DUGAAN KORUPSI DPRD LANGKAT DILAPOR KE KPK DAN KEJAGUNG

Stabat-andalas Dinilai tebang pilih dan hanya menumbalkan Sekwan dan mantan Sekwan DPRD Langkat Sal dan Sup sebagai tersangka, Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut akhirnya membeberkan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Stabat dalam menangani perkara korupsi Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Langkat tahun 2012 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Senin (14/4).

Hal itu ditegaskan Koordinator K-SEMAR Sumut Togar Lubis SH MH kepada andalas di Stabat, Minggu (20/4). Dijelaskan, kronologis dan bukti-bukti dugaan korupsi anggaran Perjalanan Dinas DPRD Langkat dan keterlibatan seluruh anggota DPRD beserta PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Langkat dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 666 juta tersebut telah diserahkannya kepada KPK. Dia pun meminta agar KPK segera melakukan supervisi dan pengawasan atas penanganan perkara yang dilakukan Kejari Stabat.

Selain itu, K-SEMAR juga telah menyerahkan bukti-bukti indikasi upaya Kajari Stabat Henderi SH MH, untuk hanya menumbalkan Sal dan Sup dalam perkara tersebut kepada Jamwas dan Kapenkumkum Kejagung RI. Pada intinya, K-SEMAR berharap agar jangan hanya Sal dan Sup yang ditumbalkan, sebab kalaupun terbuikti korupsi yang melakukan bukan hanya Sal dan Sup.

Senin kemarin, K-Semar telah menyampaikan secara langsung permohonan agar penanganan perkara korupsi Perjalanan Dinas DPRD Langkat tersebut segera disupervisi dan diawasi KPK.”Permohonan yang sama juga telah kami sampaikan secara langsung kepada Jamwas dan Kapenkum Kejagung RI dan sudah direspon dengan sangat baik oleh kedua pejabat dari institusi tersebut,”kata Togar.

Ditambahkan Togar, berdasarkan data- data dan fakta hukum yang ada, sama sekali tidak ada alasan bagi Penyidik Kejari Stabat untuk tidak segera menetapkan Ketua dan anggota DPRD Langkat serta 43 PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Langkat sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Namun yang terjadi, Kajari Stabat terkesan mengalihkan pertanggung jawaban pidana korupsi Perjalanan Dinas itu hanya kepada dua orang, yaitu Sal dan Sup.

Salah satu asas hukum pidana itu adalah siapa berbuat maka dia yang bertanggung jawab. Artinya, pertanggung jawaban pidana itu tidak dapat dialihkan kepada siapapun.

Selain itu, mengacu kepada Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, jelas disebutkan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.”Mudah-mudahan KPK segera menyupervisi perkara ini,”harapnya.

Di akhir keterangannya, Togar Lubis memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan di KPK dengan Nomor Agenda : 2014-04-000067 ditandatangani Sutanto Arso Birowo, dan tanda bukti laporan di Jamwas Kejagung RI yang ditandatangani E Setiawan SH. (BD)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

1 Response to DUGAAN KORUPSI DPRD LANGKAT DILAPOR KE KPK DAN KEJAGUNG

  1. Pingback: uodiyala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *