DISHUT ASAHAN BIARKAN HUTAN TORMATUTUNG GUNDUL

Asahan-andalas Instansi yang membidangi kehutanan di Kabupaten Asahan kinerjanya tidak pernah jelas. Bahkan cenderung jadi penonton dan atau melakukan pembiaran, terkait dengan maraknya aksi penggundulan  hutan lindung di Asahan.

Saat ini para perambah hutan seperti di Hutan Lindung Tormatutung. Setiap hari luas hutan tersebut makin berkurang. “Para perambah secara terang-terangan menumbangi kayu dan membakar lahan hutan tersebut untuk dijadikan perkebunan,”ungkap Sudirman Marpaung, warga Kecamatan Bandar Pulau Asahan kepada andalas, Jumat (7/6).

Menurut Sudirman, yang merupakan bagian dari Pemerhati Hutan dan Lingkungan (PAHALA CENTER) Kabupaten Asahan, sejak zaman Belanda dan Kesultanan Asahan telah ditetapkan, areal hutan lindung Tormatutung Asahan memiliki luas 53.734,37 hektar.

Kawasan tersebut terhampar di punggung pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge hingga Bandar Pulau dan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.

Setiap tahun luas areal tersebut mengalami kepunahan akibat perambahan liar dan berubah fungsi menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet. Pada 2003 Tim Topografi Kodam (TOPDAM) I/BB melakukan pendataan dan pemetaan dengan menetapkan jumlah areal hutan lindung Tormatutung Asahan dengan luas 33.117,59 hektare.

Dengan demikian kerusakan hutan lindung Tormatutung Asahan seluas 19.616,78 hektare berubah fungsi menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit dan praktik illegal logging. Hingga kini perambahan kawasan hutan lindung Tormatutung Asahan terus berlanjut secara berkesinambungan, bahkan diperjualbelikan di bawah tangan kepada penguasa.

Seperti di Desa Huta Rau, Desa Gunung Berkat dan Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan-Sumut.

Marpaung menyebutkan, di tiga desa tersebut pernah menjadi sasaran reboisasi dengan proyek Gerakan Nasional-Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) pada 2005-2006 dengan sejumlah kelompok tani, yang melaksanakan proyek dengan berbiaya 31 miliar dan mendapat pendamping dari LSM setempat dalam pelaksanaan GN-RHL.

Namun, ironisnya tak satupun kegiatan GN-RHL di lokasi tersebut yang kelihatan, semuanya ludes dibabat para perambah liar dan tentu menambah daftar pengurangan (deforestasi) luas areal kawasan hutan lindung Tormatutung Asahan.

Marpaung menyatakan, berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan berlaku sebagai mana diamanahkan dalam UU. Di antaranya UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 12 tahun 1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

PP RI No 60 tahun 2009 tentang perubahan atas PP RI No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP RI No 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. PP RI No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, UU No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konservasi PBB mengenai Keanekaragaman, Hayati. Permenhut No P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.
U

ntuk itu, sebagai warga yang bermukim di bantaran hutan lindung Tormatutung minta kepada Menhut-RI, agar kiranya crosscheck ke lapangan, bila perlu minta Bupati Asahan untuk mencopot Kepala Dinas Kehutanan Asahan dari jabatannya.(FAS)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>