KORUPSI SIMALUNGUN DITANGANI KEJAGUNG

SIMALUNGUN – Proses penyelidikan dugaan korupsi insentif PBB tahun 2009 di Kabupaten Simalungun sepertinya ekstra cepat. Terbukti, setelah sejak Senin (4/2) delapan orang Tim Kejagung langsung turun ke daerah itu melakukan pemeriksaan dalam sepekan, kini penyidik korupsi dari lembaga Adhiyaksa Pusat itu memanggil saksi pelapor Ketua Umum DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu untuk dimintai keterangannya di Kejagung hari Jumat (15/2).

Selain Napitu, mantan Bupati Simalungun T.Zulkarnain Damanik dan mantan Sekdakab Simalungun, Mahrum Sipayung, juga ikut dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu mengatakan, surat panggilan Kejagung itu  diterimanya dari Kejari Simalungun tanggal 11 Pebruari 2013. Bukti surat Kejagung No.B-453/D.3/Dek.3/02/2013 tertanggal 11 Pebuari 2013 yang ditandatangani Direktur I Jamintel Kejagung, Djungker Sianturi.

Surat panggilan itu sebagai tindaklanjut dari Surat Perintah Operasional Intelijen Yustisial No.Prinops 014/D/Dek/01/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penggunaan Dana Insentif PBB tahun anggaran 2009 yang diduga tidak sesuai PP No 69 tahun 2010 yang diduga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.

“Saya diminta menghadap ibu DR.Tanti A.Manurung SH.MH hari Jumat tanggal 15 Pebruari ini di ruang kerjanya pukul 09.30 Wib,” tukas Jansen Napitu. Sedangkan mantan Bupati Simalungun dan mantan Sekdakab Simalungun imbuhnya juga diminta hadir lebih awal, hari Kamis (14/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, sedikitnya ada enam dugaan korupsi yang dilaporkan Jansen Napitu ke Kejagung juga ke KPK di Jakarta tanggal 12 Desember 2012. Diantaranya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun anggaran (TA) 2011 dan 2012, dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan TA 2012, pembangunan perpustakaan TA 2011, dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) TA 2011, insentif PBB TA 2009, pengadaan seragam Batik Sekolah.

Laporan ke Kejagung dilakukan Jansen Napitu karena akunya dia sudah kehilangan kepercayaan tehadap Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun.

Pasalnya, sebagian besar dari laporannya termasuk insentif PBB TA 2009 telah diadukan ke Kejatisu di Medan dan Kejari Simalungun tahun 2011 dan 2012, tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti.

Sebelum Tim Penyidik Kejagung turun ke Simalungun, Tim Penyidik Kejagung sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Simalungun, Resman Saragih serta mantan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dispendda Simalungun, Edison Damanik dan Mawardi di Kantor Kejagung.

Perihal dugaan korupsi Insentif PBB yang sedang dalam proses pemeriksaan Tim Kejagung, sudah berulangkali dilaporkan ke Kejatisu, Kejari Simalungun. Buktinya adalah, surat laporan No.28/MCN-HABONARON/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang ditujukan ke Kejatisu. Pada Agustus 2011, juga dilaporkan ke Kejari Simalungun.

Tapi oleh Kejatisu dan Kejari Simalungun, tidak jelas apakah kasusnya dipproses atau tidak. Merasa tak jelas peruses hukumnya, tanggal 22 Mei 2012 dugaan korupsi insentif PBB tahun 2009 itu kembali dilapor ke Kajatisu dengan bukti laporan No.55/MCN-HABONARON/V/2012.

Kajatisu Noor Rochmad kepada Jansen Napitu di ruang kerjanya ketika itu menyambut antusias dan berjanji jika datanya akurat maka akan ditindaklanjuti. Penegasan ini dikuatkan bukti SMS Kajatisu kepada Jansen Napitu tertanggal 29 Juli 2012 yang mengatakan, kalau datanya akurat pasti akan ditindaklanjuti. Tapi kenyatannya, kasusnya justru ditangani Tim Kejagung.

Dalam laporannya, Jansen Napitu menjelaskan, dugaan korupsi insenfit PBB TA 2009  terjadi setelah tahun 2010 Bupati Simalungun JR Saragih SH.MM resmi dialantik sebagai Bupati Simalungun, kemudian akhir Desember 2010 menerbitkan Surat Keputusan (SK) No.188.45/13131/DPPKA/2010 tentang Penetapan Dana Insentif Atas Keberhasilan Pencapaian Realisasi PBB Pedesaan/Perkotaan Simalungun tahun 2009.

Dimana SK ini diterbitkan untuk membagi adanya semacam upah atas keberhasilan pemungutan PBB masa Bupati Drs.HT.Zulkarnain Damanik MM sebesar Rp2.567.445.265 yang diberikan kepada Pemkab Simalungun. Dana ini dialokasikan berdasarkan Permenkeu No.722/PMK.07/2010.

Tapi, SK Bupati Simalungun JR Saragih ini menurut Jansen Napitu dalam laporannya,  bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 18 Oktober 2010.

Uang miliaran rupiah itu sebut Napitu yang seharusnya menjadi hak Zulkarnain Damanik (Bupati Simalungun dan pejabat petugas terkait sebelum JR Saragih), tapi malah dibagikan kepada masing-masing petugas yang tidak berhak, termasuk Camat dan Pangulu serta pejabat SKPD terkait. Termasuk kepada Bupati JR Saragih dan Wakil Bupati.

Menurut PP 69 tahun 2010 itu, seharusnya uang upah pungut (insentif PBB) itu dibagikan sebesar enam kali gaji pokok. Misalnya untuk Bupati Simalungun seharusnya 6 x Rp6.750.000 = Rp40.500.000.

Tapi karena adanya SK No.188 itu, pembagian menjadi membengkak dengan ketetapan menjadi 24 persen dari Rp2 miliar yang dibagi. Atau Bupati Simalungun menjadi mendapat insentif sebesar sekitar Rp480 juta.

Kesalahan fatal lainnya yang dilakukan Dispenda dan Bupati, dana insentif PBB itu dipergunakan untuk pembelian/pengadaan barang sebesar Rp116.945.265. Tak pelak, laporan ini kemudian dianggap sebagai dugaan korupsi yang terjadi tentang Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Uang Negara yang seharusnya diperuntukkan sebagai insentif/penghargaan bagi pejabat, pegawai maupun petugas pemungut pajak PBB, sebut Jansen Napitu, malah dibagikan kepada orangporang yang tidak berhak. Perbuatan ini katanya diduga telah disalahgunakan Bupati JR.

Bertentangan dengan PP No 69, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10. Sehingga diduga telah member kesempatan kepada pejabat terkait untuk melakukan perbuatan melawan hokum,memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain sehingga merugikan keuangan Negara dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana diatur Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 8 UU No 31 tahun 1999 dan dirubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *