KASUS KETERLANJURAN GAJI DI PEMKO BINJAI

LBH Medan: Ahmad Fuad Nasution Dizolimi

BINJAI (Berita): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengaku sangat prihatin dan menyebutkan Ahmad Fuad Nasution, pensiunan Pemko Binjai yang diwajibkan membayar Rp208 juta saat mengurus pensiun dengan dalih ‘keterlanjuran gaji’, dizolimi.
“Terus terang, kita melihat ini pelanggaran hak asasi manusia yang sangat nyata. Bayangkan, Pemko Binjai mempekerjakan PNS melalui SK yang ditandatangani pejabat berwenang, kemudian setelah pekarjaan itu dikerjakan sesuai tupoksi, malah
gaji tidak dibayar,” ujar Kadiv Advokasi, HAM dan Anti Korupsi LBH Medan, Irwandi Lubis saat menerima sejumlah berkas Ahmad Fuad Lubis di Kantor LBH Medan, Jumat (15/2).
Menurut dia, alasan Pemko Binjai meminta Fuad membayar Rp208 juta dengan dalih ‘keterlanjuran gaji’ adalah hal yang tidak dapat diterima akal sehat. “Pak Fuad bekerja sesuai SK, dan bekerja dengan iktikad baik sesuai tugas dan fungsi,” ujarnya.
Ketika ditanya tentang aturan batas maksimal pengangkatan pejabat fungsional 50 tahun karena kabarnya Ahmad Fuad Nasution
dimutasi menjadi penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Binjai dari pejabat struktural eselon III di Dinas Koperasi saat usianya 54 tahun, Irwandi Lubis mengungkapkan, kalau pun itu betul tidak serta-merta bisa menimpakan kesalahan ke Fuad.
“Kalaulah SK yang ditandatangani WaliKota Binjai (waktu itu) HM Ali Umri keliru dalam pengangkatan Pak Fuad menjadi pejabat fungsional, seharusnya ada pembatatalan atau penarikan SK berdasarkan beshikking (keputusan pejabat tata usaha negara),” ujarnya.
Anehnya, lanjut dia, ini justru berlangsung hampir empat tahun, dan baru menjadi masalah saat Fuad mengurus pensiun karena harus mengganti ‘keterlanjuran gaji’ yang konon jumlahnya Rp208 juta.
Irwandi Lubis geleng-geleng kepala saat mendengar Fuad sudah enam bulan tak menerima gaji, empat bulan saat masih aktif bertugas dan dua bulan ketika sudah tidak aktif lagi. Fuad yang mengaku sakit-sakitan karena memikirkan masalah ini, terkadang harus utang sana utang sini untuk biaya hidup.

Padahal, Fuad sudah niatkan, uang Taspen akan dia gunakan untuk setoran awal biaya menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Tapi niat itu hanya sebatas angan-angan. Irwandi Lubis menegaskan, LBH akan menyusun langkah-langkah konkrit untuk menuntut hak Ahmad Fuad Nasution. “Negara ini negara hukum, tak bisa sewenang-wenang,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai, Amir Hamzah ketika ditanya solusi dari masalah ini beberapa waktu lalu, mengatakan Fuad bisa mencicil ‘keterlanjuran gaji’ itu Rp200.000 atau Rp150.000 setiap bulan.(ihn/rzl)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *