POLEMIK PANJANG LAHAN EKS BANDARA POLONIA

Ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan tahun 2011-2031 yang akan menjadikan eks Bandara Polonia sebagai pusat bisnis dan ruang terbuka hijau, dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62/2011 yang akan menjadikan eks Bandara Polonia sebagai pangkalan angkatan udara (pangkalan militer) sepertinya akan menjadi polemik yang berkepanjangan.
Mau dijadikan apa pun eks bandara, pihak-pihak terkait harus mempertimbangkan dan memperhatikan banyak hal. Diantaranya adalah tentang keberadaan bandara itu sendiri. Demikian kata Ketua Real Estate Sumut (REI) Sumut, Tommy Wisten, kepada MedanBisnis, di Medan, Sabtu (8/2).

“Kita harus melihat, apakah bandara masih dibutuhkan untuk pesawat militer? Lalu dengan padatnya hunian di sekitar, apakah cocok atau tidak. Ini harus digodok secara matang antara pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Kalaupun eks bandara Polonia itu nantinya dijadikan Central Business District (CBD), atau ruang terbuka hijau (RTH), menurutnya, harus ada kepastian hukum. Juga harus dilihat lagi serta membenahi masalah-masalah yang ada seperti transportasi umum, infrastruktur,dan lainnya.

Dia juga berpendapat, dengan dipindahkannya bandara ke Kualanamu, sebenarnya menjadi peluang dan potensi yang besar untuk memajukan Kota Medan. Sebab perkembangan ekonomi tidak hanya berpusat di inti kota, namun semestinya juga merata ke seluruh daerah.

Hanya saya, sepengetahuan Tommy, yang menjadi persoalan adalah banyak pemikiran yang berbeda tentang pusat bisnis atau CBD. Padahal sebenarnya, Kota Medan ini telah ada yang namanya CBD seperti di kawasan Helvetia, pusat pasar, MTC, dan lainnya, jika konotasikan berdasarkan definisi pusat pasar.

Hanya saja, sambungnya, banyak yang memiliki pola pikir bahwa pusat bisnis itu adalah sebuah kawasan dengan konsep bangunan vertikal. Di sisi lain, jika memang dijadikan pangkalan militer, peraturan tentang tinggi bangunan harus digodok lagi. Bila perlu dilakukan perombakan agar diperbolehkan membangun lebih tinggi dari 45 meter.

“Kan pesawat militer tidak sebanyak dan tidak sebesar pesawat penumpang. Tapi intinya, mau di apapun eks bandara tersebut tidak masalah,” ungkapnya.

Lantas menurutnya pribadi, dari kacamata seorang pengembang dan arsitek, maka eks Bandara Polonia paling cocok dijadikan pusat bisnis, mengingat akan berdampak positif pada banyak orang. Tapi kalau dijadikan pangkalan militerTNI AU seperti sekarang ini, sarannya, ada tempat yang lebih cocok untuk itu, salah satunya di kawasan Serdang Bedagai.

Pendapat lainnya dari pihak yang mengetahui permasalahan peruntukkan eks Bandara Polonia, bisa disimak di Spektrum, halaman 3.(sri mahyuni).
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *