BENCANA SINABUNG DAN BENCANA POLITIK AKAN MENGANTARKAN RAKYAT KARO DALAM JURANG KEMISKINAN

Prof Dr Ir Sukaria Sinulingga dan Dr Budi Derita Sinulingga ;
Bencana Sinabung dan Bencana Politik Akan Mengantarkan Rakyat Karo Dalam Jurang Kemiskinan

* Lahan 9000 H Tawaran Menhut Untuk Relokasi Sinabung Paling Tepat

Selasa, (11 Februari 2014)

Kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta atau harta yang ada tidak untuk mencukupi kebutuhan. Kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi yang Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Berdasarkan kajian ini, Neuman Deplomen Center (NDC) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo (MPR-Karo) menilai bahwa Bencana Erupsi Gunung Sinabung dan Bencana Politik di Kabuapten Karo, bila tidak di tangani sesegera mungkin akan dapat membawa Rakyat Karo dalam jurang kemiskinan. Hal tersebut menjadi kesimpulan rapat bersama antara Pimpinan dan Majelis Pakar NDC dan MPR Karo di Graha BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Senin, (10/2) siang.

Rapat Gabungan NDC dan MPR Karo di hadiri oleh Ketua NDC Dr Budi Derita Sinulingga, Ketua Dewan Pakar NDC Prof Dr Sukaria Sinulingga, Ketua Dewan Penyantun NDC Drs Nabari Ginting dan Dewan Pakar NDC Dr Sumbul S Depari yang juga mantan Sekda Karo. Sedangkan dari MPR Karo hadir Ketua Presidium MPR Karo Drs Jusup Pehulisa Sitepu, MM, Sekretaris Jenderal MPR Karo Roy Fachraby Ginting, SH, M.Kn dan Dewan Pengawas MPR Karo Drs Pengarapen Sinulingga, MM yang juga Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara dan Aceh

Dikatakan Prof Dr Sukaria Sinulingga dan Dr Budi Derita Sinulingga, penanganan korban erupsi Gunung Sinabung saat ini sudah mencapai 30 ribu jiwa harus di tangani secara cepat dan tepat serta terarah. Artinya, pola penangannya telah memenuhi beberapa aspek, mereka harus di bangkitkan dari segi kehidupan normal dengan penyediaan rumah hunian yang layak, lahan pekerjaan serta jaminan hidup.

“Tidaklah tepat bila pengungsi hanya di sediakan rumah type 36 tanpa ada lahan berkebun untuk menata hidup dan masa depannya dan peristiwa politik juga dapat menjadi bencana buat rakyat Karo, dimana DPRD Karo belum mengesahkan APBD tahun 2014 ini, lalu bagaimana Pemkab Karo dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan ? Semua permasalahan ini tentunya akan membawa rakyat kabupaten Karo jatuh dalam jurang kemiskinan di depan mata”, ujar Sukaria Sinulingga yang merupakan Guru Besar USU dan Budi D Sinulingga yang mantan Ketua Bappeda Sumut ini

Budi Derita Sinulingga Meminta agar Bupati karo dan DPRD Karo dapat duduk bersama untuk membicarakan persoalan rakyat Karo yang sudah sangat urgen dan menyangkut kehidupan dan masa depan rakyat Kabupaten Karo untuk segera mengesahkan APBD Karo 2014 sebagai landasan untuk bekerja menjalankan program pemerintahan dan pembangunan

Sedangkan Ketua Presidium MPR Karo Drs Jusup Pehulisa Sitepu menilai, bahwa, kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Rakyat Karo yang saat ini lebih 30 ribu di pengungsian kini tak berdaya, tak ada masa depan dan tak ada jaminan yang bisa di pegang, akan bagaimana mereka pasca erupsi sinabung ini.

“Pemerintah jangan lambat dan terkesan saling melempar tanggung jawab dalam menangani nasib pengungsi, kesampingkan aturan birokrasi, percepat pencarian lahan yang terintegrasi dan terpadu dalam pembangunan rumah hunian dan lahan untuk bertani serta jaminan hidup mereka”, ujar Jusup Pehulisa Sitepu

Sedangkan Sekjen MPR Karo Roy Fachraby Ginting dan Drs Pengarapen Sinulingga mengatakan, Kemiskinan bisa terjadi akibat alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Karo jangan pernah menganggap penanganan bencana seperti menangani proyek, bila anggaran penyediaan lahan 25 hektar tidak ada akibat ketidak-adaan anggaran, apalagi APBD Karo 2014 belum di syahkan DPRD Karo, maka tawaran Menteri Kehutanan RI yang menyediakan lahan hutan produksi seluas 9000 Hektar adalah paling tepat dan rasional serta haruslah segera di tindak lanjuti Bupati Karo dan Gubernur Sumatera Utara

” Berdayakanlah rakyat Karo, berikan mereka rumah yang layak, lahan pertanian serta jaminan hidup untuk menata masa depannya. Lahan Kehutanan 9000 ha cukup untuk relokasi pengungsi radius 5 km, agar seluruh areal Sinabung yang amat berbahaya dapat di jadikan kawasan hutan lindung dan bila erupsi di tahun tahun mendatang tidak menimbulkan dampak seperti saat ini”, ujar Roy Fachraby Ginting dan Drs Pengarapen Sinulingga dengan penuh harapan

Untuk menindaklanjuti hasil keputusabn rapat Solusi Sinabung, MPR Karo dan NDC sepakat untuk mengutus Prof Dr Sukaria Sinulingga, DR Budi Derita Sinulingga, Drs Nabari Ginting, Dr Sumbul Sembiring Depari dan Drs Jusup Pehulisa Sitepu untuk bertemu Bupatim Karo DR Kena Ukur Karo Jambi Surbakti untuk menyampaikan rumusan dan masukan penanganan bencana erupsi Sinabung. (Rell)
fb. bus sinabungjaya

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *