KASUS BANSOS MEREMBES KE DPRD SUMUT

Medan-andalas Kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saat ini memasuki persidangan di PN Medan mulai merembes ke beberapa oknum anggota DPRD Sumut.

Hamdani Harahap, selaku kuasa hukum terdakwa mantan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Bangun Oloan Harahap, mengatakan beberapa bukti keterlibatan oknum anggota DPRD Sumut dalam perkara bansos telah disampaikan ke KPK.

Melalui surat bernomor 5681/CK-P/IV/2013, dengan hal laporan indikasi korupsi dana Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah  APBD SU  TA. 2009 sampai dengan  2012,  Hamdani meminta ketua KPK berkenan mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari Kejati Sumut atas perkara Bansos.

“Ketika  kami mendampingi Bangun Oloan Harahap, dipersidangan PN Medan, diperoleh fakta dan beralasan hukum, selain klien kami masih ada orang lain yang lebih relevan dan lebih beralasan hukum untuk dijadikan terdakwa dari pada klien kami. Namun kejaksaan belum menghadapkannya kepersidangan sekalipun telah relatif lama diselidiki Kejaksaan dan telah berulang kali didesak masyarakat,” urai Hamdani melalui selulernya kepada wartawan, Selasa (23/4).

Dalam surat yang ia sampaikan langsung ke KPK, Hamdani menyebutkan fakta bahwa setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi,  barang bukti dalam berkas perkara, ditemukan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi Imom Saleh Ritonga dan Aidil Agus (keduanya tersangka Bansos), bahwa Imom Saleh Ritongan mengetahui DPRD Sumut sedang menyusun anggaran.

“Kemudian ia (Imom Saleh)  menghubungi temannya yang seorang oknum anggota dewan dan meminta bantuan pengurusan dana bantuan. Selanjutnya disepakati dengan beberapa oknum anggota DPRD Sumut mendapat fee dengan persentasi variatif berupa 43 persen sampai 60 persen, dari setiap proposal yang dicairkan dari APBD Sumut TA 2011,” urainya.

Hamdani menjelaskan jika penyidikan dilakukan secara profesioanal (tanpa terpengaruh), maka akan terungkap fakta keterkaitan dengan oknum anggota DPRD Sumut dalam perkara Bansos.

Dirinya pun menjelaskan, jika fair, Kejaksaan akan melihat fakta indikasi kolusi antara oknum pimpinan/anggota  DPRD Sumut dengan oknum lain di pemprov sumut.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama, menyatakan dalam perkara Bansos pihaknya belum ada melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah  anggota DPRD Sumut dan Sekda Pemprov Sumut. “Belum ada kita periksa. Tetapi kita lihat nanti fakta persidangan dari JPU,” urainya.

Sementara itu, dua orang pengacara yang menangani terdakwa Bansos, saat ditemui di gedung PN Medan, juga membenarkan bahwa sebenarnya dalam perkara bansos banyak oknum anggota DPRD Sumut yang terlibat.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Yuspar di ruang kerjannya menjelaskan sebenarnya kalau memang ada data dan fakta-fakta hukum yang menyebutkan bahwa adanya keterlibatan oknum anggota DPRD Sumut menerima fee untuk meloloskan dana bansos, bisa langsung menyampaikan ke pihaknya dan tidak mesti hadir ke KPK.

“Kalau memang ada datanya sampaikan ke kami. Apa yang dikatakan fee itu nanti kita cari. Kita lihat dulu ke belakang apakah ada unsur pimpinan dari DPRD bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam menetapkan APBD. Apakah memang ada indikasi yang menyimpang dari ketentuan dan maksud tertentu dalam hal ini,  tidak bisa dijawab dengan surat itu (laporan yang disampaikan Hamdani ke KPK),” urainya.

Ia menjelaskan, adanya pernyataan-pernyataan bahwa beberapa oknum anggota DPRD Sumut menerima fee dari dua tersangka Bansos yaitu Imom Saleh dan Riadil Agus Ritonga, harus ada bukti dan tidak hanya ucapan saja.

“Fee yang diperoleh oknum anggota DPRD itu harus ada buktinya. Harus ada tanda terimanya bahwa fee itu untuk meloloskan dana bansos ke APBD. Saya tidak ada menutup-nutupi perkara ini,” tegasnya.

Dalam penanganan perkara Bansos, Yuspar yang hari itu didampingi Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Sumut Kurniawan, mengaku pernah mendapatkan surat dari KPK yang pokoknya menanyakan progres penanganan perkara bansos.

“KPK memang pernah menyurati kami menanyakan progres perkara bansos ini,” ujar Kurniawan.(FEL)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>