KEPALA DAERAH KORUPSI BERARTI RAKUS

Medan, (Analisa). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan, jika ada kepala daerah gubernur, bupati maupun walikota yang korupsi berarti rakus.
“Korupsi yang berskala besar itu diakibatkan pada sistem regulasi dan keserakahan. Contohnya, seorang bupati, walikota atau gubernur yang melakukan korupsi berarti tindakan korupsinya karena serakah dan tamak,” kata Abraham Samad ketika menjadi narasumber pada Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tiara Convention Hall, Jalan Cut Metuia Medan, Selasa (5/2).

Abraham menjelaskan, seharusnya kepala daerah tidak perlu korupsi karena sebenarnya jika dilihat dari gaji seorang kepala daerah seperti bupati,walikota dan gubernur walaupun tidak banyak tapi memiliki fasilitas yang diberikan negara sangat luar biasa.

Lihat saja, kata Abraham ada biaya rumah tangga, bensin dan kendaraan disiapkan. “Jadi, tidak ada yang dikeluarkan dari uang pribadi sehingga jika seorang kepala daerah yang korupsi itu sama sekali tidak dibenarkan karena itu keserakahan dan ketamakan dan KPK melalukan penindakan sangat luar biasa,” katanya.

Sedangkan soal Korupsi berskala kecil karena disebabkan oleh sistem pengajian yang tidak memadai, maka KPK harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan negara untuk memperbaiki sistem pendapatan, sistem penggajian PNS, polisi dan TNI AD agar supaya tidak terjadi korupsi karena kebutuhan tidak mencukupi.

Misalnya, korupsi karena ketidakmampuan negara membiayai PNS. Contohnya PNS bergolongan rendah IIA yang bersangkutan punya posisi sangat rendah tapi punya kekuasaan. Tugasnya di kelurahan dan punya tugas mengurusi perizinan seperti KTP dan KK.

Jika hanya mengandalkan gaji Rp2 juta dan bersangkutan memiliki tiga anak dan saat bersamaan sekolah, maka jika dihitung pendapatan yang Rp2 juta ini bisa membiayai tiga orang anak dan kebutuhan sehari-hari.

“Apa yang terjadi kalau pemerintah tidak memperbaiki ini, ketika orang ini mempunyai tugas posisi strategis tempat mengurusi KTP dan moral dia tidak terlalu kuat, godaan begitu banyak datang, dan kebutuhan besar maka yang akan dilakukan berpendapatan rendah dia akan melakukan manipulasi-manipulasi dan penyimpangan-penyimpangan dan pungutan-pungutan liar. Contohnya KTP Rp5.000, dia pungut Rp15000, pungutan itu untuk dia, karena gajinya kecil dan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan maka sekali lagi korupsi yang terjadi di level bawah jika ini terjadi yang paling bertangungjawab adalah pemerintah dan negara. “Maka harus ada sistem perbaikan dalam penyelenggaraan negara,” katanya.

Pendekatan pencegahan

Abraham menambahkan, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah semakin massif, meluas dan tidak ada lagi sektor yang luput dari kejahatan korupsi.

Untuk itu diperlukan metode pencegahan. Selama ini pendekatan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK dengan pendekatan penindakan semata tapi hasilnya tidak signifikan. Makanya, ke depan metode pendekatan yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi dengan metode pengintegrasian yakni dengan melakukan penindakan dan pencegahan.

“Kenapa ini dilakukan karena selama ini KPK melihat dari hasil penindakan semata yang dilakukan maka jumlah kerugian negara tidak signifikan, dengan jumlah kerugian negara yang sudah terlanjut keluar akibat kejahatan korupsi,” katanya.

Salah satu contoh, dari hasil pendekatan penindakan terhadap korupsi yaitu seorang dibawa pengadilan dan dijual aset dan dikembalikan ke negara, ternyata itu tidak terlalu signifikan dalam menyelamatkan kerugian negara. Contoh dari hasil penanganan kasus tindak korupsi, kpk untuk sementara hanya bisa menyelamatkan jumlah kerugian negara kurang lebih Rp150 miliar, sedangkan dibandingkan dengan pendekatan pencegahan yang dilakukan KPK bersama dengan BPKP dan BPK dan dilakukan di sektor migas sudah berhasil menyelamatkan uang negara Rp152 triliun.

“Jadi ini luar biasa perbandingannya maka KPK mengupayakan lebih mengoptimalisasi pada aspek pencegahan karena dengan pencegahan jumlah kerugian negara yang bisa diselamatkan jauh lebih besar daripada penindakan,” katanya.

Dia menambahkan, bentuk korupsi yang sering dijumpai di daerah-daerah yakni sistem penentuan anggaran APBD, bantuan sosial (Bansos), belanja barang dan jasa, dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dekonstrasi, “Ini semua rawan, tempat ini rawan ketika kita tidak paham betul untuk menangani penganggaran di sektor tersebut,” katanya.

Jual beli jabatan

Abraham juga menegaskan soal jual beli jabatan. Saat ini, katanya KPK sudah membuat satu konsep yakni sistem integratis nasional (SIN) yakni di dalam SIN ada beberapa pilar, eksekutif dan legistlatif. “SIN akan memberikan rekomendasi yang harus diikuti kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu contoh, harus ada proses transparansi dalam promosi jabatan, harus ada kode etik dan fondasi yang diatur sedemikian sehingga kita bisa mengukur capaian kerja seseorang,”katanya.

Saat ini, lanjut Abrahan yang terjadi ada pejabat dari eselon III tiba-tiba menjadi eselon II atau kepala dinas tanpa ada pengukurannya. Untuk itu, KPK siapkan konsep sehingga tidak terjadi perdagangan jabatan yang lebih menonjol KKN.

“Kalau saya dekat dengan gubernur dan bupati saya lebih dekat, dan pada akhirnya mudah menjadi pejabat eselon makanya jika tidak diubat regulasi tidak ada jaminan orang-orang menjadi kepala dinas merupakan orang-orang berkualitas.

“Dia jadi kepala dinas tapi tidak paham masalah dan jika ini terjadi maka praktek korupsi mudah terjadi dan dia melakukan korupsi saat menjabat maka dia juga akan berkorupsi untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan,”katanya.

Selain itu, dia menjelaskan, penilai BPK soal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan jaminan bahwa di suatu pemerintah daerah tersebut tidak ada korupsi.

Sementara Wakil Jaksa Agung Dr H Dharmono menegaskan untuk pencegahan korupsi harus ada komitmen bersama.”Ini komitmen merupakan kemauan kita untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya.

Darmono juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak takut dalam melakukan penyusunan anggaran asalkan semua sesuai dengan mekanisme dan peraturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, turut memberikan sambutan, Plt Gatot Pujo Nugroho. Sosialisasi dipandu Kajatisu Noor Rachmad. (maf)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *