MENGGESER KORUPSI KE DESA

APAKAH warga desa mesti bahagia dengan disahkannya RUU tentang Desa oleh DPR menjadi UU pada akhir 2013?
Pertanyaan ini diajukan seorang kepala desa di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, kepada penulis dalam sebuah diskusi bertema “Menentukan Nasib Desa Pasca Pengesahan UU tentang Desa” akhir Januari 2014.

Saya mengatakan bahwa UU tentang Desa itu membuat bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena para aparat pemerintah desa, yang selama ini selalu berkeluh-kesah tentang minimnya pendapatan mereka dalam melayani rakyatnya, akan menerima gaji layaknya seorang pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, UU tentang Desa juga mengamatkan setiap desa mendapat pembagian anggaran APBN sebesar 10%.

Besaran dana itu berdasarkan kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, letak kesulitan geografis, dan tingkat kemiskinan penduduk. Jika dihitung mengacu pada APBN 2014, sedang jumlah desa di negeri ini mencapai 78.000 desa, maka tiap desa akan memperoleh angaran Rp 600 juta-Rp 750 juta. Dana ini masih akan bertambah dengan adanya kewajiban pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan (subsidi) berupa dana bantuan keuangan untuk pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD). Jadi, setiap desa akan memperoleh uang lebih Rp 600 juta-Rp 750 juta per tahun anggaran.

Dana negara itu dipergunakan untuk menggenjot dinamika pembangunan di perdesaan agar tidak ada lagi kesenjangan pembangunan dengan wilayah perkotaan. Tata cara penggunaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait pengelolaan uang negara. Sebagaimana nasib dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada era otonomi daerah, maka dana anggaran desa ini bisa juga dialokasikan untuk gaji aparat desa.

Dengan adanya gaji bagi para aparat pemerintah desa, sangat mungkin posisi kepala desa menjadi incaran banyak pihak. Kekuasaan kepala desa menjadi sangat besar, karena seorang kepala desa merupakan penguasa yang sesungguhnya.

Desa adalah negara dengan wilayah terkecil, yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Dengan begitu, kepala desa merupakan kepala negara yang sudah paham apa pun yang terjadi di lingkungan warga desanya.

Dengan jumlah penduduk yang rata-rata di bawah 1.500 jiwa atau sekitar 300 keluarga, mustahil seorang kepala desa tidak mengenal seluruh warganya secara pribadi. Kepala desa juga tahu apa yang dibutuhkan oleh seluruh warganya. Sebab itu, sangat logis bila nepotisme dan kronisme yang menggurita pada tingkat pemerintah kabupaten, akan ditemukan secara masif di lingkungan perdesaan.

Hal ini terjadi karena realitas medan politik yang tak sehat pasca reformasi, mewabah dan mengubah desa menjadi medan pertarungan politik yang tak sehat. Sebagai arena pertarungan politik, sudah tentu para petarungnya akan sibuk memainkan politik pencitraan yang kuat dipengaruhi politik uang. Para elite di perdesaan, seperti juga elite di tingkat kabupaten, tidak akan mempersoalkan ada atau tidak ideologi yang hendak diperjuangkan. Mereka lebih sibuk menguatkan citra diri, bergaya malaikat dengan kebaikan-kebaikan yang sangat pamrih.

Desa akan semakin tak sehat jika dikaitkan dengan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang dihantam wabah “virus korupsi” saat ini. Virus ini mudah berkembang-biak jika ada arus distribusi uang negara dalam jumlah besar, termasuk distribusi anggaran 10% dana APBN untuk setiap desa.

Jika selama ini korupsi tersentral di perkotaan, mewabah di kalangan elite-elite di lembaga-lembaga negara, maka “virus korupsi” akan mulai menulari rakyat di perdesaan. Para koruptor di perdesaan itu adalah warga desa dan aparat pemerintah desa-ketua lingkungan (kepling), ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), dan kepala desa. Sekali-sekali aparat di kecamatan akan diseret juga ke meja hijau, lalu divonis sebagai terpidana.

Warga desa, apalagi mereka yang terlalu lama hidup dalam balutan kemiskinan dan sangat miskin, nyaris tak pernah punya kesempatan belajar tentang pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan mereka dalam mengelola keuangan negara sangat minim, hanya berdasarkan mengikuti pelatihan dan rapat-rapat dalam menjaring aspirasi rakyat sebelum RAPBD.

Pengetahuan dan pengalaman yang minim terhadap penyelewengan uang negara, bukan lantaran kesengajaan untuk memperkaya diri tetapi karena ketidakpahaman terhadap peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan uang negara itu. Belum lagi faktor kehadiran pihak ketiga seperti elite-elite di tingkat kabupaten yang ingin memanfaatkan ketidakpahaman aparat pemerintahan dan rakyat di perdesaan.

Jangankan untuk melakukan advokasi hukum, dipanggil aparat penegak hukum-jaksa maupun polisi-saja sudah membuat penduduk desa ketakutan setengah mati. Sebab, sudah menjadi pendapat umum bahwa aparat penegak hukum di daerah, yang bekerja di kejaksaan dan Polri, tidak pernah berorientasi pada penegakan keadilan. Orientasi aparat adalah proses yang rumit dan bertele-tele, sehingga mereka punya cukup waktu untuk melakukan transaksi perkara dengan para tersangka.

Para tersangka ini pun tak punya hak-hak istimewa, karena tidak memiliki pengacara pribadi. Tidak bisa pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri, tak bisa minta penundaan pemeriksaan lantaran kurang sehat dan tidak bisa menghindar dari “vonis” yang dibuat media massa sebelum proses peradilan terjadi. Posisi mereka sangat lemah, pasrah menerima kuasa hukum yang diberikan oleh negara dan manut pada apa pun isi berita acara pemeriksaan yang dibuat aparat.

Kelak rakyat di perdesaan akan menolak menjadi aparat pemerintah desa, karena tidak ingin terlibat dalam kasus korupsi uang negara. Kekosongan kekuasaan pemerintahan desa akan sering terjadi. Lebih parah lagi, proses demokrasi di tingkat desa tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya karena tidak ada warga yang tampil sebagai calon kepala desa. Dengan sendirinya dinamika pembangunan daerah akan mengalami stagnasi.

(Oleh : Budi Hatees) Penulis Direktur Program SAHATA Institute, menetap di Kota Padangsidempuan
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *