WASPADAI 500 WNI YANG PULANG DARI SURIAH

Gerakan Radikal

Jakarta (SIB)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Suhardi Alius, meminta semua pihak mewaspadai kepulangan lebih 500 warga negara Indonesia dari Suriah dan Irak.

WNI yang oleh BNPT dijuluki Foreign Teroris Fighter (FTF) itu patut diwaspadai karena sebagian besar berbekal kemampuan militer.

“Saat kembali, mereka jadi masalah,” kata Suhardi seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum (III) DPR di Jakarta, Kamis (15/9). BNPT harus mengantisipasi untuk mereduksi radikalisme mereka dengan membuat format yang melibatkan semua kementerian.

“Tapi, dari 500 orang itu, 69 di antaranya sudah meninggal dunia,” ujar Suhardi. BNPT juga berupaya memudahkan akses informasi lintas kementerian dan lembaga untuk penanggulangan terorisme.

Lewat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, pertengahan Agustus lalu, BNPT sudah menginisiasi pembentukan satuan tugas yang terdiri atas 17 kementerian dan lembaga terkait.

Suhardi pun menekankan bahwa bahaya radikalisme, yang biasanya menjadi akar pergerakan teroris, tak hanya berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan. Publik, menurut dia, cenderung hanya memperhatikan napi dan kelompok teroris yang tersorot media.

“Padahal anaknya, keluarganya (napi teroris) juga punya potensi radikal sama,” kata Suhardi. Saat ini, kata Suhardi, BNPT juga mulai intensif menyoroti penyebaran paham radikal melalui media sosial.

Besar kemungkinan para penyebar paham radikal membuat sel terorisme baru di media sosial. Ini sangat berbahaya karena mayoritas anak muda saat ini sangat erat dengan dunia maya.

“Hasil survei, 64,7 persen itu anak SMA main di sosial media 181 menit mereka habiskan di sosial media, 134 menit di TV. Dari survei 2015 ada 139 juta pengguna internet di Indonesia,” kata Suhardi.

Namun, ia tak membeberkan lebih rinci mengenai survei tersebut. Suhardi menekankan bahwa internet, dalam hal ini media sosial, sudah seperti pedang bermata dua. Di satu sisi memiliki dampak positif, namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif.

KERJA SAMA INSTANSI
Suhardi menambahkan, perlu kerja sama lintas kementerian untuk mencegah penyebaran paham radikal yang semakin masif di media sosial. BNPT, kata Suhardi, tak bisa hanya bekerja sendiri.

“Bagaimana Kominfo, Kemdikbud mengatur kurikulum, para guru, para dosen, pendidik, juga orang tua memantau anaknya sehingga tidak terpapar radikalisme dan perbuatan menyimpang lainnya,” ujar Suhardi.

“Juga Kemenristekdikti kepada mahasiswanya. Ketika mereka melakukan perbuatan tidak lazim, bikin kelompok, jangan didiamkan. Laporkan sebagai identifikasi awal,” kata dia.

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan komisinya mendorong pemberlakuan program deradikalisasi.

Namun mereka masih akan menunggu rincian program strategis BNPT. “Misalnya di Poso, di mana (program deradikalisasi) mau diterapkan? Siapa yang terlibat? Harus lebih jelas, lebih fokus,” ujar Wenny yang ditemui seusai rapat. (KJ/q)
sumber: hariansib

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *