KPK BELUM BERENCANA PANGGIL ANIS MATTA

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dalam waktu dekat, terkait kasus suap alokasi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Hal itu tersirat dari pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad.

“Belum ditemukan adanya fakta-fakta baru,” jawab Abraham ketika ditanya kapan akan memanggil Anis Matta, melalui pesan singkat, Sabtu (2/2).

Seperti diketahui, nama Anis Matta memang kerap disebut terlibat dalam kasus suap alokasi DPID. Terdakwa kasus tersebut, Wa Ode Nurhayati mengatakan bahwa eks Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan daerah-daerah yang menerima alokasi anggaran DPID tahun 2011 sebesar Rp 7,7 miliar.

Wa Ode mencontohkan, kasus Papua mendapatkan alokasi anggaran Rp 40 miliar. Tetapi, setelah disimulasi, ditolak secara sepihak tanpa rapat di Badan Anggaran (Banggar), dan dibuat simulasi baru oleh empat Pimpinan Banggar, yang kemudian dikuatkan dengan surat dari Anis Matta. Sehingga, jelas ada prosedur yang dilanggar oleh Anis Matta.

“Jelas kalimat Pak Anis Matta dalam surat ke Menteri Keuangan (Menkeu) adalah banggar tidak akan rapat lagi, dan lampiran yang dibuat empat pimpinan banggar bersifat final,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, lanjut Wa Ode, jelas yang menginginkan bahwa tidak ada rapat pembahasan pengalokasian DPID adalah Anis Matta, yang mengatasnamakan Banggar DPR RI.

Padahal, sebelumnya tidak ada pertanyaan ke anggota Banggar DPR RI perihal kejanggalan yang dirasakan oleh Menkeu. Sehingga, menyarankan untuk mengadakan rapat pembahasan ulang.

Seperti diketahui, dalam surat yang dikirimkan oleh Menkeu ke Banggar DPR RI isinya mempertanyakan perubahan alokasi anggaran oleh Banggar DPR RI.

Di mana, data daerah yang menyampaikan usulan DPID secara langsung ataupun yang ditembuskan kepada Kementerian Keuangan sampai dengan tanggal 18 Nopember 2010 sebanyak 112 daerah.

Tetapi, selanjutnya dari data daerah tersebut, beberapa daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak tinggi, namun tidak mendapatkan alokasi, yaitu tiga provinsi dan 29 kabupaten/kota. [N-8]
sumber: suarapembaruan

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *