HASIL QUICK COUNT BEBAS DIUMUMKAN

MK Batalkan Sejumlah Pasal UU Pemilu

JAKARTA- Lembaga survei kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal mengenai pembatasan waktu pengumuman survei dan quick count hasil pemungutan suara pemilu legislatif. Dengan putusan tersebut, kini lembaga survei dapat mengumumkan hasil survei pada masa minggu tenang. Lembaga survei juga dapat mengumumkan hasil perhitungan cepat tanpa batasan waktu.

Hal ini ditetapkan MK dalam sidang putusan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakat, DPD, dan DPRD, Kamis (3/4).

Uji materi ini diajukan oleh pemohon Burhanuddin Muhtadi selaku direktur eksekutif PT Indikator Politik Indonesia dan Grace Natalie Louisa dari PT Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Kamis (3/4) petang.

Menurut MK, polling, survei maupun hitung cepat adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilu. Maka, selama tidak bertujuan untuk mempengaruhi pemilih, pengumuman hasil survei pada masa tenang tidak dapat dilarang.

Menurut mahkamah, permohonan yang diajukan oleh sejumlah lembaga survei ini telah diputuskan oleh MK dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 atas pengujian pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, yang telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo,” kata Anggota Majelis Maria Farida, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Dalam putusan tersebut, MK mempertimbangkan bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara termasuk pemilihan umum.

Maria mengatakan tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman quick count itu telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

“Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi,” katanya.

Maria juga mengatakan bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui.

Oleh sebab itu, lanjutnya, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Namun demikian, kata Maria, Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan quick count haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu.

“Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat atau quick count harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum,” katanya. (bbs/val)
Kontrol Hasil Pemilu

PENDIRI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengatakan, survei opini publik dan hitung cepat lazim dilakukan di negara-negara demokrasi yang maju.

Setelah dikontrol lewat survei, masyarakat (pollster dan media) juga bisa mengontrol hasil pemilu pada hari-H begitu penghitungann
di tempat pemungutan suara (TPS) selesai. Publik harus segera tahu. Kalau tidak, maka publik tidak tahu apakah terjadi manipulasi setelah penghitungan di TPS.

Dalam sejarahnya, lanjut Saiful, kecurangan yang sering terjadi justru ketika hasil dari TPS direkapitulasi di kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Politisi bisa membeli suara pada petugas di kelurahan, kecamatan, atau kabupaten untuk memenuhi kebutuhannya.

“Kalau tidak ada quick count, kita tidak punya bukti atau data untuk membandingkan, apakah telah terjadi perubahan suara atau tidak untuk partai atau untuk caleg. Karena itu, sangat penting hasil quick count secara bertahap diumumkan sesuai data masuk begitu TPS ditutup di seluruh Tanah Air, yakni pukul 13.00 WIB,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mempertanyakan argumentasi mengapa pada pukul 15.00 WIB hitung cepat baru boleh dikeluarkan. Menurut dia, semakin cepat hitung cepat dikeluarkan, itu bisa jadi alat kontrol publik untuk mencegah kecurangan. Untuk lembaga survei, dia berharap ada keberanian membuka informasi sampai level data mentah ketika merilis hasil survei kepada publik.

Mengenai independensi lembaga survei, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko dan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan, kode etik soal publikasi metodologi dan sumber dana penelitian bisa menjamin. Transparansi metodologi dan sumber dana penelitian ini bisa digunakan masyarakat untuk mengkritik hasil survei, seperti hitung cepat pemilu.

“Siapa donatur lembaga survei harus dijelaskan supaya masyarakat mengetahui hubungan mereka dengan parpol,” kata Ari.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang mengatakan, banyaknya lembaga survei dan hitung cepat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. “Namun, jangan sampai masyarakat menggunakan hasil survei dan hitung cepat itu sebagai patokan utama,” katanya.

Menurut dia, hasrat masyarakat modern untuk mengetahui informasi secepat mungkin terpenuhi lewat informasi yang disampaikan oleh lembaga survei dan hitung cepat. Di sisi lain, masyarakat harus menyadari bahwa informasi yang disampaikan lembaga survei dan hitung cepat bisa salah atau tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya.

“Kita semua tahu bahwa ada lembaga survei, hitung cepat, dan konsultan politik yang ingin membela klien mereka. Apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga itu bisa saja diarahkan semata-mata untuk kepentingan klien,” ujar Sebastian.

Sementara, sejumlah partai politik melihat survei dan hitung cepat sebagai data pembanding bagi rekapitulasi suara oleh KPU dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.

”Hasil quick count  bisa menjadi data pembanding sekaligus petunjuk guna mencari kebenaran dalam pemilu. Jika ada selisih terlalu jauh antara hasil hitung cepat dan rekapitulasi akhir KPU, kita patut curiga, mana yang benar?” kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Rachman.

Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi kehadiran survei dan hitung cepat karena sangat membantu. Nurul berharap lembaga survei dan hitung cepat bekerja lebih konsisten hingga masa akhir penghitungan suara.

“Karena yang justru terjadi adalah penggelembungan suara (untuk pihak tertentu) pada masa akhir penghitungan,” ujarnya. Nurul mengatakan, penggelembungan suara dapat mencapai satu digit, misal dari 1.000 menjadi 10.000. (bbs/val)
sumber: sumutpos

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *