DITINDAK, PNS DAN KEPALA DESA TERLIBAT PILGUBSU

Kabanjahe-andalas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (Panwas Pilgubsu) Kabupaten Karo, menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan seluruh Panwas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Karo, Kamis-Jumat (14-15/2) di hotel Grand Orri Berastagi.

Ketua Panwaslu Kabupaten Karo, Eva Juliani Pandia SH didampingi anggota Panwaslu Roma Lisda Sihaloho, MAP dan Pasman Pelawi SE mengatakan, agar seluruh panwascam memahami dan mengerti, serta menjadikannya pedoman saat melaksanakan tugas di lapangan.

Ditambahkan, Komisioner Divisi Pengawasan/ Humas Roma Lisda, tugas pengawasan Pilgubsu diharapkan semaksimal mungkin dilaksanakan. Sehingga dapat disosialisasikan kepada seluruh elemen untuk ikut membantu agar tercapai pelaksanaan Pemilu yang aman, tertib dan terkendali.

“Dengan raker ini Panwascam bisa memahami, mensosialisasikan dan mengaplikasikannya di lapangan. Sehingga dapat menciptakan Pilgubsu 2013 yang aman dan lancar sekaligus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petugas pengawasan di seluruh kecamatan,” ujarnya.

Di hari pertama raker yang diikuti 51 orang Panwas dari 17 kecamatan tersebut, di sesi pertama, membahas, tugas, wewenang dan tanggungjawab, pengawasan masa kampanye, dan pengawasan masa tenang dan di sesi kedua, pengawasan logistik, penertiban alat peraga kampanye, pengawasan hari pencoblosan hingga rekapitulasi suara.

Sementara di hari kedua, menampilkan nara sumber, Ahmad Solihin, SH dari divisi penanganan pelanggaran Panwaslu Sumut, dengan materi “Pelaporan tindak lanjut pelanggaran Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Sumut”.

Dikatakannya, Pengawas Pemilukada harus mengkaji setiap laporan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti melalui rapat pleno, paling lama 7 hari setelah laporan diterima.

“Dalam hal Pengawas Pemilukada memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan dilakukan paling lama 14 hari setelah laporan diterima,” ujarnya.

Pelanggaran pidana Pemilu, yakni pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Kada yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sementara, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjaga martabat, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.”Melalui berbagai kewenangan yang dimiliki sebagaimana amanat UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP berfungsi untuk mencegah berbagai praktik pelanggaran kode etik dalam Pemilu,”kata Solihin.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 salah rujuk, telah mengatur Pasal 116 ayat (4) yang menyatakan Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.(RTA)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *