UJIAN NASIONAL DI MEDAN DIKLAIM CURANG

Medan-andalas Komunitas peduli pada guru dan siswa kembali mengklaim pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA sederajat 2014 mengkalim penuh kecurangan. Indikasi kecurangan yang mereka ungkapkan masih sama seperti tahun sebelumnya yakni bocornya kunci jawaban.

Ketua Komunitas itu Abdi Surya Saragih pada wartawan Rabu (16/4) mengatakan, bocornya kunci soal masih sama modusnya seperti sebelumnya. Senin pagi sekira pukul 05.20 WIB, siswa berkumpul di sebuah masjid dan gedung sekolah. Adajuga yang berkumpul di tempat foto copi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk mendapatkan kunci jawaban siswa harus bayar Rp 150 ribu.

Uniknya, ketika ditanya dimana tempat kejadiannya, komunitas yang berlokasi di Jalan Sei Merah ini tak bersedia menjawab dengan alasan takut dikriminalitaskan. “Seperti pengalaman kami sebelumnya. Kami sempat dipenjarakan,” kata Resita SPd, selaku Dewan Pembina Komunitas tersebut.

“Pokoknya semua kejadiannya di Medan,” timpal salah seorang rekan mereka.

Ketika ditaanyakan mana naskah soal agar bisa disesuaikan dengan kunci jawabannya. Lagi-lagi komunitas ini menjawab tak ada. Padahal naskah soal tidak dikembalikan ke Disdik Medan diserahkan untuk sekolah saja. “Tapi biasanya, cocok itu,” timpal Resita lagi.

Meski hanya muncul setahun dan hanya di saat UN saja, komunitas ini tak juga mampu merubah situasi ini. Sejak muncul pertama kali hingga saat ini isu yang diangkat tetap penghapusan UN. Bagaimana mau dihapus, anggaran UN cukup besar.

Hal itu juga dibenarkan Abdi. ”Kami tak menyalahkan siswa, guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah karena semua ini terkait dengan sistem. Kami juga sepakat UN ini sebagai pemetaan, tapi ujian nasional ini tidak dibutuhkan. Beginilah jadinya, jika hak preogratif guru diambil oleh pemerintah,’’katanya.

Seharusnya, kata Abdi, gurulah yang menentukan siswanya lulus atau tidak. Bukan pemerintah. ” Pemerintah hanya menilai dan menentukan sekolah itu bagus atau tidak bagus melalui akreditasi. Cukup itu saja. Kalau sekolah bagus, siswa yang dihasilkan tentu bagus. Tidak harus ikut campur ke dalam intern sekolah. Karena itu kerjaan kepala sekolah dan guru untuk menentukan siswanya lulus atau tidak. Bukan pemerintah,” tandas Abdi.

Pengawas UN Selidiki Temuan Ombudsman

Dilokasi terpisah, satuan Pengawas Ujian Nasional (UN) Sumut masih menyelidiki temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) terkait pelanggaran di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5 dan SMKN 10 Medan yang tidak menyegel lembar jawaban UN di ruang ujian pada pelaksanaan UN 2014 hari pertama, Senin (14/4) lalu.

“Kita akan melakukan identifikasi di sekolah itu (SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5 dan SMKN 10) siapa pengawas satuan pendidikan kita yang berada di sana. Kenapa bisa dibiarkan di ruangan,” kata Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan UN Sumut, Prof Dr Khairil Anshari MPd, Rabu (16/4).

Dikatakannya, pihaknya tidak ada mendapatkan informasi dari satuan pengawas pendidikan kepada koordinator pengawas UN Sumut. “Tetapi kalau ada hal-hal yang lain, misalnya yang salah mengerjakan dan lain sebagainya itu ada,” sebutnya.

Ditanya apa tindakan pihaknya atas temuan Ombudsman, Pembantu Rektor (PR) I Universitas Negeri Medan (Unimed) itu mengatakan, kepala sekolah (Kepsek) SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, dan SMKN 10 harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

“Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan juga bertanggungjawab atas temuan Ombudsman tersebut. Sebab, Kepala Dinas Pendidikan yang meng-SK-kan mereka di situ,” tegasnya.

Pihaknya juga akan melakukan klarifikasi kepada pengawas satuan pendidikan yang tidak memberikan teguran kalau mengetahui terjadinya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Standar (SOP) UN tahun pelajaran 2013/2014 yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

“Bentuk sanksi jika hasil identifikasi kita benar, satuan pengawas kita lakukan peneguran. Sebelumnya tahun lalu, ada yang sampai dilakukan pemberian sanksi skor tidak mengajar satu semester, karena kesalahannya fatal. Yang bersangkutan tidak bertugas, namun ID card-nya ada sama orang lain. Berbeda dengan temuan Ombudsman ini, bila kesalahan ditemukan, satuan pengawas kita tidak akan sertakan lagi kegiatan-kegiatan di Unimed,” tegasnya.

Identifikasi itu untuk mencari tahu siapa petugas satuan pengawas di sekolah yang ditemuakan adanya pelanggaran SOP tersebut. “Petugas satuan pengawas UN terdiri dari 200 dosen USU, 150 dosen IAIN Sumut, 75 dosen Politeknik Negeri Medan, sekira 300 dosen Kopertis Wilayah I Sumut, dan terbanyak dosen Unimed sekira 400 orang,” ujarnya.

Sekadar mengingatkan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan UN pada hari pertama di Medan. Di antaranya tidak
disegelnya lembar jawaban peserta di ruang ujian setelah selesai pelaksnaan ujian.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan, Senin (14/4) mengatakan, hari pertama UN untuk tingkat SMA, Ombudsman Sumut yang turun dengan dua tim melakukan pengawasan di empat sekolah di Medan yakni, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5 dan SMKN 10.

Dari pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2013/2014 yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (ril/hAM)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

1 Response to UJIAN NASIONAL DI MEDAN DIKLAIM CURANG

  1. Pingback: where to buy mdma molly ecstasy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *