POLONIAKU, POLONIAMU, POLONIANYA SIAPA?

Ketika berjalan menyusuri Bandara Polonia Medan yang kini berganti nama menjadi Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, langsung teringat pada aktivitas ketika bandara ini masih menjadi tempat landasan pesawat komersil.
Aktivitas Bandara Polonia ketika masih menjadi bandara komersil. Ada petugas di pintu masuk yang memberi karcis kepada semua kendaraan yang masuk ke area parkir umum bandara. Masuknya gratis memang, tapi begitu melewati pos pintu keluar, ada petugas yang mengutip Rp 1.000 kepada pengendara sepeda motor, dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat ke atas.

Masih terkenang bagaimana orang-orang barat dan mereka yang berperawakan Asia, lalu-lalang di halaman gedung paling depan. Di sana ada plang bertuliskan Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Luar Negeri.

Sedangkan terminal keberangkatan dan kedatangan dalam negeri, agak jauh ke belakang. Harus melewati area parkir kendaraan lebih dahulu. Mereka yang tak membawa kendaraan, pasti lumayan letih berjalan dari gerbang masuk sampai ke terminal ini. Apalagi kalau sambil menjinjing koper dan beberapa kardus ukuran air mineral, sebelum sampai ke gedung yang dituju, harus beberapa kali berhenti untuk menarik nafas sejenak.

Namun sekarang semua aktivitas tersebut sudah beralih ke Kualanamu International Airport (KNIA), di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Deliserdang. Sekitar 40 km di luar Medan. 25 Juli 2013, Bandara Polonia pensiun sebagai landasan komersil. Papan namanya berganti jadi “Komando Operasi TNI AU I Pangkalan TNI AU Soewondo”.

Tidak terasa memang, hingga kini 90 tahun sudah Polonia beroperasi sebagai tempat terbang dan mendaratnya pesawat, sejak pesawat Fokker asal Belanda mendarat pertama kali di lapangan pacuan kuda di sekitar Medan pada 1924. Tapi kalau pertama kalinya cikal-bakal Bandara Polonia didarati pesawat, yakni pada 1928, saat datang pesawat KNILM dari Belanda.

Meski sekarang menjadi pangkalan militer TNI AU, namun jika dilihat kondisi bangunannya tidak banyak yang berubah kala masih disebut Bandara Polonia. Hanya saja suasananya tidak lagi seramai tahun sebelumnya.

Saat MedanBisnis melewati pintu masuk Lanud Soewondo yang tanpa ada penjaganya, beberapa hari lalu, suasana lengang kental terasa. Namun tampaknya ada satu pemandangan yang memberi kesan hidup.

Ya, di area yang dulunya tempat parkir, kini banyak didirikan tempat jualan kuliner. Nama lokasi “foodcourt” bertenda plastik itu disebut Warung Kopi Parkiran Polonia (Warkop Parpol).

Ada sekitar 20-an warung menyediakan berbagai jenis makanan. Saat MedanBisnis menyambangi lokasi itu jelang sore hari, beberapa pedagangnya terlihat sedang bersiap-siap membuka warungnya.

Salah seorang pedagang nasi kari yang tak mau disebutkan namana, mengatakan, ia dan beberapa rekannya sudah 2,5 bulan berdagang di lokasi ini. Mereka yang ingin berdagang di sini harus membayar sekitar Rp 3.750.000, kepada pihak pengelola untuk mendapat stand berjualan. Kemudian tiap bulannya pedagang diwajibkan membayar iuran sewa tempat sebesar Rp 500.000, serta Rp 200.000 ribu untuk keperluan air, listrik dan kebersihan.

Dia bilang, Warkop Parpol biasanya ramai pengunjung pada akhir pekan, seperti hari Sabtu dan Minggu. Seperti baru-baru ini, sebutnya, pernah digelar event musik dan balapan kendaraan di Polonia. Kegiatan seperti itu sangat membantu usahanya, warung nasinya jadi ramai disinggahi pembeli.

Diributkan dan Diperebutkan
Terlepas dari tempat kuliner tersebut, meski eks Bandara Polonia kini dijadikan salah satu Markas TNI AU, namun karena letaknya berada di kawasan strategis Kota Medan, membuat eks bandara komersil yang luasnya sekitar 200 hektare itu kini diributkan dan diperebutkan banyak pihak.

Pemerintah Kota Medan misalnya, menegaskan bahwa lahan bekas Bandara Polonia akan dijadikan menjadi Central Business District (CBD). Pembangunan komplek bisnis di lahan tersebut sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031.

Dalam Perda tersebut, pada pasal 33 ayat 2 poin J disebutkan bahwa CBD Polonia mencakup kawasan bekas Bandara Polonia dan kawasan sekitarnya. Sebelumnya, dalam poin I pasal itu disebutkan bahwa Kawasan Garden City Polonia mencakup kawasan Jalan Sudirman, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro.

Dalam Perda itu juga disebutkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung CBD Polonia. Pada pasal 18 ayat 1 poin D dikatakan bahwa akan dibangun Terminal Tipe B di CBD Polonia. Di pasal 17 ayat 2 poin P dituliskan bahwa direncanakan dibangun ruas jalan layang/tol dari Komplek CBD Polonia ke Jalan Tol Belmera. Lainnya di pasal 43 ayat 3 disebutkan bahwa perkantoran pemerintahan ditetapkan di CBD Polonia dan sekitarnya.

Lain lagi menurut Pemprovsu. Melalui sidang Paripurna DPRD Sumut tahun lalu, menetapkan 25 hektare dari 144 hektare kawasan eks Bandara Polonia menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumut mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan 9 September 2013. Usulan itu tercantum pada Pasal 29 ayat (22) huruf (f) Perda RTRW yang masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Baik Perda Nomor 13 Tahun 2011, maupun Perda Provsu tentang RTRW tersebut, seolah jadi tak berarti apa-apa apabila dihadapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKW) Mebidangro. Peruntukan lahan di Mebidangro harus sesuai pasal 145 Perpres No 62. Kemudian pada pasal 146 disebutkan tidak diperbolehkan merubah peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Perpres.

Sejumlah pihak lantas menilai, ada beberapa pasal di RTRKW Mebidangro yang merugikan dan bertentangan dengan RTRW kabupaten/kota, antara lain untuk RTRW Kota Medan yakni pembangunan central businis distric (CBD) di Polonia. Sebab, sesuai RTRKW Mebidangro, Bandara Polonia Medan masih tetap dipergunakan.

RTRKW Mebidangro juga membatasi pembangunan gedung tinggi di Kota Medan, tidak diperbolehkan mengubah fungsi lahan sekitar kawasan Bandara Polonia Medan. Artinya peruntukan lahan di Mebidangro harus sesuai pasal 145 Perpres No 62. Kemudian pada pasal 146 disebutkan tidak diperbolehkan merubah peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Perpres.

Perpres bukan harga mati. Ini kata sejumlah pihak yang kurang setuju. Menurut mereka, mengingat ada beberapa pasal di Perpres itu yang merugikan daerah di Mebidangro, tentu bisa dilakukan judicial review oleh individu yang dirugikan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum dan clas action.(wina vahluvi)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *