APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TANGKAP PEJABAT PROVSU JUAL ASET

Medan-andalas Apara penegak hukum diminta untuk serius mengusut kasus penjualan aset Provsu di Sirkuit IMI Jalan Pancing  seluas 15 Hektaryang diduga melibatkan para pejabat tinggi di Pemprovsu, Sebab pelepasan aset yang  penuh dengan nuansa korupsi tersebut, patut diduga melibatkan oknum pejabat dan oknum di PT Pembangunan Perumahan Tbk, sebagai perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bekerjasama dengan pembeli, PT Mutiara Development.

‘’Oknum – oknum yang terlibat di balik penjualan aset milik pemerintah atas lahan sirkuit skala nasional maupun internasional tersebut harus diproses secara hukum dengan menangkap semua pejabat yang terlibat dalam penjualan aset Provsu tersebut’’tegas Pengamat Sosial dan Politik Shohibul Anshori Siregar kepada wartawan di Medan, Kamis (7/1).

Menurutnya,  penjualan aset pemerintah ini banyak merugikan negara. Ada indikasi permainan oknum pejabat  di balik kasus tersebut. Lahan ini harus tetap dipertahankan menjadi  sirkuit. Lebih lanjut dikatakannya, banyak kejanggalan dalam penjualan lahan sirkuit yang selama ini dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (IMI Sumut) tersebut.

Kejanggalan yang ditemukan berupa penjualan sebagian lahan dilaporkan sejak tahun 2007 silam. Padahal, pembangunan sirkuit dan pengucuran
dana lewat Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007, 2008 dan 2010. Dana yang dikucurkan dari pembangunan yang disetujui oleh DPRD Sumut itu, ditotal mencapai Rp 6,3 miliar.

Proses penjualan sebagian lahan multifungsi ini pun ditengarai menyalahi berbagai peraturan.Banyak keanehan – keanehan di balik pelepasan sebagian lahan sirkuit tersebut. Di antaranya, PT Mutiara Development tidak pernah mengajukan  komplain saat pembangunan sirkuit dilaksanakan sejak 2007 lalu.

’’Seperti yang kita ketahui, pembangunan arena sirkuit ini menggunakan uang rakyat yang tertuang lewat APBD selama tiga tahun tersebut. Patut diduga, penjualan ini melanggar aturan, tanpa sepengetahuan Meneg BUMN dan melibatkan banyak oknum,” katanya.

Ditambahkannya, tanah luas yang dikelilingi pagar yang kuat itu seyogianya milik pemprovsu. ‘’Karena takut akan digarap atau beralih kepemilikan, makanya dipagar begitu rupa,’’tuturnya.

Dikatakannya, Alm Kaharuddin Nasution sebelumnya merencanakan lahan itu untuk perkantoran Pemprovsu dan semua kadis dan badannya.

‘’Jika IMI punya tanah di situ, mestinya hanya sebagai pinjam pakai karena harusnya semua lahan itu milik pemprovsu. Lalu kenapa kini sudah beralih ke berbagai pihak? Ada pula perumahan di situ. Negara harus mengusut tuntas dan memperkarakan pihak-pihak yang mengatasnamakan kekuasaan menjualnya kepada orang lain. jadi dalam kasus tersebut banyak pejabat terlibat, apalagi sudah ditetapkan dua tersangka dari PT PP,’’katanya. ucapnya.

Informasi yang diperoleh, Proses pelepasan hak kepada PT Mutiara evelopment, juga dinilai tidak melaksanakan aturan. Indikasi ini erlihat karena laporan keuangan PT Pembangunan Perumahan Tbk sejak 31 esember 2011 tidak mencantumkan mutasi kredit atas jual beli HGB. Tansaksi jual beli lahan seluas 10 hektar itu diduga merugikan negara sebesar Rp 8.058.333.000.

Kerugian negara dipastikan semakin besar jika penghitungan berdasarkan NJOP tanggal 29 April 2011.Seperti yang diketahui, pembangunan sirkuit IMI  seluas 15 hektar tersebut, atas persetujuan Gubernur Sumut semasa hidupnya, Amarhum Tengku Rizal Nurdin.

Pembangunan sirkuit dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, Pemprovsu mengucurkan dana sebesar Rp1,7 miliar, tahap kedua Rp900
juta dan tahap ketiga Rp3,7 miliar.

Pada 24 September 2009, pemerintah provinsi  melalui Kadisporasu semasa itu dijabat Parlautan Sibarani menyerahkan pemakaian dan penggunaan sirkuit road race kepada Pengurus Provinsi IMI Sumut dengan berita acara nomor: 426.2/1168-1/Disporasu/2009. Kemudian, pada 8 Juni 2011 dengan berita acara serah terima pengelolaan sirkuit multifungsi di Jalan Williem Iskandar Medan milik Pemerintah provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ristanto.

Sebelumnya, Asisten IV Administrasi Umum dan Aset Perlengkapakan Pemprovsu Hasban Ritonga menuturkan, pihaknya sedang mempelajari persoalan tersebut dan membuka berkas terkait persoalan itu. “Sedang telusuri dokumen kenyataannya bagaimana,” ungkapnya.(WAN)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *