RATUSAN PERUSAHAAN DI DAIRI TAK PEDULI LINGKUNGAN

Sidikalang-andalas Sekitar 250 jenis usaha di Kabupaten Dairi tidak memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantau lingkungan (UKL/UPL) dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH). Untuk itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten  Dairi, Lilis Skm mengimbau seluruh pengusaha di Dairi, agar segera mengurus atau melengkapi dokumen tersebut.

“Pasalnya, sesuai dengan UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap jenis pengusaha dan perusahaan harus serta diwajibkan memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL) dan (DPLH),”tegas Lilis kepada andalas di ruang kerjanya, Senin (21/4).

Disebutkan, sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan imbauan melalui sosialisasi kepada sejumlah pengusaha dan perusahaan, termasuk secara tertulis serta pemanggilan sesuai data perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi. Namun, tetap saja kesadaran kalangan pengusaha masih terlihat minim untuk mengurus UKL/ UPL dan DPLH.

“Kita sudah melakukan pemanggilan sesuai data terhadap para pengusaha, agar secepatnya melengkapi dokumen UKL/ UPL-nya masing masing. Namun, keinginan dan niat para pengusaha untuk mematuhi ketentuan perundangan tersebut belum sesuai harapan,”katanya.

Lilis menjelaskan, terdapat dua kriteria yang wajib memiliki dokumen lingkungan. Yakni, bagi perusahaan industri yang belum beroperasi wajib memiliki dokumen UKL/ UPL. Sedangkan, perusahaan yang sudah beroperasi wajib memiliki dokumen DPLH.

Dikatakannya, penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) wajib memeiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. Sebab, hal itu merupakan suatu hal persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan.

Selain itu, terdapat peraturan yang tegas telah diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2009. Yaitu, akan dikenakan sanksi pidana dan perdata terkait adanya pelanggaran di bidang Amdal.

Untuk itu, Lilis mengimbau seluruh pengusaha dan perusahaan yang wajib UKL/UPL harus memiliki dokumen tersebut sesuai amanat UU tersebut. Bagi perusahaan yang baru berdiri agar terlebih dahulu mengurus izin lingkungan hidup, karena izin tersebut juga merupakan persyaratan untuk menerbitkan izin lainnya.

Namun, bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak wajib UKL/UPL diwajibkan memiliki surat sanggup lingkungan, juga harus diketahui pihak badan/kantor lingkungan hidup. Lebih jauh pihaknya mensinyalir masih banyak di Kabupaten Dairi perusahaan maupun pengusaha yang tidak memiliki dokumen izin pembuangan air limbah (IPAL), izin tempat pembuangan sementara bahan beracun berbahaya (B3) termasuk izin pemnfaatan limbah cair. Seperti, perhotelan, bank, Indomaret, bengkel bubut, dan lainnya.(JM)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

1 Response to RATUSAN PERUSAHAAN DI DAIRI TAK PEDULI LINGKUNGAN

  1. Pingback: Plymouth workers call in sick more than any other UK city

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *