DUA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DIBEKUKAN

Jakarta | Jurnal Asia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada dua perusahaan pembiayaan karena dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi ketentuan dalam permodalan.
Kedua perusahaan tersebut yaitu PT Siantar Top Multifinance dan PT Cahyagold Prestya Finance.
“Ada dua yang sudah diajukan untuk PKU. Yang di PKU itu mereka sudah tidak sanggup (permodalan),” kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Bidang IKNB II, Dumoly Pardede, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (28/1).
Dia menegaskan, jika kedua perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan minimum modal sebagai perusahaan pembiayaan, maka OJK berhak mencabut izin usaha keduanya.
“Yang di PKU itu mereka sudah tidak sanggup, kalau sudah dikasih waktu mereka sudah enggak sanggup ya dicabut izinnya,” ujar Dumoly.
Dia menyebutkan, modal rata-rata untuk perusahaan berbeda-beda tergantung jenis pembiayaannya. Namun, biasanya ada di kisaran Rp500 miliar hingga di atas Rp1 triliun. Bahkan, untuk perusahaan pembiayaan yang skala kecil, modalnya hanya di kisaran Rp100 miliar.
Perusahaan pembiayaan harus memenuhi ketentuan modal minimal tersebut jika tidak mau dikenakan sanksi.
“Sanksinya ada diaturannya itu periode SP1, SP2, SP3, PKU sampai cabut izin. Kalau tidak salah terakhir itu tiga bulan,” ungkap dia. Selain persoalan modal, Dumoly mengungkapkan, soal persaingan juga menjadi masalah di perusahaan pembiayaan.
Pada sektor kendaraan bermotor pemainnya mayoritas sehingga permodalannya kencang dan mendorong penjualan. Sektor ini cukup mampu bersaing.
“Karena memang bisnis financing ini fokusnya pada sewa guna usaha dan kendaraan bermotor serta sedikit properti,” cetusnya. (Dtf)

Beri Komisi Tinggi Kena Sanksi

Tak hanya soal modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerapkan aturan terkait pembatasan pemberian komisi atau diskon kepada para agen atau penjual asuransi.
Pasalnya, selama ini masih banyak perusahaan asuransi yang memberikan komisi tinggi kepada agen penjual atau broker agar mau bergabung memasarkan produk-produknya. Akibatnya, biaya premi tergerus yang menyebabkan terhambatnya pembayaran klaim asuransi.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani, mengatakan pihaknya bakal memberi sanksi kepada perusahaan asuransi yang memberikan komisi melebihi batas ketentuan.
“Perusahaan asuransi bisa dikenakan sanksi yang minta komisi di atas 25%, ini agar masing-masing mendukung jangan sampai industri ini dijadikan alat,”kata Firdaus saat acara pertemuan anggota dan apresiasi pertemuan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (28/1).
Dia menyebutkan, saat ini pemberian komisi untuk masing-masing asuransi berbeda-beda. Untuk properti komisi yang diberikan 15%, sementara untuk kendaraan bermotor mencapai 25%.
“Itu sebagai contoh, jadi tolong anggota APPI jangan memberikan komisi lebih dari 25%, itu maksimum. Sekarang itu ada komisi di industri asuransi, itu ada yang besar sampai 40-50%, sementara premi murah, itu nanti kalau minta klaim dananya ngak cukup,” ujar Dia.
Selain itu, Firdaus menyebutkan, perusahaan asuransi dilarang memberikan ‘iming-iming’ bonus untuk menarik nasabah. Pemberian bonus ini dinilainya akan membuat persaingan industri asuransi menjadi tidak sehat. “Ini situasi nggak sehat, kita harus mendisiplinkan, kompetisi boleh tapi dalam pelayanan bukan iming-iming hadiah,”tandasnya. (Dtf)
sumber : jurnalasia.com

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *