PEMERINTAH WAJIB BANGUN UNDER PASS ATAU FLY OVER

MEDAN (Waspada): Presiden Perjuangan Hukum dan Politik (PHP), HMK Aldian  Pinem, SH, MH menegaskan, pemerintah wajib membangun under pass (jalan  bawah tanah) atau fly over (jalan layang) untuk lintasan kereta api di Kota  Medan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacatan lalulintas di Kota Medan  seiring meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api.

“Selama ini, pergerakan atau perjalanan KA regular dari Stasiun Besar menuju  luar kota dan sebaliknya telah menimbulkan kemacatan lalulintas pada jamjam  tertentu,” ujar Aldian Pinem kepada Waspada melalui telefon, Senin (28/1).

Belakangan, lanjut Pinem, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan  informasi melalui media massa tentang bertambahnya frekuensi perjalanan  kereta api karena beroperasinya KA Medan  Kuala Namu International Airport  (KNIA). ‘’Bisa kita prediksikan bagaimana kondisi lalulintas, terutama di ruas  jalan yang terdapat perpotongan lintasan kereta api,’’ujar Pinem.

Dalam hal ini, PT KAI, Angkasa Pura, pengelola KA Medan – KNIA, Pemko  Medan dan Pemkab Deliserdang harus duduk bersama guna membahas dampak  negatif penambahan frekuensi perjalanan kereta api terhadap lalulintas di  ibukota Provinsi Sumatera Utara ini.

Terkait aset PT. KAI yang diduga telah berpindah tangan, Pinem berpendapat,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera melakukan pengusutan.  Apakah aset tersebut telah beralih kepada pihak swasta tanpa melalui prosedur?

Tentang penggunaan Lapangan Merdeka Medan untuk lahan parkir penumpang  kereta api, Aldian Pinem menilai, kebijakan itu sangat melukai hati publik dan  merusak Tata Ruang Kota Medan.

‘’Seharusnya, masyarakat bersama DPRD Medan dan DPRDSU mempertahankan  kelestarian Lapangan Merdeka Medan tersebut,’’ tegasnya.

“Sekarang saja, keberadaan pusat jajanan di kawasan Lapangan Merdeka  Medan, sangat tidak pantas. Konon pula dijadikan lahan parkir untuk  penumpang kereta api,” tambahnya.

Kembali ke soal aset PT KAI, kata Pinem, DPRDSU harus melakukan investigasi  dan menginventarisir seluruh aset tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar  masyarakat memahami mengapa pengembangan Stasiun Besar KA dialihkan ke  Lapangan Merdeka, sementara PT. KAI memiliki aset berupa lahan di Kota  Medan.

Dari hasil investigasi DPRDSU terhadap aset PT. KAI, katanya, jika ditemukan  halhal diluar prosedur, maka harus ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke  kejaksaan atau kepolisian. Sedangkan pihak kejaksaan atau kepolisian harus pro  aktif, apalagi media massa telah gencar memberitakannya.

“Berkaitan dengan itu, PHP segera menyurati Kejatisu agar fokus dalam  pengusutan aset PT. KAI. Dengan kata lain, aparat penegak hukum harus pro  aktif memprosesnya sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Pinem.

Belum Ada Penjelasan

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut memberi penjelasan  terkait bisnis aset mereka di Jln. Jawa dan Jln. Merak Jingga.

Humas PT. KAI Divre I Sumut Rapino Situmorang saat dihubungi Waspada, Senin  (28/1), menyatakan sedang mengikuti rapat di luar kantor. Kemudian Waspada  mengkonfirmasi Rapino melalui SMS. Namun hingga pukul 18:30, belum ada  jawaban dari Rapino.

Sedangkan Kadivre I PT KAI Sumut M. Nasir saat dikonfirmasi Waspada melalui  telefon selular, tidak berhasil. Nomor telefon seluler miliknya tidak bisa  dihubungi.

Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, SH, MM  berencana mempertanyakan peralihan aset PT. KAI di Medan kepada Dirut PT  KAI.

“Apakah bisnis itu legal atau illegal? Kalau legal tentu ada pemasukan sangat  besar bagi Negara. Kalau ilegal, harus diusut dan diproses secara hukum,”  ujarnya.

Yang mengherankan, kata Parlindungan, tidak ada peningkatan sarana dan  prasarana PT KAI di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Sementara, aset  PT. KAI di Kota Medan dijadikan ajang bisnis selama bertahuntahun, bahkan  telah beralih kepada pengembang.(m34/m32)
sumber: waspadamedan