TIM KEMENDAGRI TINJAU PEMEKARAN SIMALUNGUN HATARAN

Simalungun-andalas Tim observasi Kemendagri, perwakilan Provsu bersama Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran, melakukan observasi lapangan terkait dengan kesiapan ibukota Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kecamatan Bandar, kemarin.

Tim observasi lapangan dari Kemendgri, Rony Saragih SSos MSi dan Ronny Leo M SSos MSi, Kabag Pengembangan Daerah Biro Otda Provsu, Syaiful M Hutasuhut bersama Julianus Evrata AP MSi dan Rahmad Hamonangan Lubis SSTP MSi.

Rombongan tim observasi tersebut dipimpin langsung Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran Resman Saragih SSos. Turut hadir mendampingi tim observasi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Eka Hendra SSos, Kepala Bappeda Drs Wilson Simanuhuruk, Kabag Administrasi dan Pemerintahan Umum Pahala Sinaga SSTP, Camat Bandar Samsul Pangaribuan SH bersama staf.

Dari hasil obeservasi lapangan dilakukan tim pemekaran dijelaskan, Sumut memiliki luas wilayah sekitar 72.981,23 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih kurang 15.227.719 jiwa.

Sedangkan Pemkab Simalungun memiliki luas wilayah 4.369 kmr persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.000.777 jiwa.

Sementara, Kabupaten Simalungun Hataran memiliki luas sekitar 2.105 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 649.108 jiwa dan terdiri dari 15 kecamatan, 197 nagpri (desa) dan 11 kelurahan.

Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Serdang Bedagai, sebelah Timur dan Selatan berbatas dengan Kabupaten Asahan, sebelah Barat dengan Pemkab Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Ibukota Simalungun Hataran direncanakan di Kecamatan Bandar.

Hasil observasi itu juga menjelaskan, Pemprovsu akan memberikan bantuan kepada Pemerintahan Kabupaten Simalungun Hataran sebesar Rp 5 M selama dua tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau wakil bupati Simalungun Hataran pertama kali sebesar Rp 1,5 M.

Sedangkan Pemkab Simalungun sebagai Kabupaten Induk akan memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Simalungun Hataran sebesar Rp 5 M setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Simalungun Hataran pertama kali sebesar Rp 5 M.

Sementara itu dari pihak Kemendagri diwakili Ronny Leo M SSos MSi didampingi Rony Saragih SSos MSi mengatakan, dalam melakukan observasi pihaknya memedomani PP 78 tahun 2007 terutama yang terkait dengan fisik kewilyahan dan dengan administrasi.

Dari beberapa usulan yang masuk ke Kemendagri, pihaknya tetap melakukan klarifikasi dan observasi terkait dengan kenyataan di lapangan.(VID)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *