GUBERNUR ACEH MELANGGAR KEBIJAKANNYA SENDIRI

Administrasi Kepegawaian

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Pelantikan 442 pejabat baru di lingkungan pemerintah Aceh tanggal 5 Februari 2013 lalu banyak menyisakan permasalahan. Tak hanya mengangkat pegawai negeri sipil yang telah meninggal dan pejabat yang cacat moral, Gubernur Aceh Zaini Abdullah ternyata juga mengangkat pegawai dari luar lingkungan Pemprov Aceh, yaitu dari kabupaten dan kota.
Di satu sisi, Gubernur Aceh telah melarang pemindahan pejabat dari kabupaten dan kota ke lingkungan pemerintahan provinsi, tapi di sisi lain justru melantik pejabat yang di datangkan dari kabupaten dan kota

Koordinator Divisi Advokasi Kebijakan Publik pada Masyarakat Transparansi Aceh (Mata), Hafidh, Selasa (12/2/2013), mengungkapkan, sebagian besar pejabat yang dilantik Gubernur Aceh pada 5 Februari 2012 tersebut merupakan pegawai yang diimpor dari kabupaten atau kota di Aceh.

Padahal, Gubernur Aceh pada tanggal 25 Januari 2013 telah menyurati seluruh b upati dan wali kota, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan Kepala Biro di Sekretariat Daerah Aceh dengan nomor surat Peg 800/016/2013, yang intinya tidak menerima lagi pemindahan PNS dari kabupaten atau kota untuk ditempatkan di lingkungan pemprov.

Alasan dikeluarkannya surat gubernur saat itu adalah jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Aceh secara kuantitatif sudah memadai, bahkan di beberapa SKPA tertentu sudah melebihi kebutuhan. Alasan lainnya, kemampuan keuangan Aceh yang terbatas untuk menampung penambahan G aji PNS pindahan dari kabupaten atau kota.

Hal Ini terbukti dengan membengkaknya jumlah belanja pegawai dalam APBA 2013, kata Hafidh.

Untuk belanja pegawai Provinsi Aceh Tahun 2013 , Pemerintah Aceh harus mengeluarkan dana sebesar Rp 1.621.713.371.097, dengan rincian belanja pegawai di pos belanja tidak langsung sebesar Rp 974.266.672.009 dan di pos belanja langsung sebesar Rp 647.446.699.088. Sementara, d ana alokasi umum Aceh hanya sebesar Rp 1.092.445.518.000. Artinya , terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 529.267.853.097 untuk menutupi belanja pegawai.

Jika kekurangan sebesar Rp 529 miliar i ni diambil dari PAD, maka 65,8 persen PAD akan habis membiayai belanja PNS di Pemerintah Aceh, lanjut Hafidh.

Langkah yang diambil Gubernur Aceh untuk melantik pejabat yang sebagian bes ar didatangkan dari kabupaten dan kota tersebut, kata Hafidh, merupakan langkah yang tidak konsisten terhadap kebijakannya sendiri.

Di satu sisi, Gubernur Aceh telah melarang pemindahan pejabat dari kabupaten dan kota ke lingkungan pemerintahan provinsi, tapi di sisi lain justru melantik pejabat yang di datangkan dari kabupaten dan kota.

Terkait hal itu, Mata mendesak Gubernur Aceh mengevaluasi kembali p ejabat yang dilantik awal Februari lalu. Zaini harus menunjukkan konsistensinya terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

“Bagaimana mungkin kepala daerah di level kabupaten dan kota mematuhi kebijakan Gubernur Aceh untuk tidak melakukan pemindahan PNS dari daerah ke provinsi, sementara Gubernur sendiri mendatang kan pejabat dari daerah untuk dilantik di provinsi,” katanya.

“Di sisi lain, Gubernur juga harus mempertimbangkan kebijakan mendatangkan pejabat dari kabupaten dan kota tersebut, untuk menghindari makin membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai di Pemerintah Provinsi Aceh,” tandas Hafidh.
sumber : kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *