WAKIL KETUA DPRD RIAU: KPK TIDAK ADIL

PEKANBARU, KOMPAS.com — Setelah dijatuhi hukuman empat tahun penjara, Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin merasa keberatan atas putusan yang dianggapnya sangat memberatkannya.

Menurut Taufan, banyak pihak yang sebenarnya mengetahui persoalan suap itu, tetapi KPK tidak juga menetapkan mereka menjadi tersangka seperti dirinya.

“Banyak yang mengetahui suap ini, tapi dibiarkan saja. Saya berharap KPK dapat berlaku adil dalam memproses kasus ini dengan menetapkan anggota DPRD Riau lainnya yang mengetahui suap ini sebagai tersangka,” tandas Taufan seusai pembacaan vonis pada Selasa (5/2/2013) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Meski demikian, Taufan mengakui, ada aliran dana suap untuk memuluskan revisi Perda No 6/2010 dan Perda No 5/2008. Namun, dalam hal itu, dia tidak menerima atau menikmati uang itu. Dia justru meminta KPK menindak anggota DPR RI yang sudah menerima suap jauh lebih besar dibandingkan dengan anggota DPRD Riau.

“Mengapa hanya kami dihukum berat. Bagaimana dengan mereka yang menerima suap di Jakarta,” katanya.

Dalam persidangan sebelumnya, Taufan mengatakan, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus juga mengetahui persoalan suap untuk merevisi perda karena dia melaporkan hal itu kepada koleganya itu.

Di persidangan, juga terungkap ada aliran dana sebesar Rp 10 miliar kepada anggota DPR RI. Uang itu disebut-sebut diterima oleh anggota DPR RI Kahar Muzakir, tetapi sampai sekarang belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka.

Menurut Taufan, sebenarnya mereka bekerja sangat serius melakukan revisi dua perda berkaitan dengan pelaksanaan PON di Riau. Dalam artian, mereka ingin juga melihat PON Riau berjalan sukses. “Kami bekerja serius bukan karena embel-embel akan diberi uang atau hadiah,” tambahnya.
sumber : kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *