MASSA DEMO DESAK BATALKAN PENGANGKATAN 15 PEJABAT PEMPROVSU

Medan-andalas Massa Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar), demo  ke Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan,Selasa (12/2) meminta Mendagri membatalkan pelantikan Pejabat Eselon II Provsu. Dikesempatan itu,  massa AMPSB juga minta aparat hukum megusut tuntas berbagai dugaan korupsi di Pemprovsu.

Massa ini menuding Plt Gubsu Gatot Pujonugroho melakukan mutasi jabatan dikalangan pejabat eselon II jelas-jelas melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Mendagri tentang larangan melakukan mutasi jabatan menjelang 6 bulan berakhirnya masa jabatan, terutama bagi yang maju dalam Pilkada karena rentan dengan kepentingan.

“Kita menilai Plt Gubsu tidak mengindahkan SE Mendagri No 800/5335 SJ tertanggal 27 Desember 2012. Pelantikan 15 Pejabat Eselon II Dinilai Cacat Hukum, Pasalnya pelantikan itu sudah jelas melanggar Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800/5335/SJ tertanggal 27 Desember 2012. Sebab berdasarkan SE Mendagri No 800/5335 dimana jelas disebutkan kepala daerah dilarang melakukan mutasi 6 bulan menjelang Pilkada,” teriak massa.

Menurutnya, , Gatot selaku Plt Gubsu merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah harus taat peraturan dan undang undang yang berlaku di negeri ini. Untuk itu  mendesak Mendagri segera membatalkan 15 pejabat eselon II yang dilantik itu.

“Kita siap melaporkan kasus ini kepada Mendagri. Mau dikemanakan Pemerintahan Sumatera Utara ini,’’ujarnya.

Lebih lanjut massa mengatakan, SE Mendagri harus menjadi acuan, khususnya pemprovsu dan kabupaten/kota. Semua lembaga atau instansi dibawah Kemendagri harus tunduk terhadap SE Mendagri itu.

“Para kepala dinas diangkat dan dilantik menjadi pejabat eselon II memiliki SK resmi dari Gubernur. Tapi SK itu belum dicabut. Ironisnya, saat dilaksanakan pelantikan mendadak Jumat lalu, sejumlah pejabat yang dinonjob sama sekali tidak diberitahu. Bahkan tidak pernah diundang untuk menghadiri pelantikan/pemutasian. Baru kali ini terjadi pelantikan pejabat tanpa diberi tahu kepada pejabat yang akan digantikan,” ucap Yani, salah seorang perwakilan massa.

Dikatakannya, yang paling menyesatkan, pelantikan 15 pejabat eselon II itu tanpa melalui fit and profer test di Baperjabat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai Sekdaprovsu Nurdin Lubis.

’’Kami minta DPRDSU melakukan hak interpelasi terhadap Plt Gubsu karena kebijakan memutasi 15 pejabat eseloan II melanggar hukum, begitu juga kepada Kejatisu agar mengusut tuntas dugaan praktek jual beli jabatan mutasi 15 pejabat Pemprovsu bulan lalu,’’ujarnya.

Sementara itu Aliansi Mahasiswa Peduli Sumut Bersih (AMPSB) yang juga demo di kantor Gubsu meminta aparat Hukum agar mengusut tuntas dugaan korupsi di Pemprovsu seperti di Biro Umum, Biro Binsos serta disejumlah SKPD jajaran Pemprovsu.(wan)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *