PNS KARO DATANGI DPRD

KABANJAHE – Jadwal pelantikan Bupati dan wakil Bupati Karo terpilih, Kena Ukur Surbakti dan Terkelin Brahmana hasil Pemilukada Kabupaten Karo 21 Desember 2010 lalu belum jelas. Puluhan PNS di lingkungan Pemkab Karo, mendatangi DPRD Karo, hari ini.

Kedatangan pejabat eselon II, III, dan eselon IV sebagai perwakilan  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Karo ini, untuk menanyakan kendala pelantikan pasangan Bupati Karo terpilih, yang dinilai berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut.

Pantauan Waspada Online, mereka disambut Ketua DPRD Karo Siti Aminah Peranginangin, didampingi Wakil Ketua Ferianta Purba, Onasis Sitepu dan Ketua komisi B Frans Dante Ginting, Rendra Gaul Ginting serta sejumlah anggota dewan lainnya di lantai tiga gedung DPRD Karo.

Terus Muli Tarigan, juru bicara PNS, mengaku kedatangan mereka ke gedung dewan bukanlah selaku pejabat, tetapi perwakilan PNS se-Kabupaten Karo, untuk menyampaikan aspirasi PNS sebagai mitra DPRD, terkait lambatnya pelantikan Bupati Karo-Wakil Bupati Karo dan dampak yang ditimbulkan.

“Ada 10 dampak sebagai akibat belum dilantiknya Bupati Karo terpilih antara lain, menyebabkan proses pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, karena kebijakan tidak dapat dibuat oleh Plh Bupati Karo,” ujar Asisten I Pemkab Karo ini.

Dampak lainnya, proses anggaran untuk pembiayaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan terhalang karena belum adanya bupati defenitif. Padahal, sesuai yang diamanatkan kementerian dalam negeri, pengelolaan semua dokumen anggaran atau pembiayaan harus melalui bupati defenitif.

“Sesuai Permenkeu Nomor 126/PMK.07/2010 tentang pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran transfer kedaerah dan Permenkeu Nomor 04/PMK.07/2011 tentang cara penyampaian informasi keuangn daerah maka pemerintah Kabupaten Karo akan dikenakan sangsi,” tuturnya.

Sanksi tersebut, imbuhnya, penundaan penyaluran dana perimbangan sebesar 25 persen dari jumlah DAU. Imbasnya mengakibatkan pembayaran gaji PNS tidak mencukupi, yang berakibat pelayanan kepada masyarakat menjadi terkendala.

Akibat lainnya, ratusan pegawai honorarium Pemkab Karo, termasuk petugas dinas kebersihan sampai saat ini belum menerima honor sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal. Termasuk berbagai peraturan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat umum terhambat untuk disepakati DPRD dan pihak eksekutif.

Sementara, Plt Asisten II Pemkab Karo, Simon Sembiring, mengatakan malam ini,  belum dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih, juga berimbas pada pembahasan dan pengesahan APBD Karo 2011. Pembayaran segala fasilitas, sarana maupun prasarana pemerintah akan terkendala.

“Listrik, telepon kantor, dana air bersih akan segera dicabut oleh yang berwenang, sehingga berdampak kepada terganggunya proses pelayanan publik, khususnya di RSU Kabanjahe dan pelayanan publik lainnya,” tukasnya.
sumber : waspada

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

1 Response to PNS KARO DATANGI DPRD

  1. Pingback: Fortune Games New Zealand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *