DIWAJIBKAN BAYAR RP 208 JUTA, PENSIUNAN PEMKO BINJAI NGADU KE LBH

MEDANMEDAN ( Berita ) : Pensiunan pegawai negerisipil (PNS) Pemerintah Kota Binjai yang hingga kini tidak memperoleh uang pensiun, malah diwajibkan membayar Rp 208 juta, Ahmad Fuad Nasution, berencana mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

“Saya akan memberi kuasa ke LBH Medan. Saya berharap keadilan bisa ditegakkan,” tutur Ahmad Fuad Nasution kepada Waspada di Medan, Kamis (14/2). Dia mengaku sudah beberapa kali coba melakukan mediasi dengan pejabat Pemko Binjai, tapi hasilnya tetap nihil.

Nasib tragis dialami mantan pejabat eselon III di Pemko Binjai ini mencuat ke permukaan, setelah dia terkendala mengurus pensiun. Dia diwajibkan membayar Rp 208 juta dengan dalih ‘keterlanjuran gaji’. Padahal, sebagai pensiunan, dia berharap dana Taspennya bisa dijadikan setoran awal biaya haji ke Mekkah.“Jika tidak saya bayar Rp 208 juta. SKPP saya sampai sekarang ditahan dan saya tidak dapat uang pensiun,” keluh Fuad yang sudah mengabdi sebagai PNS 23 tahun.

Menurut Fuad, nasib tragisnya ini ternyata juga ‘menghantui’ sejumlah koleganya yang masih aktif bertugas di Pemko Binjai. Mereka khawatir, walau selama ini bekerja sesuai SK ditandatangani pejabat berwenang, tapi belakangan takut diminta membayar ‘keterlanjuran gaji’ seperti dialami Fuad. “Banyak kawan telepon merasa prihatin. Tapi banyak juga yang khawatir bakal mengalami nasib serupa,” ujarnya.

Ketika ditanya solusi dari masalah dialami Ahmad Fuad Nasution, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai Amir Hamzah mengungkapkan, yang penting ada iktikad baik. “Bisa dicicil Rp 200.000 atau Rp 150.000/bulan,” ujarnya melalui sambungan telepon, kemarin.

Sementara Direktur LBH Medan, Surya Adinata, menegaskan siap memberi advokasi maksimal kepada Ahmad Fuad Nasution dan sejumlah pensiunan Pemko Binjai lainnya, kalau memang mengalami nasib serupa seperti Fuad.“ Kita akan lakukan advokasi maksimal. Tentu saja, Pak Fuad tak layak menanggung akibat dari kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan pihak lain. Toh,dia bekerja berdasarkan SK yang sah secara formal,” tegas Surya Adinata.(WSP/ihn)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *