MUTASI PEJABAT PEMPROP SUMUT “JIKA MENDAGRI BILANG BENAR, YA BENAR”

MEDAN (Berita): Komisi A DPRD Sumut sepertinya terpaksa “membuang bola” kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia dalam menyikapi tuntutan masyarakat yang memprotes sikap Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugrojo dalam melakukan mutasi 15 Pejabat di lingkungan Pemprov Sumut.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Hasbullah Hadi, keputusan benar tidaknya proses mutasi yang dilakukan Gatot tergantung kepada keputusan Mendagri.  “Jika Mendagri bilang benar, kita harus ikut, berarti proses undang-undang memang membenarkan. Namun jika salah tentu kita akan melanjutkannya melalui proses politik,” kata Hasbullah Hadi saat menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Dewan Penyelamat Sumatera Utara, di ruang Komisi A Gedung DPRD Sumut, Senin (4/2).

Ketua Komisi A Oloan Simbilon juga menegaskan, komisi A sudah bersepakat pada tanggal 11 Februari 2013 berangkat ke Jakarta untuk langsung bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri berkaitan Surat Edaran Kemendagri No No 800/5335.SJ, serta bagaimana keterkaitannya dengan pelantikan 15 pejabat eselon II di Lingkungan Pemprov Sumut beberapa waktu lalu.

“Kita mau langsung bertanya, bagaimana wibawa Kemendagri terkait surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Sumut ini. Apakah surat edaran itu hanya ecek-ecek atau surat edaran itu berguna,” ujar Oloan. Sebelumnya, Dewan Penyelamat Sumatera Utara meminta Komisi A DPRD Sumut  bertindak tegas menyikapi mutasi pejabat yang diduga melanggar Kemendagri tersebut.

“Jangan sampai nanti ada lobi-lobi kemudian persoalan ini didiamkan. Kalau memang ini melanggar, Dewan kami minta melakukan interpelasi terhadap Plt Gubernur Sumut,” ujar Tongam Siregar. Anggota Komisi A yang hadir dalam pertemuan itu yakni  Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan, Suasana Dachi, SH,  Syahrial Harahap dan Drs Rauddin Purba, Washington Pane.

Komisi A DPRD Sumut seharusnya saat ini juga telah menjadwalkan  rapat dengar pendapat dengan Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pempropsu H Nurdin Lubis, SH MM guna mempertanyakan soal  pergantian 15 pejabat Eselon II ini.

“Tapi karena adanya tugas mendadak Nurdin Lubis yang juga Sekdapropsu melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, terpaksa diundur dan akan dijadualkan kembali,” tegas Oloan Simbolon. Namun dalam surat Sekdapropsu yang meminta Komisi A menunda rapat dengar pendapat kata Oloan tidak memberitahukan kapan kesempatannya bisa menghadiri rapat kembali. “Dalam persoalan mutasi ini, dewan hanya bersikap sebatas rekomendasi, keputusan tetap pada Mendagri,” kata Oloan.(irm)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *