DPRD GARUT REKOMENDASIKAN PEMBERHENTIAN ACENG

[GARUT] Bola panas pemakzulan Bupati Garut Aceng berpindah ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kepastian itu diperoleh setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut membuat keputusan untuk mengusulkan pemberhentian Aceng ke Presiden lewat Menteri Dalam Negeri.

“Senin ini kami kirimkan suratnya. Ditujukan ke presiden lewat menteri dalam negeri,” kata Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Badjuri di kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (1/2).

Rekomendasi pemberhentian ini sesuai dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini mengatur, apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran etika dan sumpah jabatannya, maka yang bersangkutan bisa diusulkan pemberhentiannya. Mekanisme pemberhentian harus melalui pengusulan DPRD yang dibenarkan secara hukum oleh uji materi di Mahkamah Agung (MA).

Dalam kasus Aceng Fikri, DPRD Kabupaten Garut harus menggelar rapat paripurna dengan agenda rekomendasi pemberhentian Aceng dari jabatan bupati kepada presiden. Undang-undang memberikan batas waktu 30 hari kepada presiden untuk memutuskan rekomendasi pemberhentian tersebut. Selama keputusan dari presiden belum diterbitkan, sambung Badjuri, Aceng Fikri masih tetap menjabat sebagai kepala daerah. Dia juga harus melakukan kewajibannya untuk menjalankan pemerintahan.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Ali Rahman. Menurut dia, hasil rapat paripurna DPRD Garut itu tidak serta merta memberhentikan Aceng sebagai bupati. “Kami birokrat akan tetap menjalankan tugas dan melaporkannya kepada bupati,” kata Iman.

Dia juga menjamin keputusan itu tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan publik di Kabupaten Garut.   Rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut itu diikuti oleh 48 dari 50 anggota. Menurut Badjuri, rapat tersebut sudah memenuhi syarat untuk digelar karena pesertanya sudah kuorum.

Rapat itu sendiri berlangsung singkat, kurang dari setengah jam. Rapat  terbuka itu diikuti oleh para anggota dewan, undangan, dan wartawan yang jumlahnya kurang dari 200 orang. Seusai Badjuri membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Pemberhentian Aceng Fikri dari jabatan Bupati Garut periode 2009-2014, para peserta rapat bertepuk tangan.

Rekomendasi pemberhentian Aceng ini berawal dari keputusannya menikahi FO, seorang perempuan yang masih berusia 18 tahun pada pertengahan tahun 2012 lalu. Pernikahan yang dilakukan secara siri ini berlangsung singkat. Setelah empat hari, Aceng menceraikan istrinya.

Keputusan Aceng itu menuai protes dari banyak pihak termasuk DPRD Kabupaten Garut. Para anggota dewan berpendapat, Aceng sebagai pejabat publik sudah menyalahi sumpah jabatannya untuk menaati seluruh aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Aceng dinyatakan melanggar etika dan perundang-undangan. [153]
sumber: suarapembaruan

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *