INILAH ATURAN BARU REMISI

MedanBisnis – Jakarta. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyatakan pemberian remisi untuk kasus teroganisasi harus mengacu pada peraturan pemerintah yang baru. Termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi adalah kejahatan narkotik yang melibatkan Schapelle Leigh Corby.
Peraturan baru tersebut, kata dia, adalah Peraturan Pemerintah No 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. “Peraturan ini berlaku sejak 12 November,” ujar Denny, di Jakarta, Rabu (26/12).

Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan itu, remisi kepada narapidana kasus kejahatan terorganisasi, seperti korupsi, terorisme, dan narkotik akan diberikan bila yang bersangkutan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.

Narapidana harus membantu petugas membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Kesediaan bekerja sama ini dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum.

“Apa yang berkembang selama ini tidak benar. (Remisi Corby) hanya usulan dari bawah dan belum disetujui oleh Pak Menteri. Setahu saya, Corby tidak mendapat remisi karena tidak mau bekerja sama membongkar jaringannya,” ujar dia.
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *