GUBERNUR ACEH: BIROKRASI MENYABOTASE

Kisruh Kepegawaian

BANDA ACEH, KOMPAS.com- Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan, pelaku sabotase yang menimbulkan sejumlah keganjilan dalam pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh adalah kalangan birokrasi. Tindakan sabotase itu dilakukan secara masif dan terorganisasi.

Hal tersebut disampaikan Zaini Abdullah dalam surat elektroniknya yang dikirimkan ke Kompas, Senin (11/2/2013) malam sekitar pukul 21.30. Zaini saat ini sedang cuti dan berada di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menemani istrinya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tawakal.

Dalam penjelesan yang dikirimkan sehari sebelumnya, Zaini mengatakan, telah menerjunkan tim investigasi atas kekacauan dalam pelantikan 422 pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Aceh pada 5 Februari 2012 lalu.

Kekacauan tersebut di antaranya dipromosikannya seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang telah meninggal setahun sebelumnya, yang bernama Rahmat Hidayat sebagai pejabat eselon IV.

Selain itu, dari 422 pejabat yang dipromosikan itu, ada juga seorang PNS yang pernah ditangkap dalam kasus khalwat atau mesum. Dari hasil investigasi tersebut, Zaini menengarai ada sabotase di balik kekacauan itu.

“Saya pastikan bahwa yang melakukan sabotase adalah kalangan birokrasi karena hanya mereka yang mampunyai akses terkait,” ujar Zaini Abdullah.

Apakah sabotase itu bermuatan politis ?  “Politis atau tidak, saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak mau berburuk sangka, tapi faktanya ini dilakukan secara massif dan terorganisir,” ujar Gubernur Aceh.

Dalam pernyataan sehari sebelumnya, Zaini mengatakan, tujuan dari sabotase tersebut untuk memperkeruh suasana dan menciptakan instabilitas terhadap Pemeritahan Aceh di bawah kepemimpinannnya bersama wakilnya, Muzakir Manaf.

Ke depan, lanjut dia, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, baik dari internal maupun eksternal.

Saat ini pihak pemda masih melakukan investigasi dan verifikasi untuk mengungkapkan siapa pelaku di lapangan dan aktor intelektualnya.

“Saya akan mengambil tindakan yang tepat, terarah, dan terukur, sehingga tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari,” ujar mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka ini.

Terkait manajemen organisasi kepegawaian di Pemrov Aceh yang banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak, dia menegaskan, akan ditata ulang secara komprehensif. Untuk oknum yang telah melakukan sabotase pasti akan ada sanksi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sementara itu Koordinator Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Askhalani, mengatakan, terdapat sistem birokrasi yang terputus di Aceh. Ada mata rantai birokrasi yang memainkan promosi jabatan tanpa kontrol yang memadai dari pimpinan.

Kondisi ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman menjalankan birokrasi yang jujur dan taat aturan. Sistem birokrasi masih buruk. “Semestinya ada ketaatan terhadap aturan yang mengatur mekanisme, tapi diabaikan,” kata dia.

Lebih jauh, dia mengatakan, jika ditarik lebih panjang, kondisi ini terjadi karena masih tumbuh suburnya korupsi yang terstruktur di Pemerintahan Aceh. Korupsi ini salah satunya berupa kolusi dalam penempatan pejabat.
sumber : kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *