CALEG TERIMA GRATIFIKASI DIANCAM PIDANA SEUMUR HIDUP

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan diskusi Pemilu mengambil tema “Potensi Gratifikasi Legislatif Berkaitan dengan Kampanye dan Pemilu” pada Kamis, (13/3).

Sebagai narasumber, KPK mengundang tim dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu pula diundang sejumlah LSM pemantau Pemilu.

“Kami undang dalam acara Fokus Grup Diskusi FGD hari ini, ada unsur KPU, Bawaslu, NGO, dan pakar atau pengamat politik. Unsur parpol juga kami undang, tapi yang hadir cuma dari lima parpol,” beber Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busryo Muqqodas usai jumpa pers di kantornya, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, tadi malam.

Meski tertutup untuk umum, Busyro menjelaskan, topik utama yang diangkat dalam diskusi itu mengenai upaya pencegahan bagi para calon anggota legislatif (caleg) baik petahana maupun tidak agar menjauh dari politik uang atau menerima sumbangan dari pihak ketiga. Khusus untuk caleg incumbent yang kedapatan menerima gratifikasi, Busyro menegaskan, diancam hukuman seumur hidup. Sanksi ini sesuai Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pasal 12 B UU Tipikor itu berat loh. Hukumannya seumur hidup, 4 sampai 20 tahun,” jelasnya.

Busyro menambahkan, caleg hasil Pemilu 2014 ini menjadi penentu cerminan wajah Indonesia lima tahun mendatang. Untuk itu, KPK berharap caleg yang maju benar-benar bersih baik yang dari pusat hingga ke setiap sudut daerah di Indonesia.

“Latar belakang konsen kami pada kepentngan KPK dan negara. Bagaimana mengahsilkan caleg yang tidak bermasalah sejak awal, tidak main gratifikasi terutama incumbent. Surat edaran sudah kami kirimkan juga,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budiarti menyampaikan apreasiasi tinggi terhadap sikap tegas KPK memberikan peringatan ke caleg-caleg dalam Pemilu nanti.

“Seperti gayung bersambut antara regulasi KPU dengan fokus KPK, angkat isu pemilu yang berintegritas,” kata Ida.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sedari awal sebelum caleg terpilih dan duduk di kursi pemerintahan. Salah satu permintaan KPU adalah agar para caleg melaporkan dana kampanye mereka secara berkala.

“Yang dilakukan KPU adalah kami mendorong peserta Pemilu menyampaikan laporan sumbangan dan kampanye secara periodik. Ini tidak diatur undang-undang, tapi direspon peserta pemilu. (laporan dana kampanye) Periode satu dan dua sudah bisa diakses publik,” imbuh Ida.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *