BANTUAN BIBIT BAGI PENGUNGSI SINABUNG BAKAL DIKAWAL KETAT

Jakarta – Program penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus dikawal ketat. Hal ini agar benar-benar dinikmati warga setempat dan tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII DPR, Soemientarsi Muntoro, menegaskan hal itu untuk mengkritisi beberapa langkah penanganan yang mulai dilakukan BNPB.

“DPR mengawal penanganan erupsi Sinabung dan bencana lainnya di Indonesia. Penanganan yang sudah lamban, jangan ditambah lagi dengan realisasi yang meleset,” kata Soemientarsi Muntoro, di Jakarta, Sabtu (8/2).

Sejauh ini, BNPB berencana melakukan relokasi warga tiga desa yang berada di radius tiga kilometer dari puncak Sinabung. Total penduduknya mencapai 1.255 jiwa yang terdiri dari 389 KK.

Selain itu, juga akan memberikan 1500 ekor ayam, 800 ekor sapi, serta peralatan pertanian seperti hand tractor, cultivator, dan pompa air. Sedangkan bibit-bibit tanaman antara lain tomat, cabe, kubis, kentang, wortel, sawi, jeruk, dan kopi.

“BNPB sudah berjanji akan merealisasikannya secara bertahap. Distribusi bibit tanaman pada Februari, jagung Maret, sementara kopi dan jeruk April. Mengingat sekarang sudah Februari berarti BNPB harus melakukannya sesegera mungkin tepat waktu dan tepat sasaran,” lanjut Mien Muntoro, sapaan akrabnya.

Dia juga mengingatkan, pengadaan dan distribusi bantuan mesti dilakukan secara transparan dan jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Pelaksanaan oleh BNPB, Pemkab dan Pemprov dan kementerian terkait harus bersih. DPRD dan DPR RI pasti mengawasi dengan ketat,” tegas dia.

Lebih jauh, belajar dari bencana yang terjadi sepanjang Januari berupa erupsi, banjir dan longsor, menurut Mien Muntoro, pemerintah juga harus melakukan tindakan antisipasi. Tujuannya, supaya penangangan bencana tidak lagi cenderung represif.

“Secara khusus, Presiden SBY harus memasukkan antisipasi dan penanganan bencana sebagai prioritas dalam sisa akhir masa pemerintahannya. Lambannya penanganan Sinabung karena fokus SBY condong ke politik, ini yang harus diperhatikan,” ujarMien Muntoro.

Desakan adanya langkah antisipasi preventif didorong pula oleh peningkatan status 19 gunung api aktif dari normal menjadi waspada. Belasan gunung itu di luar tiga gunung yang berstatus siaga yaitu Karangetang, Rokatenda dan Lokon, serta Sinabung sendiri yang berstatus awas.

Menurut dia, status aktivitas vulkanik dan prakiraan cuaca ekstrem seperti potensi gelombang tinggi serta angin kencang, harus dipahami sebagai peringatan dini yang harus ditanggapi.

“Pemerintah harus lebih responsif, peka dan memiliki kesatuan gerak dalam menghadapi gelombang bencana. Presiden SBY harus membuktikan pemerintahannya memiliki skema penanggulangan situasi darurat,” tandas anggota Fraksi Hanura ini.
sumber : beritasatu

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *