WARGA KAMPUNG BARU PROTES PENGEMBANG

Terkait Proyek di Lahan Eks Kebun Binatang

Medan-andalas Sejumlah warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun memprotes rencana pembangunan komplek perumahan dan pusat bisnis di eks lahan Kebun Binatang Medan di Jalan Brigjen Katamso.

Dakhyar, salah seorang perwakilan warga mengatakan, warga memprotes pembangunan itu karena proses pembangunannya menggunakan pondasi paku bumi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kebisingan dan berdampak negatif pada lingkungan.

“Kita menyampaikan protes ini karena warga sudah sangat khawatir dengan aktivitas pembangunan proyek tersebut,” kata Dakhyar kepada wartawan usai menyampaikan pengaduan ke DPRD Kota Medan, Senin (3/2).

Kepada Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy yang menerima perwakilan warga, Dakhyar mengungkapkan proses pembangunan di lahan eks Kebun Binatang Medan yang dilakukan PT Gemilang Kreasi Utama (GKU) tidak disosialisasikan kepada warga secara menyeluruh.

“Ini juga yang membuat kami bingung, proses pembangunan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada warga sekitar,” ujarnya.

Dia juga mengaku, pihaknya pernah mendengar bawah pengembang telah mengumpulkan sejumlah kepala lingkungan (Kepling) di Kelurahan Kampung Baru, namun masyarakat sama sekali tidak dilibatkan.

“Informasinya begitu, pengembang mengumpulkan Kepling, namun masyarakat tidak diberitahu apa hasil pertemuan tersebut,” jelasnya seraya mengatakan atas dasar itulah warga memprotes dan menyampaikan keberatan atas pembangunan itu.

M Yani, warga lainnya mengatakan sejumlah dampak negatif telah dirasakan warga seperti kebisingan dari mesin-mesin yang mengerjakan proyek di lahan tersebut.

“Belakangan ini kami sudah merasa terganggu dengan timbulnya suara bising. Kami juga khawatir akan terjadi keretakan pada rumah kami akibat getaran paku bumi,” kata Yani.

Karena itu, Dakhyar dan Yani meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan meninjau kembali seluruh izin yang dimiliki pengembang khususunya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada proyek tersebut.

“Kita minta Pemko Medan baik itu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas TRTB tidak menerbitkan izin karena warga terdekat dari lokasi proyek tersebut tidak dilibatkan atau diminta tanggapan,” kata Yeni yang diamini Dakhyar.

Menanggapi hal itu, Ikrimah Hamidy berjanji akan segera menindaklanjuti pengaduan warga tersebut.

“Warga kita sarankan untuk membuat pengaduan secara resmi ke DPRD Kota Medan sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti oleh komisi terkait,” kata Ikrimah.(BEN)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *