WARGA GBKP DEMO KANTOR BUPATI KARO

Kabanjahe, (Analisa). Warga Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) unjuk rasa di halaman kantor Bupati Ka­ro Senin (8/8).

Mereka menuntut tanah RSU Kabanjahe yang dikelola Pemkab Karo sertifikatnya harus atas nama GBKP dan bu­pati harus mendukung.

Bangunan RSU Kabanjahe dibang­un di atas tanah yayasan kesehatan GBKP, sepatutnya hak pengelolaan di kembali­kan ke yayasan. Begitu juga nama sertifikat kepemilikan, ungkap Pdt Rosmalia br Barus mewakili ribuan warga GBKP yang melakukan aksi demo kepada Analisa.

Pembangunan RSU Ka­ban­jahe di atas tanah yayasan kesehatan GBKP dahulu diizinkan, sebab Pemkab Karo tidak miliki lokasi yang tepat. Tetapi saat ini Karo telah ba­nyak perobahan memung­kinkan Pemkab bisa mencari lokasi lain.

“Warga GBKP selalu men­du­kung program dan kebija­kan Pemkab, namun untuk RSU Kabanjahe kami minta Pemkab kembalikan ke GB­KP demi pelayanan ke umat,” katanya.

Bupati Karo, Terkelin Brah­mana di­dampingi Kabag Pemerintaan Umum, Caprilus Barus ketika dikonfir­masi ter­kait hal ini mengatakan, warga GBKP silakan klaim RSU ba­gian hak yayasan kesehatan me­reka, namun patut diketa­hui, pada 1935 RSU Karo awal­nya milik nedellandsch zendeling genootscap (NZG) atau tim penginjilan Belanda. Pada 1957 NZG dihibahkan tanah seluas 68.180 meter ke yayasan kesehatan GBKP. Penyerahan lahan dilakukan pada 1971 nomor surat 119.

Namun tertera dalam isi su­rat hibah lahan, terdapat ka­darluarsa yakni tanggal 23 September 1980 dan pihak yayasan kesehatan GBKP harus perpanjang, tapi itu tidak dilakukan akhirnya peme­rin­tah mengambil alih dan meng­elolanya hingga kini.

Sesuai peraturan Ke­men­dagri Nomor 3 Tahun 79 di­kuatkan Kepres Nomor 32 tahun 1979 tanah itu dikuasai negara. Mengenai kisruh la­han, Kemendagri akan surati Gub­su me­nyelesaikan masa­lah ini selaku perpanjangan pemerintah pusat.

Anggota DPRD Karo, Thomas Ginting saat mene­rima warga GBKP di gedung de­wan menjelaskan, tuntutan warga GBKP tetap diako­modir, begitupun dewan tidak bisa mengambil kebijakan, sepenuhnya ikuti regu­la­sinya apapun kebijakan dan kepu­tusan nantinya dari pemerin­tah harus diikuti.

“Lagi pula tidak segam­pang itu mengeluarkan serti­fikat seperti tun­tutan warga GBKP. Sebab, ini masalah lahan RSU menyangkut di atas­nya ada aset negara yang dihitung mencapai Rp 10 mi­liar,” katanya.

Kasi Hak Tanah dan Pen­daf­taran Tanah BPN, Roni me­ngatakan, diketahui awal­nya lahan itu milik yayasan ke­sehatan GBKP dan bangu­nan milik pemerintah, sebab­nya sertifikat belum bisa dike­luarkan. BPN sendiri komit­men sebelum kejelasan ke­pemilikan aset belum diper­tegas statusnya milik siapa, sertifikat tidak dikeluarkan.

“Jika status aset sudah jelas lain ceritanya, sertifikat akan di keluarkan dan diberikan ke pada pengguna itupun menu­rut ketentuan. Intinya BPN belum bisa memberikan serti­fi­kat lahan RSU Kabanjahe ke GBKP, karena ada bangu­nan milik pemerintah berdiri di atas lahan itu,” ujarnya. (dik)
sumber: analisadaily