2 CALEG DPD SUMUT DICORET

Medan-andalas Komisi Pemilihan Umum Pusat mendiskualifikasi 35 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 9 parpol di tingkat kepengurusan kabupaten-kota karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Untuk caleg DPD yang didiskualifikasi (dicoret) masing-masing dua dari pemilihan Sumatera Utara dan pemilihan Aceh.

Caleg DPD pemilihan Sumut yang dicoret itu yakni  Erick Sitompul dan Edison Sianturi. Sedangkan dari Aceh terdapat nama Tgk T Abdul Muthalib dan  Teuku Mukhtar Anshari. Sementara untuk parpol tingkat kepengurusan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang didiskualifikasi KPU yakni  Partai Bulan Bintang (PBB) di  Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Gunungsitoli. Selain itu  Partai Demokrat di  Kabupaten Aceh Singkil
dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Gunung Sitoli.

“Keduanya didiskualifikasi karena masalah tidak menaati aturan pelaporan dana kampanye juga,” terang Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga kepada Wartawan Minggu (16/3).

Benget menjelaskan, partai politik dan juga calon DPD RI yang didiskualifikasi sebagai peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan ini menjadi sengketa pemilu dalam 5 hari kedepan.

Prosesnya penyelesaian sengketanya akan dilangsungkan di Bawaslu selaku lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. “Nanti Bawaslu yang memutuskan,” ujarnya
Partai Bulan Bintang (PBB) terdiskualifikasi dalam kepesertaannya sebagai peserta pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Serdang Bedagai dan Gunung Sitoli, sesuai dengan SK KPU No: 313/KPTS/III/2014, tertanggal 14 Maret 2014, yang ditandatangani langsung Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik.

Berdasarkan SK tersebut, penyebab KPU menganulir kepesertaan parpol tersebut disebabkan ketidakpatuhan partai tersebut untuk menyampaikan laporan dana kampanye mereka pada batas waktu yang ditentukan sesuai Surat KPU nomor 70/KPU/II/2014 yang menyataan batas akhir pelaporan dana kampanye tahap II yakni 2 Maret 2014 pada pukul 18.00 WIB.

“Tetapi mereka masih diberikan kesempatan untuk melakukan banding kepada Bawaslu terkait hal tersebut,” terang Komisioner KPUD Sumut, Evi Novida Ginting

Sementara itu, Ketua DPW PBB Sumatera Utara, Masri Sitanggang memastikan pihaknya akan melakukan banding atas keputusan dari KPU yang mendiskualifikasi partai mereka sebagai peserta pemilu pada beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Serdang Bedagai dan Gunung Sitoli, Sumatera Utara.”Kami akan banding kepada Bawaslu,” ujarnya.

Masri menyebutkan, pendiskualifikasian terhadap partai mereka karena alasan terlambat menyampaikan laporan dana kampanye merupakan bentuk diskriminasi dari KPU terhadap partai berlambang bulan sabit tersebut. Sebab menurutnya, hal yang sama banyak dilakukan oleh partai lain.

“Ada juga parpol yang lain yang terlambat tapi masih diakomodir, alasannya sudah ada komunikasi lebih dulu dengan KPU, kita juga telah berkomunikasi dengan mereka,” paparnya.

Atas kondisi ini, Masri menyebutkan sanksi diskualifikasi yang diberikan kepada partai mereka tidak bisa diterima. “Undang-undangnya keterlaluan, dalam hal seperti ini tentu tidak ada kesengajaa, dan kita juga tidak mau seperti itu,” akunya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum tidak akan menghapus di surat suara, nama partai politik dan calon anggota legislatif yang didiskualifikasi akibat tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

“Kami tidak akan menghapus parpol dan caleg-calegnya di surat suara karena logistik sudah siap di sebagian besar daerah (KPU kabupaten dan kota, red.). Sebagai imbauan, kami akan mengumumkan bahwa parpol dan caleg bersangkutan bukan lagi sebagai peserta pemilu sehingga tidak perlu dipilih,” kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Minggu (16/3).

Informasi tersebut akan disampaikan melalui panitia pemungutan suara (PPS) di daerah, dimana parpol tersebut didiskualifikasi. Jika pada saat hari pemungutan masih ada pemilih yang mencoblos nama caleg tersebut, katanya, perolehan suaranya akan dianggap sebagai suara tidak sah.

Pada Minggu (16/3) , melalui situs resmi www.kpu.go.id, KPU mengumumkan sembilan parpol dan 35 nama caleg DPD yang dicoret keikutsertaannya sebagai peserta pemilu, karena terlambat dan tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

Sebagai akibatnya, ratusan nama caleg anggota DPRD kabupaten dan kota, serta DPD batal mengikuti Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.

“Yang didiskualifikasi itu di tingkat kabupaten dan kota semua, jadi untuk tingkat provinsi dan pusat semuanya aman, artinya tidak ada yang didiskualifikasi,” kata Hadar.

Setelah menggelar rapat pleno secara marathon selama empat hari, KPU Pusat akhirnya memutuskan mendiskualifikasi sembilan parpol di tingkat kepengurusan kabupaten dan kota karena terlambat dan tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

“Pencoretan ini terjadi di seluruh daerah pemilihan (dapil) dewan yang ada di tingkatan tersebut. Jadi KPU kabupaten dan kota yang tidak menerima laporan, maka parpol bersangkutan dicoret,” ujarnya.

Sebelumnya Hadar mengatakan pencabutan keikutsertaan parpol dan caleg tersebut disebabkan mereka tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menyerahkan laporan keuangan dana kampanye.

“Ada yang menyerahkannya sudah melampaui batas tenggat waktu tanpa ada penjelasan. Ada pula yang tidak menyerahkan sama sekali. Kami kan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang,” kata Hadar.

KPU sendiri sebenarnya telah memberikan toleransi kepada sejumlah parpol lain yang terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye tersebut di daerah.

“Kondisi ‘force major’ akan kami pertimbangkan betul-betul, misalnya karena kecelakaan atau bencana alam sehingga menyebabkan pengantar laporan itu terlambat tiba di kantor KPU daerah,” jelas Hadar. (tha/bs/ant/in/ma)

35 Caleg DPD Dicoret

Provinsi Aceh
Tgk. T. Abdul Muthalib, Teuku Mukhtar Anshari
Sumatera Utara
Erick Sitompul, Edison Sianturi
Riau
Susilo
Sumsel
Shinta Paramita Sari, Taufikurrohman
Banten
Ahmad Rusdi Arif
Jateng
Sudir Santoso
NTT
Aleksius Armanjaya, Arieston Dappa, Asyera Wondalero, Johanes Mat Ngare, Romanus Ndau, Tenggudai Petronella
Kalbar
gustinus Clarus, Moses Siong, Yakobus Kumis, Zakarias
Kaltim
M. Said
Sulawesi Tengah
F. Raymond Sahetapy, Zainuddin T Aminula
Sulsel
Kasmawati Basalamah
Sulawesi Tenggara
Junais Daranga, Kasmir, La Ode Sabri, Rahman Jihad, Sukiman Pabelu, Yafrudin
Maluku
La Ode Rahim
Papua
Daniel Butu, Dirk Dicky Rumboirusi, Theofilus Waimuri
Papua Barat
La Jumad, Usman Difinubun

9 Parpol Dicoret di Sejumlah Daerah

1.Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
Kota Tomohon
Kabupaten Toraja Utara

2.PDI Perjuangan:
Kabupaten Timor Tengah Selatan

3.Partai Gerindra:
Kabupaten Donggala

4.Partai Demokrat:
Kabupaten Aceh Singkil
Kabupaten Majalengka

5.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):
Kabupaten Tabanan
Kota Tomohon

6.Partai Amanat Nasional (PAN)
Kabupaten Pelalawan

7.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Kota Gunungsitoli
Kabupaten Ngada

8.Partai Bulan Bintang (PBB):
Kabupaten Serdang Bedagai
Kota Gunung Sitoli
Kota Sungai Penuh
Kabupaten Ngada
Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Minahasa Tenggara
Kabupaten Toraja Utara
Kota Tomohon

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indoensia (PKPI):
Kabupaten Kepulauan Anabas
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Gorontalo Utara.

Data KPU dan diolah dari berbagai sumber
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *