KENAIKAN TARIF LAYANAN RSU PIRNGADI LANGGAR ATURAN

Medan, (Analisa). Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan, yang melakukan perubahan tarif layanan di rumah sakit milik Pemko Medan itu, harus dibatalkan. Karena kenaikan tarif itu tidak melalui mekanisme yang benar.
“Tarif baru pelayanan di RSU Pirngadi Medan telah melanggar ketentuan dan harus dibatalkan,” ujar Ketua Komisi B DPRD Medan, H Surianda Lubis S.Ag saat dikonfirmasi Analisa terkait kenaikan tarif pelayanan kesehatan di RSU Pirngadi Medan, Senin (11/2).

Menurut Surianda, dalam waktu dekat Komisi B akan memanggil manajemen RSU Pirngadi, karena hingga saat ini DPRD belum mendapatkan sedikitpun informasi tentang kenaikan retribusi itu.Padahal, setiap pungutan yang dibebani kepada masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi harus melalui Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas di DPRD.

Jika kemudian tidak ada Perda yang menjadi landasan peraturan itu, maka tidak selayaknya diberlakukan kepada masyarakat.

“Manajemen RSU Pirngadi harus menahan terlebih dahulu dalam memberlakukan tarif baru itu, karena DPRD belum pernah diajak untuk berbicara, apalagi membatalkan Perda sebelumnya hanya dengan Perwal,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Medan ini.

Perwal Lahir Sesudah Perda

Disebutkan Surianda, lazimnya Perwal diterbitkan oleh kepala daerah atau walikota sesudah ada Perda. “Bukan ujuk-ujuk kemudian Perwal itu dikeluarkan, dan setiap peraturan yang ada harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Mekanisme saja belum berjalan lantas bagaimana kita akan menyebutkan itu sebagai peraturan yang legal untuk dijalankan,” ujar Surianda.

Jadi, lanjut Surianda, bukan pada persoalan besar kecilnya kenaikan tarif itu, tapi DPRD menilai dalam penetapan retribusi masih ada persoalan-persoalan dan DPRD juga akan melakukan kajian sebelum ada perubahan tarif. Sejauh mana tingkat kualitas pelayanan yang terdahulu dengan yang sekarang. Jika retribusi selama ini masih merasa ada pelayanan yang belum maksimal maka belum layak ada kenaikan retribusi.

“Jadi demi rasa keadilan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka diminta Perwal itu dibatalkan,” ujar Surianda Lubis.

Sementara anggota Komisi B lainnya, T Bahrumsyah mempertanyakan landasan hukum Perwal Nomor 5/2012 itu. Karena terkait dengan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat harus diatur melalui Perda sebagai payung hukumnya.

“Kita akan pertanyakan landasan hukum Perwal itu yang serta merta bisa diberlakukan untuk melakukan perubahan tarif pelayanan kesehatan di RSU Pirngadi Medan,” ujar Bahrum.

Belum Terima

Kemudian lanjut Bahrum, dalam Perwal Nomor 5/2012 Pasal 14 ayat (2), “Tarif layanan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perwal dan disampaikan kepada pimpinan DPRD,” jelasnya. Namun, hingga saat ini DPRD belum menerima sedikitpun informasi terkait kenaikan tarif di RSU Pirngadi.

“Kita pertanyakan mengapa kalimat dalam Perwal itu disampaikan kepada pimpinan DPRD, bukan kepada DPRD secara lembaga,” katanya.

Jadi, lanjut politisi Partai Amanat Nasional ini, bukan pada persoalan setuju atau tidak setuju, tetapi pada persoalan mekanisme lahirnya Perwal itu. “Jangan kemudian Perwal itu digugat masyarakat yang pada akhirnya dibatalkan. Jadi landasan hukumnya harus jelas dan memiliki kekuatan secara legalitas,” kata Bahrum.

Terpisah, Ketua DPRD Medan, H Amiruddin selaku pimpinan DPRD juga mengaku tidak mengetahui adanya kenaikan tarif pelayanan kesehatan di RSU Pirngadi. “Hingga saat ini saya belum menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan dalam Perwal Nomor 5/2012 Pasal 14 ayat (2),” kata Amiruddin. (sug)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *