimbau kepada partai yang mendukung calon non-muslim untuk mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan imbauan ini, maka diserukan kepada umat untuk tidak memilih partai tersebut.

Meski menyeru agar umat Islam di Jakarta memilih pemimpin yang beragama Islam, para pencetus ‘Risalah Istiqlal’ belum bisa menyebut satu figur yang diusulkan untuk dipilih.

“Terus terang, kami belum bisa menyebut siapa calon yang kami usung saat ini. Karena calon yang kami usung akan kami rembukkan terus,” kata Bachtiar Nasir, salah seorang pencetus ‘Risalah Istiqlal’.

Karena tidak menyebut nama calon gubernur DKI Jakarta yang diusulkan, dan masa kampanye Pilkada DKI Jakarta belum dimulai, aksi para pencetus ‘Risalah Istiqlal’ tidak tergolong pelanggaran.

“Kalau belum ada calon, tidak bisa didefinisikan sebagai kampanye. Nanti kalau sudah masa kampanye, baru tidak boleh,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno.

Meski disebut ‘Risalah Istiqlal’ acara tersebut ternyata tidak disetujui Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

“Saya minta kegiatan politik praktis di Masjid Istiqlal jangan dilakukan, makanya saya tidak datang. Saya sudah sampaikan nggak boleh Istiqlal dipakai untuk acara itu,” kata Nasaruddin.

Suara keberatan mengenai lokasi yang dipilih sejumlah ulama dan tokoh politik untuk mendeklarasikan ‘Risalah Istiqlal’ juga datang dari Masdar Masudi, Wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia.

“Kami menyayangkan tempat suci seperti masjid dipakai untuk kegiatan politik praktis. Masjid seharusnya dipisahkan, diselamatkan, dan dilindungi dari kepentingan kekuasaan yang bersifat antagonis. Saya kira tidak pada tempatnya,” kata Masdar.

Terlepas dari lokasinya, isi ‘Risalah Istiqlal’, menurut Ikrar Nusa Bakti, bukan sesuatu yang baru. Dia kemudian mengacu pertentangan ideologi pada era 1949-1959.

“Pertarungan tentang apakah dasar negara kita Islam atau Pancasila kan sudah menjadi pertarungan yang sangat ketat di masa lalu,” kata Ikrar.

Hingga kini, lanjut Ikrar, pandangan yang menggunakan sentimen agama senantiasa muncul.

“Negara kita ini pernah ada kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam. Gerakan itu belum hilang. Belakangan ini semakin menonjol kembali. Bukan cuma radikalisme Islam dalam arti negatif, tapi ada juga gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dalam artian tidak dengan cara-cara yang tidak demokratis.”

Meski demikian, dalam konteks pilkada, pandangan semacam itu sulit menjadi dominan.

“Orang-orang tetap akan memilih sesuai dengan penilaian mereka kepada kapasitas seseorang, akseptabilitas terhadap orang itu, kemudian juga apakah orang itu bisa menjadi pemimpin bersih atau tidak.”
sumber: bbc

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *