PLN JILAT LUDAH SENDIRI

Medan-andalas Penyakit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan pemadaman listrik bergilir kembali ‘kambuh’ di Sumatera Utara usai pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Seperti di Kota Medan misalnya, sejak beberapa hari terakhir hingga Selasa (22/4), baik pagi, siang, sore atau malam, hampir setiap wilayah kerap mendapat giliran pemadaman listrik dengan durasi 2 hingga 3 jam, bahkan 4 jam!

Padahal sebelum Pileg 9 April lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menginstruksikan kepada para menteri terkait dan pejabat PLN untuk segera menuntaskan krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut).

Namun seperti yang telah diduga, krisis listrik ‘byarpet’ di Sumut Utara bakal tak berujung ternyata benar adanya. Meskipun Presiden SBY, Gubernur Sumut, dan para menteri terkait energi listrik telah bertemu, duduk bersama mencari solusi, PT PLN tetap mengulah.

Benar pula asumsi bahwa petinggi PT PLN Sumut dan petugas teknis lapangan tidak padu dan kurang koordinasi sehingga dianggap cuma melakukan unjuk kebolehan (show off) belaka. Publikasi krisis listrik telah berakhir cuma isapan jempol belaka.

“Petinggi PT PLN juga terlalu banyak basa-basi, sering kali menjilat ludah sendiri. Terlalu banyak berjanji, walau tiada yang terbukti,” kata DirekturLembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi SH MHum dalam siaran persnya yang diterima andalas, Selasa (22/4).

Sekali lagi ditegaskan, kata Farid, solusi krisis listrik di Sumatera Utara tidak bakal selesai kalau cuma rapat, menerbitkan surat keputusan, dan taburan wacana. Mereka selalu lupa mengeksekusi, sehingga solusi tak kunjung terurai.

“Sebenarnya sangat ironis, karena saat listrik ‘byarpet’, siswa atau mahasiswa dalam pelbagai tingkatannya sedang mengikuti ujian sekolah. Sesuatu yang sangat mengganggu dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana para pelajar dan mahasiswa dapat ujian dengan baik dan tenang, kalau listrik senantiasa ‘byarpet.’ Tak peduli apakah pagi, siang, sore atau malam,” tutur mantan Dekan Fakultas Hukum UMSU ini.

Setelah ujian, sebentar lagi masuk lagi, katanya, gelaran Piala Dunia adalah perhelatan yang mungkin sangat membetot perhatian warga.

“Datang cuma sekali dalam empat tahunan. Apakah event tersebut bakal ‘byarpet’ lagi? Konon prosesi pertandingan piala dunia justru berlangsung pada pagi sampai siang hari. Sulit membayangkan apa bakal terjadi, kalau event tersebut juga dilewati dengan rasa ‘byarpet’,” katanya.

Krisis Tiada Solusi

Krisis listrik di Sumatera Utara telah terjadi selama lebih kurang 9 tahun. Pertanyaannya, mengapa krisis listrik di Sumatera Utara seperti tak ada solusi? Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu secara khusus dengan Gubernur Gatot Pujo Nugroho untuk mengatasi krisis listrik yang melanda Sumatera Utara.

Mestinya pertemuan itu adalah pintu masuk untuk mengurai krisis listrik. Termasuk usaha mempercepat segala perizinan terkait pembangkit dan jaringan listrik baru yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut.

“Sebenarnya kalau Sumatera Utara ingin segera keluar dari krisis energi listrik adalah dengan mengonversi seluruh daya 640 MW proyek PT Inalum dipakai untuk PLN. Sistemnya adalah sewa Inalum. Pilihan itu lebih bermanfaat dan logis dibandingkan dengan menyewa genset dari luar negeri,” ucap Farid.

Solusi Inalum dikonversi, tambahnya, jauh lebih logis. Konstruksi berpikir bahwa pabrik Inalum untuk sementara dihentikan sambil menunggu peremajaan mesin. Sewa listrik 640 MW selama tiga tahun dapat digunakan pemerintah untuk membayar tunai harga Inalum termasuk dengan biaya modernisasi mesinnya.

“Solusi krisis cuma dapat diatasi dengan kerja nyata dan tanggung jawab penuh dari para pemangku kepentingan. Jadi, posisi Inalum dalam situasi krisis listrik adalah mesin penyelamat. Inalum adalah kebijakan tanggap darurat konkret dalam mencari jalan keluar krisis listrik. Solusi lain adalah pelengkap. Ibarat sebuah perang, Inalum adalah tentara amfibi yang membuka jalan dan mengamankan masuknya tentara reguler untuk menaklukkan musuh,” tandasnya.

Bagi pihak yang menolak konversi Inalum dipakai untuk PT PLN, menurut Farid, dapat dimaklumi. Mereka menolak, karena tidak merasakan dampak buruk pemadaman bergilir. Selain itu, ini juga terkait masalah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Masalah krisis listrik ini adalah masalah pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.(HAM/GUS)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *