RI HADAPI AS DI WTO

Soal Impor Buah dan Sayur

MedanBisnis – Jakarta. Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) masih melakukan konsultasi terkait pengaduan Paman Sam ke ke World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan Indonesia memperketat impor hortikultura (sayur dan buah).
“Dengan Amerika Serikat masih berkonsultasi. Mereka (AS) mengajukan itu ke WTO sejak tanggal 10 Januari 2013,” ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (4/2).

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan aturan impor buah dan sayur sebagai hasil Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012, tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Kebijakan yang berlaku mulai Januari hingga Juni 2013 tersebut memperketat impor 13 komoditas holtikultura, yaitu kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian, krisan, anggrek, dan heliconia. Tapi Amerika Serikat memprotes kebijakan ini ke WTO dan akan diikuti oleh beberapa negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Menurut Bayu, WTO akan memahami sikap yang dilakukan Indonesia terkait impor hortikultura demi menjaga produk yang impor yang memenuhi Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup (K3L). “Setiap negara punya kedaulatan dan ini bisa dilihat apakah sesuai dengan komitmen Indonesia di WTO, karena itu akan membuat panel dan akan bekerja untuk minta pendapat negara lain sampai diputuskan oleh WTO,” katanya.

Bayu menegaskan apa yang dilakukan Indonesia mengenai pengaturan impor hortikultura tidaklah diskriminatif. Sementara AS sebelumnya justru telah bertindak diskriminatif terkait pelarangan peredaran rokok kretek asal Indonesia. Hal ini membawa persidangan kedua negara di WTO, ada sebagian tuntutan Indonesia yang dimenangi di WTO.

“RokoK kretek di AS punya kebijakan tidak boleh ada rasa dan aroma itu diskriminatif. Kita punya rokok kretek dengan campuran cengkeh dan kita katakan Amerika melanggar tetapi sampai saat ini mereka belum mau mencabut (Peraturan) itu,” cetusnya. (dtf/ant)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *