BENDERA BULAN BINTANG YANG KONTROVERSI

Oleh: Barlian Erliadi. Bukan warisan sejarah kesultanan Aceh pra kemerdekaan RI tahun 1945 dan bukan juga simbol kedaulatan di tanah Serambi Mekkah. Namun bentuknya yang berlatar belakang merah dengan garis hitam putih dan bulan bintang di atasnya, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah konflik Aceh tahun 1976-2005. Itulah bendera bulan bintang yang dilarang keras dikibarkan di Aceh pada masa konflik. Aparat keamanan pada waktu itu terus memburu bendera yang dinyatakan sebagai simbol separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hingga tercapainya kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki tahun 2005, dengan melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman damai. Dengan demikian, maka selesailah pertentangan yang merenggut banyak nyawa kedua belah pihak yang bertikai itu.

Amanat MoU Helsinki tersebut melahirkan sebuah aturan yang mengatur kehidupan berdemokrasi di Aceh, yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang sering disebut dengan UU-PA. Ratusan ribu masyarakat Aceh menyambut gembira kedamaian itu dan menaruh harapan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk memberikan hak dan keadilan bagi masyarakat Aceh. Kelahiran UU-PA merupakan titik awal kehidupan berdemokrasi di Aceh. Berbagai ketentuan di dalamnya pun telah diimplementasikan dalam bentuk qanun (perda) untuk melaksanakan tatanan kehidupan berdemokrasi, seperti pembentukan partai lokal, penerapan Syariat islam, implementasi calon perseoranganan dalam pemilihan kepala daerah dan sejumlah qanun (perda) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dari sekian banyak qanun yang dibahas, tibalah pada implementasi pembentukan bendera dan lambang Aceh. Pada 22 Maret 2013, merupakan awal pembentukan qanun tentang bendera dan lambang Aceh oleh DPRA yang dituangkan dalam Qanun Nomor.3/2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Tanggal 25 Maret, qanun tersebut pun diundangkan dalam lembaran Aceh (lembaran daerah) oleh Gibernur Zaini Abdullah.

Setelah disahkan dan diundangkan dalam lembaran Aceh, sejak itu pula bendera bulan bintang yang dilarang keras pada waktu konflik melanda, dikibarkan di berbagai penjuru Aceh. Belum cukup sepekan umur bendera bulan bintang tersebut, langsung mendapat respon dari Pemerintah Pusat. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk mencari jalan keluar persoalan bendera yang menyerupai lambang separatis tersebut.

Alasannya presiden, amanat UU-PA untuk menerapkan qanun bendera dan lambang Aceh harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77/2007 tentang lambang daerah. Dalam pasal 6 ayat (4) PP tersebut, ditegaskan, desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tindaklanjuti

Tepatnya, Kamis (4/4) Mendagri Gamawan Fauzi mengunjungi Aceh, untuk menindaklanjuti perintah persiden SBY. Kedatangannya, jsutru disambut ribuan orang dari berbagai daerah, berkumpul dan berkonvoi di Banda Aceh sembari mengibarkan bendera bulan bintang. Ratusan aparat gabungan TNI dan Polri dengan sejumlah unit panser terus berjaga-jaga mengamankan situasi agar tidak terjadi aksi-aksi anarkis. Ribuan bendera bulan bintang dikibarkan diberbagai tempat, mulai dari atas jembatan, rumah penduduk sampai ke atas kendaraan roda dua, sebagai tanda dukungan atas Qanun No.3/2013. Bagi masyarakat yang kontra terhadap qanun bendera dan lambang Aceh itu, juga melakukan kritikan kepada DPRA. Massa yang menamakan diri Gayo Merdeka, melakukan berbagai aksi terkait pengesahan qanun No.3/2013. Gayo Merdeka merupakan salah satu kelompok yang menentang bentuk bendera Aceh yang persis menyerupai bendera perjuangan GAM pada masa konflik.

Pengamat menilai, bentuk bendera Aceh belum bisa diterima sepenuhnya oleh berbagai elemen masyarakat Aceh. Pasalnya, penyusunan qanun itu dianggap tidak melibatkan semua lintas suku di Aceh. “Pengesahan qanun yang dilakukan DPRA merupakan sebuah kecerobohan karena tidak sepenuhnya menjaring masukan dari lintas suku. Ini dibuktikan adanya kelompok-kelompok tertentu yang menolak qanun ini,” ungkap Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, Sabtu (23/3) menanggapi pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Menurut Aryos Nivada, aksi demo penolakan terhadap qanun yang dilakukan massa Gayo Merdeka, misalnya, menandakan bahwa qanun ini belum bisa diterima semua suku yang ada di Aceh. Bahkan, qanun ini akan memicu terjadinya perpecahan. Bendera bulan bintang yang kontroversi itu, kini terus dibahas. “Kita akan bahas di Jakarta, saya berharap dua minggu bisa selesai evaluasinya,” kata Mendagri, Gamawan Fauzi di Banda Aceh, Kamis (4/4).

Lahirkan Perubahan

Berakhirnya masa konflik Aceh sekitar tujuh tahun silam, melahirkan perubahan cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama perkembangan perekonomian yang begitu pesat. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya rasa takut bagi warga untuk melakukan aktivitas mencari nafkah, sehingga warga dengan bebas melakukan aktivitas tanpa harus di razia aparat keamanan seperti pada masa konflik. “Kalau tidak ribut-ribut (pertentangan/konflik), maka perekonomian pun akan berkembang. Dapat kita lihat, pasar dan pedagang masih membuka usahanya sampai tengah malam,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, TM Syahrizal di Banda Aceh, Rabu (3/4).

Demikian juga ungkapan pedagang di Banda Aceh yang mengharapkan perdamaian di Aceh akan abadi selamanya, sehingga kemajuan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat akan dapat diraih. “Kalau sekarang kondisi sudah aman, mudah-mudahan tidak terulang lagi seperti dulu. Sekarang saya berani berjualan sampai pukul 03.00 WIB setiap hari. Tapi kalau semasa konflik, saya tidak aman berjualan hingga larut malam. Mudah-mudahan tidak ada lagi konflik lah,” ujar seorang pedagang aneka minuman, Bang Cun (42) ketika ditemui Analisa sekitar pukul 01.30 WIB di warungnya kawasan Pasar Peunayong, Kamis (4/4) dinihari.

Persoalan bendera bulan bintang yang terjadi beberapa pecan terakhir ini, cukup menarik perhatian publik. Penggunaannya yang masih dalam tahap evaluasi oleh unsur Pemprov Aceh bersama Kemendagri. Mudah-mudahan saja tak sampai menjadi pemicu terulangnya konflik baru yang justru merugikan masyarakat. Masyarakat di sejumlah daerah yang masih terpencil di Aceh, justru membutuhkan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi pemerintah, hingga pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat Aceh pun akan hidup bermartabat di tengah perdamaian. Semoga…
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita, Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *